Badah, Ternyata Ada Kepemilikan Pribadi Dengan Sertifikat di Kawasan Tahura

Kamis, 01 September 2016 16:13 Politik

Bagikan

Badah, Ternyata Ada Kepemilikan Pribadi Dengan Sertifikat di Kawasan Tahura
Data kepemilikan lahan secara pribadi di Tahura. (Robi/Semetonnews.com)
Denpasar, Semetonnews - Anggota Badan Pemeriksaan keuangan (BPK) RI Rizal Jalil mengatakan dari hasil pemeriksaan yang dilakukan pihaknya ditemukan adanya penguasaan lahan Taman hutan raya (Tahura) Ngurah Rai, Bali secara pribadi dengan mengantongi sertifikat dari Badan pertanahan Negara (BPN). Bahkan di atas lahan tersebut sudah dibangun rumah milik pribadi untuk tempat tinggal dan bangunan untuk kepentingan bisnis.

"Ada yang sudah bikin rumah 1 tapi punya kamar kos-kosan banyak. Ada juga bangunan bank yang berdiri di atas lahan Tahura dan sudah beroperasi," kata Rizal jalil saat menggelar jumpa pers di Nusa Dua, Bali, Kamis (1/9/2016). Menurut temuan BPK setidaknya 18 sertifikat kepemilikan tanah di dalam kawasan tahura yang telah diterbitkan oleh pihak BPN dengan luasan yang beragam. Mulai dari ratusan sampai ribuan meter persegi dengan total 3,2 hektar.

Salah satu perusahaan yang sudah beroperasi adalah PT. Bank Sinar Mas. Untuk kasus PT Sinar Mas telah ditempuh melalui jalur hukum. Bahkan untuk pemilik rumah dan kos-kosan disinyalir adalah oknum anggota kepolisian. karena itu pihaknya akan berkordinasi dengan pihak Polda Bali dalam menyelesaikan persoalan tersebut.

Pemeriksaan BPK ini merupakan tindak lanjut rapat kordinasi antara BPK, Pemprov Bali, Pemkot Denpasar dan Pemkab badung pada Maret 2016 lalu. karena itu kondisi tersebut sesungguhnya sudah diketahui oleh pemerintah daerah baik pemprov Bali maupun pemkot Denpasar dan pemkab Badung.

mengenai BPN yang menerbitkan sertifikat pribadi Rizal Jalil mengatakan akan berkordnasi dengan BPN untuk mencari langkah terbaik. Rencanaya pada 19 September 2016 mendatang BPK akan mengundang seluruh stakeholder terkait kee Jakarta guna membahas hal ini. Pihak-pihak yang diundang antara lain Gubernur Bali, Walikota Denpasar, Bupati Badung, pihak BPN dan Polda Bali. nantinya akan dirumuskan bersama langkah terbaik apa yang perlu diambil.

"19 September akan ada pertemuan di Jakarta dengan melibatkan semua pihak, kita berharap lahan itu tidak diapa-apain dan kita usahakan agar menjadi milik negara kembali," kata Rizal Jalil.

Semetara itu kepala kantor wilayah BPN Bali Fatimah Saleh mengaku tidak tahu menahu soal terbitnya sertifikat di lahan pribadi di lahan Tahura. Pasalnya sebagai kepala BPN Bali dirinya belum lama menjabat. Tapi pihaknya berjanji akan berkordinasi dengan pihak BPK untuk mencari solusi terbaik atas persoalan ini. 

Namun, Fatimah malah mendorong agar tinggal dicarikan solusi administrasi antara BPN dan pihak kehutanan soal adanya sertifikat pribadi. "Kalau lihat ke belakang memang sulit, saya baru beberapa tahun di BPN, sertifikat sudah ada. Inilah yang perlu kami perbaiki, pastikan dulu objeknya baru perbaiki," pungkas Fatima.

Reporter   :Robinson Gamar