Bantuan Pemerintah Untuk Warga Eks Timtim Diduga Disunat Oknum Pengurus KOKPIT

Sabtu, 15 Oktober 2016 13:28 Nasional

Bagikan

Bantuan Pemerintah Untuk Warga Eks Timtim Diduga Disunat Oknum Pengurus KOKPIT
ketua Unit Timor Asuain (UNTAS) Bali Mateus Maia. (Robi/Semetonnews)
Denpasar,Semetonnews - Niat baik pemerintah memberi kompensasi kepada warga negara Indonesia eks Timor Timur (Timtim) tercoreng adanya pungli. Pungli dana kompensasi ini diduga dilakukab pengurus Komite Nasional Korban Politik Timor Timur (KOKPIT). Khusus di Bali potongan kompensasi dikenakan masing-masing Rp 2 juta tiap KK warga eks Timtim.

Uang tersebut diduga jadi pelicin untuk proses pencairan dana kompensasi. Sesuai perpres. no 25 tahun 2016 tentang pemberian kompensasi kepada warga negara indonesia bekas warga provinsi timor timur yang berdomisili di luar provinsi NTT, masing- masing KK eks timtim mendapat Rp 10 juta. Tapi oleh pihak Kokpit diwajibkan menyetorkan Rp 2 juta terlebih dahulu agar BNI selaku pemenang tender pencairan bisa mencairkan uang. 

"Perpres tidak mengatur soal potongan sebesar 2 juta, tapi kok bisa KOKPIT ambil kebijakan sendiri melakukan potongan 2 juta," kata ketua Unit Timor Asuain (UNTAS) Bali Mateus Maia pada Sabtu (15/10/2016) di Denpasar. Menurut mantan walikota Dili ini sudah puluhan orang yang menyetor ke ketua KOKPIT Bali Ishak Y. Walaka.

Di Bali sendiri warga eks Timtim berjumlah 1.663 KK. Jika aksi pungli ini dibiarkan maka pelaku bisa mengantongi hasil pungli miliaran rupiah.

"Sebelum banyak yang jadi korban alangkah baiknya dicegat. Kami berharap pihak kepolisian turun tangan," kata Mateus. Anehnya ada dugaan pihak BNI ikut "bermain". Dimana pencairan hanya bisa dilakukan jika ada surat rekomendasi dari KOKPIT. 
"Saya pernah ke BNI tapi tidak bisa cair karena tidak ada rekomendasi KOKPIT," terang DN, salah seorang korban.

Tindakan KOKPIT ini rupanya bukan yang pertama. Pada tahun 2009 pemerintah pusat peenah mencairkan kompensasi masing Rp 5 juta per KK. Ketika itu pihak KOKPIT mensunat sebesar masing-masing Rp 500 ribu per KK.

Karena itu pihak Mateus akan segera melaporkan hal ini secara resmi ke Polda Bali. Selain untuk mencegah warga lainnya menyetor sekaligus mengangkat persoalan ini agar mendapt perhatian secara nasional. "Saat ini presiden Jokowi dan kepolisian sedang gencar perangi pungli, karena itu kami lapor sekaligus untuk mengetahui sejauh mana komitmen presiden perangi pungli," kata Mateus.

Reporter  :  Robinson Gamar