Hibah Tak Cair, Dewan Bali Tuding SKPD Tak Punya Komitmen Sejahterakan Masyarakat

Senin, 14 November 2016 21:33 Politik

Bagikan

Hibah Tak Cair, Dewan Bali Tuding SKPD Tak Punya Komitmen Sejahterakan Masyarakat
Anggota Fraksi Panca Bayu Kadek Nuartana (SN)
Denpasar,Semetonnews-Persoalan Dana Hibah yang sampai saat ini belum ada kejelasan, memantik reaksi dari DPRD Bali. Bahkan, terkait tak ada kejelasan tersebut, Dewan Bali mencak-mencak.

Seperti yang disampaikan oleh Ketua Fraksi PDI-P DPRD Bali Kadek Diana mengatakan, dirinya sangat menyayangkan dengan sikap Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) Pemerintahan Provinsi (Pemprov) Bali yang tak kunjung mencairkan Dana Hibah yang difasilitasi oleh anggota DPRD Bali pada APBD Induk 2016 dan APBD 2016.

Menurut Kadek Diana, saat ini ada empat SKPD yang masih belum mencairkan Dana Hibah yang difasilitasi Anggota Dewan. Diantaranya, Dinas Pendikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora), Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperondag), Biro Aset dan Dinas Kebudayaan (Disbud). Maka dari itu, Anggota Komisi III DPRD Bali ini menyebut bahwa keempat SKPD Provinsi Bali tersebut tak memiliki komitmen dalam mensejahterakan rakyat. Padahal, Dana Hibah tersebut sangat bermanfaat dan dibutuhkan oleh masyarakat.

Dirinya menambahkan, dari hasil koordinasi bersama dengan seluruh anggota fraksi PDIP, diketahui bahwa tak ada satupun proposal Dana Hibah yang difasilitasi anggota dewan Bali yang dicairkan oleh keempat SKPD tersebut. "Dinas Pendidikan, Disperindag, Biro Aset dan Dinas Kebudayaan belum mencairkan dana hibah, baik yang dianggarkan dalam APBD Induk maupun APBD Perubahan 2016. Padahal, ini tahun anggaran sudah mau habis, tak ada satupun yang cair. Mereka tidak memiliki komitmen untuk menyejahterakan rakyat," katanya dengan nada kecewa.

Politisi asal Gianyar ini mempertanyakan alasan dari keempat SKPD tersebut yang tak kunjung mencairkan Dana Hibah tersebut. Disisi lain, SKPD lainnya seperti Dinas Peternakan, Dinas Pekerjaan Umum dan Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) telah mencairkan dana tersebut.

Jika merujuk pada aturan, pencairan Dana Hibah sudah jelas payung hukumnya yakni Permendagri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Hibah dan Bansos dan Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Hibah dan Bansos. "Masalahnya apa? Payung hukum, aturan sudah jelas. Penerima hibah yang tidak berbadan hukum sudah ada aturannya. Ini hanya di tataran kerja, kerja, kerja. SkPD lain bisa cair karena komitmen mereka untuk rakyat. Tunjukkan kinerja dan komitmen sebagai abdi negara, abdi rakyat. Apalagi yang ditunggu," tanya Kadek Diana.

Diantara kempat SKPD tersebut, Dewan Bali paling menyoroti Dinas Kebudayaan Provinsi Bali. Karena proposal yang diajukan ke SKPD tersebut sangat berhubungan dengan kegiatan di bidang agama, adat dan budaya Bali. "Proposal dana hibah di Disbud itu untuk pelestarian agama, adat dan budaya Bali. Tapi itu tidak diperhatikan," tandasnya.

Sementara itu, hal yang sama juga dilontarkan oleh Anggota Fraksi Panca Bali dari PKPI Bali Kadek Nuartana. Dirinya juga sangat kecewa dan mengecam sikap Dinas Kebudayaan Provinsi Bali. Bahkan, Kadek Nuartana menduga Dinas Kebudayan Provinsi Bali menghambat pelestarian adat dan budaya Bali. "Bantuan dana hibah itu untuk pelestarian adat dan budaya Bali. Tapi Dinas Kebudayaan ini tidak juga mencairkannya sampai sekarang. Ini menghambat pelestarian adat dan budaya Bali," tutupnya.

Reporter : Hariz Ibrahim