Saksi dan Korban Kejahatan, Belum Maksimal Dilindungi, Ini Alasan LPSK

Rabu, 01 Juni 2016 16:22 Hukum & Kriminal

Bagikan

Saksi dan Korban Kejahatan, Belum Maksimal Dilindungi, Ini Alasan LPSK
Abdul Haris Semendawai, Ketua LPSK Rabu (1/6) (Wan-Semetonnews)
Kuta, Semeton - Rapat Koordinasi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban digelar Rabu 1-3 Juni 2016, di Kuta,Bali. Acara rapat koordinasi ini selain pembahasan tentang RUU KUHP juga penyamaan presepsi tentang perlindungan saksi dan korban kejahatan yang saat ini belum memiliki payung hukum tetap baik itu antara aparat penegak hukum,pengimplementasiandan pemenuhan hak hak saksi dan korban kejahatan.

Menkopolhukam Luhut Binsar Panjaitan, juga membuka dengan simbolis pemukulan gong, dalam sambutannya tentang pembangunan holistik, yang berorientasi peningkatan pemertaan pembangungan, sekaligus membuka jalannya Rapat Koordinasi, tersebut dengan beberapa point penting diantaranya, Ancaman Narkoba, Dana Desa Profil Strategi Pembangunan Ekonomi Indonesia, Pembangunan Infrastruktur untuk mendorong Kesejahteraan.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang seyogyanya bergerak untuk menangani saksi dan korban kejahatan hingga saat ini masih belum maksimal hal ini menurut Abdul Haris Semendawai adalah faktor payung hukum yang sesuai dengan PP 44 th 2008 masih pihak Kepolisian dan Komnas Ham yang memberikan keterangan mengenai Saksi dan KOrban pelanggaran HAM berat atau kejahatan,"dalam rangka revisi undang undang teroris itu kami minta revisi, apakah keterangan itu minta pihak kepolisian, apakah LPSK bisa memberikan surat keterangan untuk memberikan layanan, kami tadi juga sudah bicara ke menkopolhukam, untuk melakukan bantuan pelayanan terhadap korban teroris 2001, 2004 untuk mencari solusinya, supaya korban ini tidak terlalu lama menederita , kami butuh kepastian kalau kami memberikan layanan tersebut tidak menjadi temuan, " jelas Ketua LPSK.

Peraturan Pemerntah 44 th 2008 , yang berhak mengeluarkan keterangan ham berat adalah komnas ham, dan korban kejahatan adalah kepolisian yang memiliki data. Kendala inilah yang membuat LPSK tidak bisa bekerja secara maksimal. Hingga saat ini pijakan PP 44 th 2008 yang menjadi landasan hukum untuk bekerja. 

Reporter : Wawan Nike