Komisi I DPRD Bali Pasang Badan Atas Kejanggalan Kasus Don Bingin

Senin, 24 Oktober 2016 19:25 Nasional

Bagikan

Komisi I DPRD Bali Pasang Badan Atas Kejanggalan Kasus Don Bingin
Komisi 1 DPRD Bali Hearing dengan Sobek, Senin (24/10) (nike-sn)


Denpasar, Semetonnews - Komisi I DPRD Provinsi Bali menerima kedatangan Solidaritas Kebebasan Berekspresi Bali (Sobek).Senin (24/10) Pagi. Kedatangan Sobek terkait dengan berlanjutnya Kasus Aridus Jiro, yang mana dalam kasus ini pasca dikeluarkannya SP2HP , Aridus Jiro alias Made Sudira kembali diperiksa pada 6 Oktober 2016 lalu.

Sobek membeberkan hasil dari monitoring terhadap bergulirnya kasus ini, selama perjalanan Sobek melihat banyak terjadi kejanggalan, seperti dalam pelaporan yang mana si pelapor yang dalam UU mestinya harus melapor sendiri namun dalam kasus ini diwakilkan kepada orang lain.

Pada pemeriksaan kedua pasca keluarnya Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) yang merupakan hak bagi pelapor, menerangkan bahwa didalamya tidak terdapat bukti yang menguatkan bahwa  status Aridus Jiro terdapat adanya tindakan penghinaan atau pencemaran nama baik. Dalam pemeriksaan penyidik yang baru diganti, bukan lagi menanyakan redaksional status facebook, namun malam mengejar siapa siapa yang merespon dalam komentar dibawah akun facebook itu ditulis.

Usai mendengar paparan dari Sobek, Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Bali Komang Tama Tanaya menegaskan harus secepatnya respon atas Kasus Don bingin, yang mana telah menjadi keresahan bersama, "kalau  masalah penegakan hukum itu bukan ranah legislatif tapi kalau mengada ngada seperti yang disampaikan, ini kan sudah tidak bener, nantinya kita kan sampaikan bahwa kalau sudah kasusnya mesti berhenti apalagi sudah minta maaf,,” jelas Ketua Komisi 1.

Demikian halnya penegasan dari Nyoman Adnyana, menganggap bahwa persoalan ini adalah keresahan budaya dari warga banjar setempat, menurutnya  persoalan ini mesti dilawan karena penuh kejanggalan,"apa sih salahnya kalau orang menulis dan ngomong saja, kok dipidanakan, kalau menurut saya itu ( pohon) lebat, sekarang kok gundul, itu kan status itu kan nanya sebenarnya,” sergahnya.

Menurut Adnyana ia berpandangan bahwa publik figur apapun jabatannya itu tidak boleh subjektif apalagi tendensius terhadap kritik dari warganya, publik figur itu manusia biasa bukan malaikat.

Hal senada terlontar dari anggota komisi 1 yang sekaligus Bendesa Adat Intaran, AA Kompyang Raka, menurutnya apapun bentuknya penyimpangan prosedural dalam kebebesan berekspresi harus di hadapi, “padahal sudah secara terbuka minta maaf, dan menurut ahli bahasa  seperti pak Mardika katakan sudah ada pernyataan itu tidak mengandung unsur pidana, “ jelas AA Kompyang Raka di depan forum. 

Kompyang Raka mempertegas Polda Bali dan jajaranya yang telah memanggil Pak Aridus kembali sebagai tak ubahnya seperti dipaksakan, menurut Anggota DPRD yang sekaligus Bendesa Adat Intaran ini mestinya jika sudah ada permintaan maaf sudah selesai, namun faktanya, justru hal ini dijawab dengan tiada maaf bagimu, berarti mau tidak mau harus dihadapi.


Reporter : Wawan Nike