Hadeh!! Hakim Tanya Serius, Malah Dijawab Nglantur

Jumat, 29 April 2016 00:04 Hukum & Kriminal

Bagikan

Hadeh!! Hakim Tanya Serius, Malah Dijawab Nglantur
Ilustrasi
Denpasar, Semetonnews-Sidang kasus mark up pembebasan lahan By Pass Ida Bagus Mantra dengan terdakwa Made Bawa dengan agenda pembacaan dakwaan itu berjalan tidak seperti biasa. Bagaimana tidak, terdakwa saat mendengarkan dakwaan, bukanya menyimak, tapi malah ngoceh sendiri. Alhasil, Hakim Gede Hariady yang memimpin jalanya sidang langsung menegur dan meminta terdakwa untuk mendengarkan dakwaan.

Lucunya, terdakwa yang selama ini ditahan oleh jaksa, malah mengaku tidak ditahan saat ditanya Hakim."Saya tidak ditahan, saya dibawa sama jaksa dari rumah, dan dimasukan ke Rutan terus dibawa kesini (tipikor),"kata terdakwa menjawab pertanyaan Hakim. Jawaban itu kontan saja membuat Hakim terkejut dan bertanya kepada jaksa terkait penahanan terdakwa.

Jaksa Wayan Suardi mengatakan, jawaban terdakwa tidak benar. Jaksa sudah menahan terdakwa berusia 60 tahun itu sejak 7 Maret hingga sekarang. Entah karena kesal, Hakim lalu memerintahkan Jaksa untuk segera membacakan dakwaanya. Dalam dakwaan Jaksa terungkap, kasus ini berawal saat dilakukan pembebasan lahan di Desa Keramas, Gianyar untuk By Pass IB Mantra.

Di lokasi ini, terdakwa Bawa memiliki tanah seluas 1.200 m2 yang sudah dijual kepada Putu Renaya Prawita pada 1995. Saat pembebasan lahan, tanah yang sudah menjadi milik Putu Renaya Prawita sudah dibebaskan oleh Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bali seharga Rp 30 juta dan sertifikatnya sudah dimatikan di BPN Gianyar.

Dalam pembeasan ini, tapi yang digunakan sebagau  jalan By Pass IB Mantra hanya 700 m2, sehingga ada lahan sisa seluas 500 m2. Nah, Bawa menjadi terdakwa karena menjual sisa tanah 500 m2 yang seharusnya sudah menjadi milik pemerintah. Saat itu, Bawa menjual tanah seluas 250 m2 kepada Ketut Sangker sebesar Rp 30 juta dan keluar sertifikat 2432.

Tak hanya itu, terdakwa Bawa juga kembali menjual sisa tanah 250 m2 kepada Ketut Maryana seharga Rp 30 juta. Transaksi kali ini berjalan kurang mulus karena BPN Gianyar tidak mau mengeluarkan sertifikat dengan alasan tanah tersebut milik pemerintah. Tapi BPN Gianyar sudah kecolongan karena terlanjur mengeluarkan sertifikat sebelumnya dengan nomor 2432. Akibat perbuatan Bawa, negara mengalami kerugian mencapai Rp 2,5 miliar.

Reporter : Maria Gracia