Aspirasi Lawan Ancaman Bui

Minggu, 17 Juli 2016 20:20 Kolom Opini

Bagikan

Aspirasi Lawan Ancaman Bui
Nyoman Dhamantra Penulis, Krama Bali, Anggota DPR-RI Fraksi PDI-P. Minggu (17/7) (js-SN)
Oleh : Nyoman Dhamantra 
Penulis, Krama Bali, Anggota DPR-RI Fraksi PDI-P.

 "Apabila dalam di dalam diri seseorang masih ada rasa malu dan takut untuk berbuat suatu kebaikan, maka jaminan bagi orang tersebut adalah tidak akan bertemunya ia dengan kemajuan selangkah pun." (Ir.Soekarno) 

Rakyat dan pemimpinnya semestinya memiliki hubungan antara pemberi mandat dengan yang diberikan mandat dalam sebuah pemerintahan berdaulat. Kedaulatan di tangan rakyat itu lantas diwujudkan  pemimpin dengan cara mengelola pemerintahan dengan baik, benar, dan dapat dipercaya.

Namun, belakangan muncul tren mengkhawatirkan. Antara rakyat dengan pemimpinnya malah saling singkur. Timbul keresahan, kekesalan, kritik, juga protes dari rakyat kepada pemimpinnya. Pada saat yang sama, tren ancaman pemimpin menjebloskan rakyatnya ke penjara terus bertambah. Semata-mata kelemahan pemimpin? Atau kekurangan itu muncul akibat rakyat susah diurus.

Aridus Jiro, misalnya, curhat perihal pohon beringin yang gundul di Jaya Sabha, Denpasar, berbuah laporan polisi pada Jumat, (8/7) lalu. Postingan Sudira di Facebook dinilai Dewa Mahendra atas nama Pemprov Bali, telah mendiskreditkan dan bermuatan fitnah, serta pencemaran nama baik Gubernur Bali.

Sebelumnya, demo menolak kenaikan harga BBM yang diakhiri aksi pembakaran foto SBY di DPRD, Bali, telah memaksa Kapolda Bali Pastika menggiring Wayan Suardana ke bui. Hakim menghukum Gendo enam bulan penjara karena terbukti melakukan penghinaan terhadap presiden.  

Setelah menjabat pun, Gubernur Bali Made Mangku Pastika dibuat geram oleh ulah aktivis tolak reklamasi. Mereka dianggap menyerangnya lewat spanduk provokatif di Renon, Denpasar. Spanduk cap jempol darah itu menebar ancaman ingin memenggal kepalanya. Polisipun menangkap empat remaja aktivis Jalak Sidakarya itu melalui pasal pengancaman menggunakan tulisan di depan umum.

Di negara otoriter, memang mustahil kita menemukan pemimpin yang berpegang teguh pada nilai -nilai masyarakat tradisional. Nilai luhur yang memelihara hubungan harmonis antara pemimpin dengan rakyatnya dalam semangat musyawarah mufakat. Yang ada hanya kepemimpinan satu arah. Gaya-gaya komunikasi yang kaku, keras, tidak menghendaki saran, usul, kritik, apalagi protes. Namun kondisinya kan berbeda bukan Otoritarian negara kita saat ini.

Musyawarah memang membutuhkan kecerdasan pemimpin untuk mampu mendengar, bersambung rasa, maupun dialog dengan rakyat yang dipimpinnya. Bukan hierarki garis komando dengan segala macam tata cara, ketentuan, dan aturan -yang ujungnya- sengaja dibuat guna membenarkan hadirnya kesewenang -wenangan.    

Penguasaan dan penggunaan instrumen hukum sebagai alat untuk melanggengkan kekuasaan saat rezim orde baru berkuasa, tidak sepantasnya, masih bisa dirasakan di era demokrasi sekarang ini.  Menebar ‘teror’ ketakutan kepada rakyat apapun bentuknya oleh penguasa sudah ketinggalan zaman. 

Rasa takut masyarakat berbicara, berpendapat, bahkan mungkin takut berpikir demikian mencekam.  Media massa pun harus dihadapkan pada pasal –pasal menghasut, hujatan, fitnah, provokatif, juga menyebar berita bohong. Tak cukup itu,  jeratan pasal pencemaran nama baik juga dipasang agar   tidak dapat mengganggu stabilitas kenyamanan pemimpin.

Padahal, ketentuan dan aturan seharusnya menjadi tumpuan untuk menjalin hubungan dialogis pemimpin dengan rakyatnya. Bukan malah sebaliknya, secara sadar menggunakannya sebagai pembenaran, agar pemimpin dapat akrobat kekuasaan dengan mengirimnya ke penjara.

Keharmonisan hubungan pemimpin dengan rakyat baiknya dibangun dengan spirit mengayomi. sehingga kesalahan rakyat terhadap pemimpin itu -sebagaimana salah anak terhadap orang tuanya- yang hampir tidak akan pernah kita dengar diselesaikan di meja hijau.

Semangat kekeluargaan harus menjadi pondasi penyelesaian bila terjadi perselisihan antara pemimpin dan rakyatnya. Sebab "penderitaan" pemimpin akibat kesalahan rakyat tidak berarti apa-apa dibandingkan dengan kesalahan pemimpin yang pasti akan menghasilkan sengsara, kebodohan, kemiskinan, dan segala keterbelakangan bagi rakyatnya.

Maka tidak mengherankan, sekarang rakyat telah sadar, ternyata tak ada pemimpin yang benar-benar dapat dicintainya. Faktanya memang tak pernah ada pemimpin yang tegas terhadap segala penyimpangan hukum. Tak pernah ada pemimpin yang berani menindak dirinya sendiri, keluarganya, aparat-aparatnya, juga siapa saja yang melanggar aturan tanpa pandang bulu.

Rakyat juga mengerti tentang  pemimpin yang hanya mementingkan dirinya sendiri.  Menindas bawahan sekaligus memeras rakyat dengan berbagai cara seolah-olah. Seolah-olah melakukan pembangunan, padahal sesungguhnya perusakan.

Kini, sejatinya, rakyat faham posisi sebagai yang dipimpin. Kekerasan, anarkisme, serta menghujat pemimpin, cuma akan mengundang masalah baru dibanding penyelesaian. Merekapun bersabar saat melihat hukum dipermainkan, aparat mandul, maupun berpihak. Karena percaya bahwa karma pala lebih nyata daripada tindakan tak bermoral para pemimpin yang mempermainkan rakyatnya.

Editor: Wawan Nike