Kordinator JIKA: Penuntasan Kasus HAM Mustahil Tanpa Proses Hukum

Minggu, 02 Oktober 2016 15:25 Politik

Bagikan

Kordinator JIKA: Penuntasan Kasus HAM Mustahil Tanpa Proses Hukum
Kordinator JIKA Ngurah Karyadi. (Robi/Semetonnews)
Denpasar, Semetonnews – Berbagai dugaan kasus pelanggaran HAM masa lalu belum menemui titik terang dalam pengungkapannya. Baik kasus pelanggaran HAM tahun 65 maupun setelahnya. Ketua Jaringan Informasi kerja Alternatif (JIKA) Ngurah Karyadi berharap pemerintah di bawah kepemimpinan Jokowi pengungkapan serius menuntaskan berbagai kasus tersebut.

“Pemimpin kee depan termasuk di bawah kepemimpinan Jokowi mampu menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu. JIKA menilai kalau tanpa adanya proses peradilan, maka perdamaian akan sulit terjadi,” kata karyadi di Denpasar, Minggu (2/10/2016). 

Menurutnya tanpa ada pengungkapan kebenaran dan peradilan sulit terjadi rekonsiliasi. Dalam pernyataan Jokowi melalui Menpolhukam nampak adanya kemauan politik yang mengkristal dengan terbentuknya tim bersama. Tim ini terdiri dari unsur kepolisian, TNI, komnas HAM kejaksaan dan yang paling penting kelompok masyarakat yang selama ini jadi “korban”.

Menyikapi hal tersebut, menurut Karyadi sikap yang harus diambil kalau belajar beberapa negara lain mulai dari Jerman setelah perang dunia II, Afrika Selatan di masa presiden Nelson Mandela adalah bagaimana menggunakan mekanisme hukum  dalam upaya pengungkapan kebenaran. “Upaya itu sendiri tidak dalam bentuk penghukuman secara pribadi tapi sebuah pengakuan oleh negara telah terjadi kesalahan,” kata karyadi.

Presiden sebagai kepala negara perlu mengakui ada pelanggaran HAM  sekaligus mengakui telah terjadi pembiaran sampai hari ini. Bukti adanya pembiaran adalah kriminalisasi yang gencar dilakukan terhadap kelompok-kelompok kritis di bali dengan cara kriminalisasi.

Di Bali sendiri ada contoh menarik. Yakni bagaimana keluarga almarhum Puger bisa menggugat Kodam IX Udayana untuk mengembalikan asset yang sempat “dirampas” pada masa orde baru. Catatan pentingnya adalah prosesnya dilakukan melalui mekanisme dan keputusan hukum.

“Kasus keluarga almarhum Puger bisa jadi yurisprudensi bagaimana pendekatan hukum bisa dijadikan acuan dalam menyelesaikan dugaan pelanggaran HAM masa lalu,”  tegas Karyadi.

Reporter : Robinson Gamar