YLPK Bali Siap Class Action Telkom

Jumat, 04 Maret 2016 19:00 Ekonomi Bisnis

Bagikan

YLPK Bali Siap Class Action Telkom
Indihome - Telkom

Denpasar, Semetonnews - Direktur Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Bali, I Putu Armaya.SH menjelaskan, keluhan pelanggan Telkom Indihome dalam seminggu saja rata rata bisa mencapai 20 pengaduan dari Desember 2015 sampai Februari 2016, dan sebagaian besar mengadukan pelayanan produk Indihome yang bermasalah.


"Sejak konsumen berlangganan Indihome konsumen hanya menerima layanan maksimal hanya 2 sampai 3 bulan, setelah itu layanan sangat mengecewakan konsumen. Layanan internetnya tidaklah sebagus yang dipromokan termasuk jaringan TVnya juga bermasalah. Padahal konsumen dipaksa membayar kisaran 400 ribu sampai 500 ribuan setiap bulannya, tapi pelayanan sangatlah mengecewakan" ujarnya di Denpasar, Jum'at (4/3/2016).

"Apalagi setelah berhenti berlangganan Indihome banyak saluran telepon konsumen mati (tidak tersambung). Namun setelah dilapor ke pihak PT Telkom, pelayanannya sangat lama dan berbelit belit, sampai ngantre untuk menangani keluhan.bahkan ada yg mengadu sudah cukup lama tapi penanganan sangat lambat, bahkan terkesan bertele tele," ungkap Armaya.


Disamping itu, ia menyesalkan jika masyarakat sebagai konsumen ingin berhenti sebagai pelanggan indihome telkom karena pelayanan tidak maksimal, pihak Telkom tidak keberatan jika konsumen berhenti. Hal inilah sangat disayangkan oleh Armaya karena jika ditinjau dari aspek hukum Perlindungan Konsumen, Telkom tidak memberi perlindungan dalam hal pelayanan.


"Pelayanan seharusnya tetap maksimal, bukan malah jika berhenti malah tidak apa-apa, pasalnya menurut Undang Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sesuai Pasal 4, konsumen punya hak atas informasi yang benar jelas dan jujur terkait layanan barang dan jasa. Jika pihak pelaku usaha tidak mampu memberikan layanan berupa informasi yang benar jelas dan jujur sejak konsumen membeli layanan. Sejak awal membeli, pelaku usaha sudah dapat dikategorikan melanggar hak-hak konsumen. Sanksinya bisa dipidana penjara 5 tahun dan denda 2 milyar sesuai UUPK," tegas Armaya.


Oleh karena itu sambung Armaya, PT Telkom harus membenahi dulu infrastrukturnya baru menjual layanan terbaru kepada konsumen, termasuk menyediakan kabel viber optik yang banyak dan lebih bagus untuk layanan indihome. "Kalau hal itu tidak dilakukan oleh PT Telkom, pihaknya selaku perwakilan konsumen siap menggugat secara class action kepada pihak Telkom," imbuhnya.

Armaya kembali menegaskan pihaknya memberikan batas waktu hingga bulan April untuk memperkecil keluhan pelanggan, namun jika keluhan konsumen masih tinggi, jalan satu satunya Telkom mesti siap menerima gugatan hukum, tindak pidana konsumen. Bahkan konsumen sekarang yang tengah bersengketa tidak perlu capek capek menggugat ke pengadilan, sekarang sudah ada peradilan konsumen namanya BPSK Badan Penyelesaian Sengketa konsumen. "Di Bali saat ini telah ada 3 lembaga BPSK yang terbentuk, dan kita siap melakukan class action pada PT.Telkom," pungkas Armaya yang juga menjabat wakil ketua Majelis Hakim BPSK Kabupaten Badung dengan meyakinkan.



Editor    : Rifky