Soal Penerjemah, Humas PN Denpasar Tanggapi Santai

Selasa, 25 Oktober 2016 01:44 Hukum & Kriminal

Bagikan

Soal Penerjemah, Humas PN Denpasar Tanggapi Santai
Humas PN Denpasar, I Made Sukereni (SN)
Denpasar,Semetonnews-Pengadilan Negeri (PN) Denpasar menanggapi entang tentang keluhan jaksa tekait ahli bahasa atau penerjamah yang disampaikan ke komisi III DPR RI saat berkunjung ke Bali, beberapa waktu lalu. Dikabarkan, Kejaksaan mengeluh karena tingginya biaya penerjemah, sedangkan Kejaksaan tidak menyediakan anggaran.

Menurut sumber, sesuai pada 177 KUHAP menyebut, jika terdakwa atau saksi tidak paham bahasa Indonesia, hakim ketua sidang menunjuk juru bahasa. Tapi faknya, hakim malah memerintahkan jaksa untuk menghadirkan juru bahasa sementara mengdatangkan juru bahasa membutuhkan jasa dan tidak ada pada anggaran.

Humas PN Denpasar, Made Sekereni yang dikonfirmasi terkait masalah ini menanggapinya dengandengan santai. Menurutnya, untuk mendatangkan, saksi, terdakwa maupun juru bahsa itu tanggungjawab jaksa."Yang melimpahkan perkara kan jaksa, hakim kan hanya memeriksa saja. Intinya, untuk membutikan dakwaanya, silahkan jaksa mau mendatangkan siapa saja,"tegas Sukereni yang ditemui, Senin (24/10/2016).

Semetara Kesipidum Kejari Denpasar, Ketut Maha Agung yang juga ditemui di PN Denpasar malah mengatakan, sejatinya pihaknya tidak ada masalah dengan urusan mendatangkan penerjemah. Bahkan diakataknya, sejuah ini dalam mendatangkan menerjemah atau juru bahasa kejaksaan tidak pernah membayar.

"Kita datangkan (juru bahasa) adalah orang-orang yang sudah kita kenal, jadi tidak harus membayar. Yang jelas tidak ada masalah kok selama ini,"ujarnya singkat. Seperti diberitakan sebelumnya, perwakilan Kejati Bali belum lama ini dikabarkan mengeluhkan tidak adanya anggaran untuk ahli bahasa kepada Komisi III DPR RI yang sempat datang ke Bali beberapa waktu lalu.

Informasi yang dihimpun, dalam pertemuan tersebut, pihak kejaksaan memaparkan pasal 177 KUHAP. Dalam pasal tersebut dijelaskan jika terdakwa atau saksi tidak paham Bahasa Indonesia, hakim ketua sidang menunjuk juru bahasa. Sementara fakta dipersidangan, hakim memerintahkan JPU (Jaksa Penuntut Umum) untuk menghadirkan juru bahasa. Sementara juru bahasa membutuhkan jasa dan tidak ada dalam anggaran.

Tapi Kasipenkum/Humas Kejati Bali, Ashari Kurniawan yang dikonfirmasi terkait kebenaran keluhan ini, menjawab tidak mengetahui. Alasanya, saat pertemuan di Polda Bali dengan kimisi III, dia tidak ikut masuk."Saya tidak tahu, soalnya saat pertemuan itu saya tidak ikut masuk,"tegasnya.

Reporter : Maria Gracia