Berawal dari Kasus Gantung Diri TKW Asal NTT di Malaysia

Kamis, 18 Agustus 2016 21:49 Nasional

Bagikan

Berawal dari Kasus Gantung Diri TKW Asal NTT di Malaysia
Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian saat membeber pengungkapan kasus perdagangan manusia di Mabes Polri. (Mabes Polri/SN)
Jakarta, Semetonnews - Kasus Human Trafficking dengan jaringan internasional yang menyasar anak gadis asal Nusa Tenggara Timur (NTT), ini awalnya diendus jajaran Mabes Polri setelah salah satu TKW asal NTT di Malaysia gantung diri dan diduga beberapa organ tubuhnya dijual.

"Pelaku ditangkap di lima lokasi berbeda. Berhasil diselamatkan 17 orang korban yang terdiri dari 3 orang korban di Medan, 9 orang korban di Riau 1 orang korban di Jawa Timur, dan 4 orang korban di Jawa Tengah," papar Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian di Mabes Polri, Kamis (18/08/2016). Jaringan human trafficking ini dalam pengungkapannya, Mabes Polri sudah menetapkan 16 orang sebagai tersangka yang berasal dari jaringan Indonesia, Malaysia, dan Singapura.

Untuk diketahui, kasus ini terungkap berawal dari tersangka BN perempuan NTT berinisial YS dan telah diberangkatkan ke Malaysia pada 2 September 2015 lalu. Sabtu (09/07/2016), YS ditemukan gantung diri di Malaysia, dan Rabu (13/07/2016) telah dilakukan otopsi oleh Polisi Diraja Malaysia (PDRM) untuk selanjutnya diserahkan ke keluarga YS di NTT.

Dari kejadian tersebut, warga curiga adanya dugaan penjualan organ tubuh karena melihat bentuk sayatan di tubuh korban. Kemudian pada hari Kamis (11-08-2016) dilakukan bongkar kubur dan autopsi ulang dengan hasil tidak ada organ tubuh yang hilang.

Hasil penyelidikan diperoleh bahwa jaringan perekrut TKI di Indonesia khususnya di wilayah NTT didalangi oleh tersangka MD yang bekerjasama dengan tersangka EL yang merupakan pengendali jaringan di Singapura dan Malaysia. Jaringan NTT, EL dibantu TP, NV, MR, NL dan BN, jaringan Jatim Y dan S, jaringan Jateng MD, jaringan Riau GM dan MT, dan jaringan Medan KA, R dan KH.

Enam belas orang tersangka tersebut dijerat dengan Pasal 4 UU RI Nomor 21/2007 tentang Tindak Pidana Perdangan Orang (Human Trafficking) dan Pasal 102 ayat 1 huruf A UU RI Nomor 39/2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri dengan ancaman hukuman pidana minimal 3 Tahun dan maksimal 15 Tahun.

Reporter: VR Nugraha