Lagi, Perusahaan Daerah Bali Digugat Pegawainya

Kamis, 13 Oktober 2016 23:48 Hukum & Kriminal

Bagikan

Lagi, Perusahaan Daerah Bali Digugat Pegawainya
Ilustrasi-google -semetonnews
Denpasar, Semetonnews-Perusahaan Daerah (Perusda) Propinsi Bali ternyata menyimpan banyak masalah internal yang belum terungkap. Setelah digugat karena memecat Kepala Urusan Pemasaran IB Purnamabawa, kini pegawai lain bernama I Made Mona (55) ikut menggugat ke Pengadilan Hubungan industrial (PHI) Denpasar, Rabu (12/10). 

Gugatan ini, juga rentetan dari usaha kedua karyawan untuk menyelesaikannya ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Bali yang menyarankan agar Perusda Bali melaksanakan ketentuan yang berlaku. Karena tidak ada niat baik, Perusda pun akhirnya digugat secara hukum. Sidang pertama PHI ini, dimulai dengan menyidangkan kembali gugatan dari IB Purnamabawa yang sempat tertunda karena Perusda Bali tidak secara sah mengirim wakilnya ke pengadilan PHI. Perusda Bali baru menunjuk kuasa hukumnya dari Robert Khuana dan rekan pada sidang Rabu (12/10/2016).
 
Gugatan yang telah dilayangkan ke Pengadilan PHI pimpinan Made Pasek kemudian diterima di depan sidang. Setelah memperhatikan gugatan Made Mona menggugat pihak yang sama, serta diwakili kuasa hukum yang sama, yakni I Made Suryawan, I Wayan Gde Yuadastra dan IB Oka Samudra, gugatan Mona diterima dalam persidangan. Dalam gugatan IB Purnamabawa disebutkan berawal pada 20 Juni lalu saat penggugat yang merupakan Kepala Bagian Pemasaran ini tidak menghadiri rapat direksi dan staf PD Propinsi Bali. Atas pelanggaran ini, Purnamabawa dikenakan Surat Peringatan (SP) I.
 
Belum sempat memikirkan dan mempertimbangkan surat SP I tersebut, PD Propinsi Bali kembali mengeluarkan SP II dan sanksi dengan alasan penggugat sudah melaukan pelanggaran yang sangat prinsip dan melecehkan perusahaan. “Kami (penggugat, red) diminta membuat surat permohonan maaf dan dibebastugaskan dari jabatan selama 7 hari serta dipindahkan dari posisi Kepala Urusan Pemasaran menjadi staf biasa sesuai Surat keputusan nomer 6 tahun 2006 tertanggal 24 Juni 2015,” bebernya.
 
Tidak terima mendapat perlakuan tidak adil, penggugat membuat surat pengaduan ke Dinas Tenaga Kerja Propinsi Bali yang langsung melakukan mediasi kepada Purnamabawa dan PD Propinsi Bali. Hasilnya, mediator menyatakan surat peringatan dan sanksi yang diberikan PD Propinsi Bali kepada Purnamabawa tidak sesuai ketentuan. Parahnya lagi, bukannya mengikuti saran mediator, PD Propinsi Bali malah kembali mengeluarkan SP III yang salah satu isinya tidak lagi membayar gaji penggugat mulai Juli sampai saat ini. “Tindakan itu tidak bijaksana dan tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku,” tegasnya.
 
Tak jauh beda dengan kasus IB Purnamabawa, terhadap Made Mona perlakuan Perusda Bali juga hampir sama. Disebutkan, Mona yang memundurkan diri karena tugas jadi pemangku. Setelah diajukan, Perusda menerimanya dengan satu pernyataan akan diberikan uang pisah dan uang pengganti. Ternyata uang yang dinyatakan itu tidak kunjung diterimanya. Setelah dimediasi dari mediator, IGN Wiangsa, Perusda agar merealisasikan uang pisah dan pengganti itu sesuai dengan aturan yang ada. Namun, Perusda tidak menggubrisnya sampai akhirnya bersangkutan mengajukan gugatan ke Pengadilan PHI.

Reporter : Maria Gracia