KMHDI Nilai Menpora Imam Nachrawi Diskriminatif

Senin, 29 Agustus 2016 10:58 Nasional

Bagikan

KMHDI Nilai Menpora Imam Nachrawi Diskriminatif
(ist/Semetonnews.com)
Denpasar, Semetonnews - Pimpinan Pusat Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI) menilai menteri pemuda dan olah raga (menpora) Imam Nachrawi diskriminatif. Pasalnya Nachrawi beberapa kali mengecewakan KMHDI dengan secara sepihak membatalkan undangan KMHDI dan tidak memproses surat permohonan audiensi yang dilayangkan KMHDI ke kementrian pemuda dan olah raga.

"Kader KMHDI seluruh Indonesia menyayangkan tindakan diskriminatif menpora. Padahal kementriannya bertanggung jawab atas pembinaan organisasi kepemudaan," kata Presidium pusat KMHDI Wirayasa, saat dihubungi Semetonnews.com, Senin (29/8/2016). Menurut catatan KMHDI tidak hanya sekali menpora mengabaikan tugasnya sebagai pembina organisasi kepemudaan khususnya KMHDI.

Pertama kali terjadi ketika menpora secara sepihak membatalkan kehadirannya dalam acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) XII KMHDI di Lampung, Agustus 2015 lalu. Padahal, ketika itu, Menpora sudah menyanggupi hadir dan membuka kegiatan nasional tersebut. Panitia pelaksana juga sudah menyiapkan diri untuk melakukan penjemputan.

Puncaknya Menpora Imam Nachrawi mengabaikan undangan KMHDI pada acara pembukaan Mahasabha X KMHDI di Kendari, Sulawesi Tenggara, 25-28 Agustus 2016. Mahasabha adalah forum pengambilan keputusan tertinggi di KMHDI, setara dengan kongres di organisasi lain. Namun, sejak surat dikirimkan ke kemenpora pada Mei 2016 lalu, sama sekali tidak ada tanggapan.

Akhirnya, menjelang pembukaan Mahasabha, Menpora Nahrawi menyampaikan pesan bahwa dirinya akan diwakili pejabat Kemenpora dari Deputi II Pengembangan Pemuda. Namun nyatanya, yang datang mewakili Menpora untuk membuka Mahasabha adalah Staf Ahli Kemenpora Faisal Abdullah.

Atas serangkaian penelantaran dan tindakan diskriminatif Menpora ini, Pimpinan Pusat KMHDI menyatakan akan segera melayangkan surat protes resmi dan mengadukan tindakan ini ke Presiden Joko Widodo,  Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). 

"Meski minoritas, kehadiran KMHDI merupakan elemen penting dari keberagaman dan kebhinekaan Indonesia. Penelantaran Menpora tidak bisa dianggap remeh dan merupakan pelecehan semangat pendirian Negara Kesatuan Republik Indonesia dan ideologi bangsa Pancasila," kata   Wiratnaya.

Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI) berdiri pada 3 September 1993 sebagai organisasi mahasiswa Hindu tingkat nasional seiring dengan penyelenggaraan Mahasabha I KMHDI di Denpasar, Bali. Pendiriannya diinisiasi organisasi-organisasi mahasiswa Hindu dari berbagai kampus perguruan tinggi di Indonesia. 

Saat ini, jumlah anggota KMHDI tercatat hampir 9  ribu mahasiswa di seluruh Indonesia. Sejak awal berdiri, visi KMHDI adalah menjadi wadah perjuangan dan alat pendidikan kader mahasiswa Hindu yang religius, humanis,  nasionalis dan progesif. 

Reporter   : Robinson Gamar