Waduh, Tak Punya E-KTP Sampai 30 September, Nikahnya Dianggap Tak Sah

Sabtu, 20 Agustus 2016 07:24 Nasional

Bagikan

Waduh, Tak Punya E-KTP Sampai 30 September, Nikahnya Dianggap Tak Sah
Kemendagri mengingatkan masyarakat untuk segera mengurus E-KTP sebelum 30 September 2016. (Puspen Kemendagri/SN)
Jakarta, Semetonnews - Penduduk Indonesia yang tidak memiliki KTP Elektronik (E-KTP) sampai 30 September nanti siap-siap tidak bisa mendapat pelayanan publik. Termasuk, soal perkawinannya dianggap tidak sah bila melewati tenggat waktu itu.

Hal tersebut diungkapkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktur Jenderal (Dirjen) Dukcapil Kemendagri Arif Zudan Fakrulloh, menegaskan data E-KTP yang pertama diperlukan untuk database agar dapat diakses baik oleh perbankan, BPJS, dan lembaga pelayanan masyarakat lainnya.
Untuk itu Fakrulloh memberikan tenggat waktu pengurusan E-KTP itu sampai dengan 30 September 2016 mendatang.

“Bagi masyarakat Indonesia yang belum merekam data sebelum tenggat waktu tersebut, maka akan dikenakan sanksi administrasi,” tegas Zudan dalam Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama dengan Perhimpunan Bank Perkeditan Rakyat, di Hotel Aston Prority Simatupang, Jakarta Selatan, Kamis (18/08/2016).

Ia menjelaskan, sanksi administrasi ini dalam bentuk penonaktifan KTP, penduduk tidak akan mendapatkan pelayanan publik. “Contohnya, BPJS, itu kan basisnya Nomor Induk Kependudukan (NIK), kemudian membuka kartu perdana itu basisnya NIK. Jika NIK tidak muncul, maka hak dia sebagai penduduk Indonesia tidak akan bisa dipenuhi,” kata dia seraya menambahkan contoh lain dari pelayanan publik yaitu seperti layanan perbankan, layanan kepolisian, layanan kesehatan, layanan izin mendirikan bangunan, surat izin perkapalan, dan pengurusan surat-surat pernikahan.

Data penduduk ini harus tunggal tidak boleh ganda. Ia menyebutkan, berdasarkan pantauan yang ada, masih terdapat banyak warga Indonesia yang menggunakan lebih dari tiga KTP.

Bagi masyarakat yang datanya sudah dinonaktifkan, menurut Dirjen Dukcapil Kemendagri itu, bisa langsung mengurus ke Dinas Dukcapil setempat. “Untuk masyarakat nanti yang datanya sudah dinonaktifkan bisa langsung datang ke Dinas Dukcapil bukan kecamatan dan bukan juga kelurahan, karena kecamatan dan kelurahan hanya bisa membaca bukan mengakses,” pungkasnya.

Reporter: VR Nugraha