Eko Maryadi: UU ITE sering Digunakan Pejabat dan Koruptor Untuk Mempolisikan Warga

Selasa, 26 Juli 2016 18:26 Peristiwa

Bagikan

Eko Maryadi: UU ITE sering Digunakan Pejabat dan Koruptor Untuk Mempolisikan Warga
President Southeast Asian press Alliance (SEAPA) Eko Maryadi. (Wawan/Semetonnews)
Denpasar, Semetonnews - President Southeast Asian Press Alliance (SEAPA) Eko Maryadi mengatakan Undang-undang Informasi dan transaksi elektronik (ITE) akhir-akhir ini cukup mencemaskan. Khususnya bagi kebebasan berekspresi dan menyampaikan pendapat melalui media sosial. Di Tahun 2016 saja sudah ada 113 kasus, di mana 54 persen di antaranya merupakan kasus yang berawal dari status yang diposting melalui media Facebook.

“Sejak awal bisa dibilang undang-undang ini lebih jahat dari KUHP, karena di KUHP hanya diancam 9 bulan kurungan sedangkan undang-undang ITE diancam dengan 6 tahun kurungan,” kata Eko Maryadi di Denpasar pada Selasa (26/7/2016). Pernyataan ini disampaikan Eko menanggapi adanya kasus yang menimpa Made Sudira alias Aridus yang dipolisikan Gubernur Bali karena postingan status di akun facebook.

Sebagaimana diketahui Aridus dipolisikan gubernur Bali beberapa waktu lalu usai Aridus memposting status di wall akun facebook Aridus Jiro. Karena itu Kasus yang menimpa Aridus menurut Eko Maryadi bukanlah yang pertama terjadi. Laporan pencemaran nama baik dengan menggunakan UU ITE sering dilakukan oleh pejabat publik atau koruptor terhadap warga yang melancarkan kritik melalui media sosial. 

“Situasi kebebasan ekspresi lewat media sosial mendapat tantangan besar. Umumnya memang datang dari pejabat publik, bahkan dalam perkara remeh temeh misalnya menanyakan kondisi wc umum,” kata pria yang akrab disapa Item ini. Kondisi ini justru menempatkan Indonesia hampir sejajar dengan negara-negara yang represif secara ekonomi dan Politik. Dicontohkan Vietnam yang telah memenjarakan 18 blogger karena melancarkan kritik.

Dalam kasus Aridus, Item berpendapat  memang sebaiknya diimbangi dengan lobi-lobi mediasi. Jika gagal maka tidak ada cara lain selain terus berproses secara hukum dengan perlawanan sebaik-baiknya. “Pak Aridus tidak perlu takut, Bali itu miniatur Indonesia yang harus dijaga kedamaiannya,” kata Item.

Sementara itu  pengacara senior Agus Samijaya mengatakan proses hukum yang kini dijalani Aridus merupakan ujian bagi integritas pihak kepolisian. Mengingat dari berbagai kajian hukum sama sekali tidak memenuhi unsur yang dapat menguatkan aparat untuk menjerat Aridus atau menaikan statusnya dari saksi menjadi tersangka. 

“Kasus ini merupakan ujian bagi integritas polisi, apakah benar-benar menjalani proses tanpa intervensi dari pihak manapun,” tegas Agus Samijaya.

Reporter  : Robinson Gamar