Desak Pengawasan Intensif, Kuasa Hukum Aridus Jiro Surati KOMPOLNAS RI

Jumat, 21 Oktober 2016 16:37 Nasional

Bagikan

Desak Pengawasan Intensif, Kuasa Hukum Aridus Jiro Surati KOMPOLNAS RI
Made Sudira ( nike- SN)
Denpasar, Semetonnews - Memasuki bulan ke tiga pasca diperiksanya Made Sudira alias Aridus Jiro oleh Reskrimsus Polda Bali, tanggal 8 Juli 2016, mendorong tim kuasa hukum Aridus Jiro dari LBH Himpunan Advokat Muda Indonesia (HAMI) Bersatu Bali menyurati Kompolnas RI, Kapolri serta sejumlah institusi di Jakarta. 

Sebagaimana yang diberitakan, Aridus Jiro yang dilaporkan Dewa Mahendra Putra kembali memenuhi panggilan penyidik krimsus Polda Bali, tanggal 6 Oktober 2016. Kolumnis berusia 69 tahun ini diduga menghina Gubernur Bali melalui postingan pada akun Facebook pribadinya, sehingga akan dijerat Pasal 27 ayat (3) UU ITE jo Pasal 45 ayat (1) dan/atau Pasal 310 KUHP dengan ancaman penjara 6 tahun. 

Menurut pengacara Aridus Jiro, Dewa Kertha Wiguna, pihaknya memohon agar kasus ini mendapat pengawasan serius, “Surat ini dimaksudkan agar sedini mungkin mencegah terjadinya pelanggaran hukum, serta mendorong internal Polri maupun institusi terkait lainnya untuk mengawasi kinerja penyelidikan. Jika ada temuan pelanggaran, maka siapa-pun itu wajib menerima sanksi sesuai aturan hukum yang berlaku”

Menurut pengacara kelahiran Tabanan ini, surat dari LBH HAMI Bersatu Bali ditujukan pula ke Kapolda Bali, Komisi III DPR RI, Kemenkoinfo serta Komnas HAM tertanggal 20 Oktober 2016 “Di dalam surat tersebut, kami mempertanyakan juga kedudukan hukum/legal standing dari pelapor yang menurut kami telah bertentangan dengan putusan MK No 50/PUU-VI/2008. Sehingga sudah sepatutnya pemeriksaan dihentikan merujuk hasil gelar perkara di Polda Bali belum lama ini. 

UUD 1945 memberikan perlindungan terhadap harkat dan martabat seseorang sebagai bagian dari HAM. Sehingga perlindungan hukum hanya diberikan kepada korban bukan orang orang lain. " Sekeyakinan kami pelapor ini bukanlah korban. Sehingga pelapor tidak dapat menilai sama seperti penilaian korban. Secara historis ketentuan Pasal 27 ayat (3) UU ITE mengacu pada ketentuan penghinaan atau pencemaran nama baik yang diatur dalam KUHP khususnya Pasal 310 yang merupakan delik aduan" Tegas Dewa Kertha Wiguna,Jumat (21/10/2106).

Terpisah juru bicara LBH HAMI Bali Valerian Libert Wangge, menekankan bila pihaknya selalu memantau perkembangan kasus ini dan berharap agar aparat penyidik menaati Perkap No 14/2012 yang mengatur mengenai managemen penyidikan pidana, agar mencegah terjadinya tindakan sewenang-wenang yang berpotensi melanggar HAM. 

“Sepengetahuan kami, hasil lidik sudah menyimpulkan bila tidak ada unsur pidana pada kasus Aridus, karena tidak cukup bukti sehingga dihentikan.Polda Bali tentu tidak serta merta mengeluarkan SP2HP karena tahapannya telah melalui ekspose perkara yang melibatkan semua unsur direktorat di Polda Bali dan saksi-saksi yang terkait didalamnya. Sehingga kembali diperiksanya klien kami ini menimbulkan pertanyaan dan dugaan, tidak saja dari kami, namun oleh publik secara luas, bila kasus ini ada intervensi dari pihak tertentu". Pungkas alumnus YLBHI Bali ini (*)

Sumber: Rilis LBH HAMI Bersatu Bali 
Reporter: Wawan Nike