LSM Pro Demokrasi Lawan Kriminalisasi Terhadap Gendo

Senin, 22 Agustus 2016 14:10 Hukum & Kriminal

Bagikan

LSM Pro Demokrasi Lawan Kriminalisasi Terhadap Gendo
Kelompok pro demokrasi menggelar jumpa pers, Senin (21/8/2016). (Robi/Semetonnews)
Denpasar, Semetonnews - Dukungan terhadap koordinator Forum Rakyat Bali Tolak Reklamasi (ForBali) I Wayan Gendo Suardana terus mengalir. Jika sebelumnya dukungan datang dari puluhan bendesa adat, Senin (21/8/2016) pernyataan dukungan datang dari sejumlah organisasi dan lembaga swadaya pro demokrasi menyatakan dukungan di sekretariat LBH Bali, Jln. Plawa, Denpasar. Organisasi tersebut antara lain LBH Bali, LBH APIK Bali, IPW, PBHI Bali,Manikaya Kauchi, WALHI Bali, AJI Denpasar, HAMI Bali Bersatu, LBH Bali WCC serta Himpunan Advokat Bali.

Dalam pernyataan sikapnya mereka meminta agar menghentikan segala upaya kriminalisasi terhadap aktivis ForBali I Wayan Gendo Suardana, SH. Selain itu mereka juga mengecam tindakan pembungkaman atas penyuaraan Bali tolak reklamasi serta menekankan agar menegakan prinsip - prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Pada kesempatan ini mereka juga mengajak seluruh komponen masyarakat menolak rencana reklamasi teluk Benoa. 

Untuk diketahui Gendo dilaporkan oleh organisasi Pospera sebagaimana laporan Nomor TBL/584/VIII/2016/Bareskrim yang menggunakan pasal 28 ayat 2 UU nomor 11 tahun 2008 dan pasal 16 uu nomor 40 tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi Ras dan Etnis. Made "Ariel" Suardana, SH, MH selaku ketua penasehat hukum Gendo mengatakan penggunaan pasal 28 ayat 2 uu ITE rentan dipergunakan untuk mengkriminalisasi aktivis dan pejuang demokrasi. 

Laporan yang dilayangkan Pospera terhadap Gendo dinilai sangat prematur karena memberikan penafsiran sendiri. "Pasal ini rentan digunakan untuk mengkriminalisasi aktivis dan pejuang demokrasi yang sedang melakukan kampanye demokrasi termasuk juga penolakan reklamasi Teluk Benoa," kata Ariel. 

Ariel juga mencium adanya gelagat kriminalisasi terhadap Gendo adalah upaya untuk memuluskan rencana reklamasi Teluk Benoa. Pasalnya sejumlah oknum anggota Pospera sudah terang benderang sebagai pihak yang pro reklamasi. Cara-cara seperti ini menurutnya persis jaman orde Baru di mana sangat kental melanggar demokrasi dan hak asasi manusia.

Hukum menurut Ariel itu berhubungan dengan norma hukum, keadilan dan persepsi hukum. Jika telah dikaji normanya tidak memenuji syarat dilakukan pemidanaan maka juga ada persepsi negatif kasus ini maka tidak bisa dinaifkan Gendo mendapat respon sebagai kordnator ForBali tolak reklamsi. laporan oknum Kadek Ekanata menjadi terang pelaporan ini berkaitan dengan posisi Gendo sebagai aktivis ForBali.

Dukungan dari LSM pro demokrasi ini membuktikan bahwa kasus ini murni kriminalisasi. Gendo dipercaya publik sebagai figur yang berjuang untuk rakyat Bali. "Mengalirnya dukungan publik terhadap Gendo menunjukan kasus ini kental kriminalisasi. Selain itu publik juga punya perspektif positif terhadap Gendo sebagai orang yang memperjuangkan aspirasi rakyat Bali," ujar Ariel.


Reporter   :  Robinson Gamar