Ketahuan Pungli, Hak Keuangan Kepala Daerah Tak Dibayar Enam Bulan

Selasa, 18 Oktober 2016 16:15 Politik

Bagikan

Ketahuan Pungli, Hak Keuangan Kepala Daerah Tak Dibayar Enam Bulan
Mendagri Tjahjo Kumolo didampingi Menteri PANRB Asman Abnur Abnur. (Humas/SN)
Jakarta, Semetonnews - Kepala daerah yang ketahuan melakukan pungutan liar akan mendapat sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak keuangan selama enam bulan. Hal tersebut ditegaskan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo di Jakarta, Selasa (18/10/2016).

Menurut Tjahjo Kumolo sesuai dengan pasal 287 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, kepala daerah yang melakukan pungutan diluar ketentuan akan dikenakan sanksi adminitratif berupa tidak dibayarkan hak keuangan selama enam bulan.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), lanjut Tjahjo, mendorong transparansi pengelolaan perizinan dan pengelolaan keuangan daerah melalui program Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi.

“Selain itu upayanya adalah mengarahkan APIP  (Aparat Internal Instansi Pemerintah) daerah untuk melakukan pengawasan terhadap area rawan penyimpangan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 76 tahun 2016 tentang kebijakan pengawasan tahun 2017,” kata Tjahjo saat memberikan pengarahan kepada pejabat eselon I, II dan III di lingkup Kemendagri dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP).

Reporter: VR Nugraha