Gendo Anggap Sugawa Kory Gagal Paham Soal Reklamasi

Rabu, 31 Agustus 2016 15:44 Politik

Bagikan

Gendo Anggap Sugawa Kory Gagal Paham Soal Reklamasi
Massa ForBali duduki gedung dewan beberapa waktu lalu. (Dok/Semetonnews.com)
Denpasar, Semetonnews – Kapolda Bali Irjen Pol. Sugeng Priyanto menggelar simakrama pada Rabu (31/1/2016). Bertempat di Mapolda Bali, acara ini mengundang sejumlah perwakilan masyarakat. Dalam simakrama ini dibahas mengenai isu keamanan Bali terutama pasca demontrasi puluhan ribu warga Bali menolak rencana reklamasi teluk Benoa pada Kamis 25 Agustus 2016 lalu di gedung DPRD Bali.

Alih-alih membahas isu keamanan, simakrama ini diwarnai perdebatan sengit antara kordinator forum rakyat Bali Tolak Reklamasi (ForBali) I Wayan “Gendo” Suardana dengan wakil ketua DPRD Bali I Nyoman Sugawa Kory. Perdebatan awalnya dipucu pernyataan Sugawa Kory yang mengatakan sering menerima demo pro maupun kontra reklamasi. 

Sugawa Kory menyayangkan aksi pada 25 Agustus lalu berujung aksi bakar ban. Menurutnya aspirasi masyarakat bisa disampaikan melalui rapat bersama anggota dewan. “Saya sayangkan waktu itu bendera merah putih dikibarkan sejajar dengan bendera ‘lain’,” kata Sugawa Kory. 

Menurutnya saat ini persoalan reklamasi bergantung pada presiden dan kajian amdal. Jika Perpres 51 tahun 2014 dicabut presiden Jokowi maka dengan sendirinya rencana reklamasi gugur. Demikial halnya dengan uji Amdal. “Jika uji Amdalnya tidak layak maka tidak mungkin reklamasi bisa berjalan,” kata Sugawa Kory.

Pernyataan ini memantik kritik dari Gendo. Menurutnya Sugawa Kory sudah gagal paham dalam menelaah persoalan reklamasi. Menurut Gendo terbitnya perpres 51 Tahun 2014 tidak lepas dari andil Gubernur Bali I Made Mangku Pastika; di mana Pastika dalam kapasitasnya sebagai gubernur menyurati presiden RI ketika itu untuk menerbitkan perpres merubah kawasan teluk benoa dari kawasan konservasi menjadi kawasan pemafaatan.

“Tidak tepat kalau DPRD malah menyerahkan keputusan kepada presiden, DPRD jelas-jelas tidak menjalankan fungsi control terhadap gubernur. Harusnya DPRD Bali meminta gubernur untuk menyurati presiden agar membatalkan Perpres 51 tahun 2014 tersebut,” kata Gendo.

Demikian pula halnya dengan kajian Amdal. 11 desa adat di sekitar teluk Beloa jelas-jelas telah menolak rencana reklamasi. Sabha Pandita juga telah menetapkan teluk benoa sebagai kawasan suci. Artinya kajian amdal dari aspek sosial dan budaya sudah tidak lolos. “11 desa adat berdampak langsung di sekitar teluk Benoa dan sabha pandita sudah menolak rencana reklamasi, pada titik itulah saya anggap Sugawa Kory gagal paham soal reklamasi,” kata Gendo.

Berkaitan dengan demo besar tanggal 25 Agustus, Gendo menegaskan beberapa hari sebelum aksi ForBali telah menyurati DPRD akan datang untuk menyampakan aspirasi. Tapi faktanya pada hari H seluruh pimpinan dewan mendadak melakukan kunjungan kerja, kemudian menugaskan anggota dewan yang menolak reklamasi untuk menerima kedatangan warga.

“Sudah 4 tahun rakyat menyerukan penolakan dan datang ke DPRD Bali. Tapi tidak pernah sekalipun ditemui. Begitu juga pada 25 Agustus lalu, kami sudah menyurati dewan beberapa hari sebelumnya tapi Sugawa ke mana waktu itu,” kata Gendo. Mengenai adanya aksi bakar ban di sejumlah titik menurut Gendo jangan hanya dlihat dari satu sisi saja.

Aksi masyarakat ini merupakan gambaran kekecewaan publik atas aspirasi yang diabaikan selama empat tahun. “Ada akibat tentu ada sebabnya. Selama empat tahun kami ikuti saran Kapolda. Gelar aksi secara damai kami ikuti, minta demo dilakukan pada hari kerja kami ikuti, jangan lakukan di tol juga kami turuti,” kata Gendo. 

Tapi Gendo memberi sejumlah catatan mengenai adanya perlakuan tidak adil terhadap ForBali. Anggota ForBali pernah mengalami intimidasi tapi tidak ada respon dari pihak kepolisian. Demikian pula halnya larangan mengenakan kaos ForBali saat nonton Pekan kesenian Bali dan konser music SID. Belum lagi perusakan spanduk dan atribut.

“Anggota ForBali diintimidasi dan dilarang pakai kaos ForBali, ditambah lagi perusakan spanduk, apa tindakan yang sudah diambil?,” kata Gendo. Namun, Gendo mengapresiasi langkah Polda Bali menggelar Simakrama dan mempertemukan berbagai unsur. Pasalnya melalui firum yang digelar Polda Bali akhirnya ForBali bisa berhadapan langsung dengan DPRD dan bisa menyampaikan aspirasi.

“Saya tetap mengapresiasi forum ini, karena bisa langsung bertemu DPRD melalui saluran yang justru disiapkan Polda Bali,” kata Gendo.

Dalam kesempatan ini salah seorang Sulinggih juga meminta kepada semua pihak untuk menghargai keputusan-keputusan yang telah diambil. Salah satunya adalah keputusan yang telah dibuat oleh Sabha Pandita yaitu menetapkan Teluk Benoa sebagai kawasan suci. “Saya minta semua pihak menghargai keputusan yang telah diambil oleh Sabha Pandita,” tegasnya.

Reporter    : Robinson Gamar