Pasca diBully di Twittland, KKP keluarkan Press Realease Tentang Teluk Benoa

Rabu, 20 Juli 2016 13:07 Nasional

Bagikan

Pasca diBully di Twittland,  KKP keluarkan Press Realease Tentang Teluk Benoa
Account Twitter milik Menteri Susi, (Nike-SN)
Denpasar, Semetonnews Gerah terhadap berbagai macam spekulasi, baik yang positif maupun negatif mengenai sikap Kementrian yang dipimpinnya terhadap reklamasi teluk benoa, membuat Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti angkat bicara. 

Postingan sengit di Twitter membuat Menteri Susi Pudjiastuti menjadi sasaran pertanyaan, ditambah lagi dengan statementnya terkait dengan Ijin lokasi yang dianggap sama dengan Ijin Reklamasi, akibatnya ratusan akun netizen diblokir oleh Bu Menteri.

“Terlalu sering saya mendapati pertanyan-pertanyaan media yang menjurus ke tendensius mengenai Benoa (reklamasi di Teluk Benoa—red). Jadi saya mau clearkan saja.” Ujar Menteri Susi pada pers.

Berikut adalah Press Realese yang dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan :

Perpres 51/2014 merupakan regulasi Presiden yang menjadi pedoman bagi pengelolaan pengembangan kawasan Bali Selatan/Sarbagita (Denpasar, Badung, Gianyar, Tabanan), dan alokasi tata ruang di kawasan tersebut;

2. Setiap permintaan izin pemanfaatan ruang, di kawasan Benoa harus mengacu pada Perpres 51/2014;

3. Setiap permintaan izin pemanfaatan ruang/lokasi, disetujui/diterbitkan apabila sesuai dengan pedoman teknis dalam Perpres 51/2014; 

4. Izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud Perpres 51/2014 bukan merupakan izin pelaksanaan kegiatan reklamasi; 

5. Izin pelaksanaan kegiatan reklamasi diterbitkan apabila AMDAL yg mencakup aspek lingkungan hidup, sosial dan budaya telah dilakukan, dan hasilnya menyimpulkan bahwa kegiatan ini layak. Izin (kelayakan) lingkungan yang didasarkan pada hasil Amdal diterbitkan oleh Kementerian yg berwenang berdasarkan UU 32/2009 ttg Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 

6. KKP tidak memiliki otoritas dan kewenangan untuk memutuskan rencana kegiatan reklamasi ini “go atau no go”.

Dengan melihat belum menyatunya pendapat publik tentang pengembangan Teluk Benoa, maka KKP mengusulkan: 
1. Perpres 51/2014 segera dilakukan review ulang oleh tim independen yang didasarkan pada Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan dengan memperhatikan dinamika publik (sejalan dengan UU 32/2009 dan UU 26/2007 tentang Penataan Ruang); 

2 Selama masa review, maka seluruh upaya pengembangan Teluk Benoa ditangguhkan sampai menunggu hasil review ditetapkan;

3 Selama masa review, dilakukan komunikasi intensif dengan berbagai pihak terkait. 

Demikian pernyataan publik ini dibuat sebagai bentuk tanggung jawab KKP terhadap publik agar tidak terjadi salah persepsi di masyarakat. 

Jakarta, 19 Juli 2016 
Menteri Kelautan dan Perikanan 

Susi Pudjiastuti.






Sumber : Realease KKP
Editor   : Wawan Nike