Aset Bali Hyatt Sanur Status Quo, Dewan Bali Geram Sekda Keluarkan SK Diam-diam

Selasa, 15 November 2016 23:04 Politik

Bagikan

Aset Bali Hyatt Sanur Status Quo, Dewan Bali Geram Sekda Keluarkan SK Diam-diam
Ketua Komisi I DPRD Bali Ketut Tama Tenaya didampingi Sekretaris Komisi I Dewa Rai (SN)
Denpasar, Semetonnews-Permasalahan aset masih menjadi perhatian, khususnya aset milik Pemerintah Provinsi Bali di Bali Hyatt Sanur. Hal ini memaksa Komisi I DPRD Bali menggelar Rapat bersama Pemerintah Provinsi Bali dan beberapa pihak.

Dipimpin langsung Ketua Komisi I DPRD Bali Ketut Tama Tenaya, Komisi I tampak berang lantaran Sekda Provinsi Bali Tjokorda Ngurah Pemayun secara diam-diam mengeluarkan Surat Keputusan (SK) yang membuat Pemerintah Kota Denpasar mengeluarkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk pembangunan proyek Bali Hyatt Hotel Sanur.

Padahal, sebelumnya Pansus Aset DPRD Bali menyatakan bahwa aset yang luasnya 2,52 Hektar tersebut statusnya masih status quo, mengingat, belum ada kejelasan keberadaan tanah aset itu. Sayangnya, Rapat Komisi tersebut terasa kurang lengkap karena pihak Badan Pertanahan Negara (BPN) Provinsi Bali selaku kunci utama dalam mengeluarkan sertifikat tak hadir. Hanya dihadiri oleh Karo Aset Pemprov Bali, Badan Penanaman Modal Provinsi Bali, Dinas Perizinan Kota Denpasar dan PT. Sanur Bali Resort. 

Anggota Komisi I DPRD Bali Nyoman Adnyana mengatakan, tak hadirnya BPN dianggap telah melecehkan lembaga legislatif. Begitu juga langkah Sekda yang mengakibatkan terbitnya IMB tanpa rekomendasi DPRD Bali. "Ini sudah pelecehan pak ketua, kalau BPN sekarang tidak hadir kita bisa dipanggil paksa dan kita punya hak untuk itu. Kita lawan dan jangan takut," tegasnya, Selasa (15/11/2016) kemarin.

Sementara itu, Kepala Dinas Perizinan Denpasar, Kesumadiputra mengaku, semua permohonan pengajuan yang masuk ke instansinya telah memenuhi syarat. "Semua persyaratan terpenuhi, HGB nomor 86, ada SPPt, ada surat Sekda Provinsi Bali yang mendukung dengan nomor surat 593.8293 tahun 2015," ungkapnya.

Disisi lain, mantan anggota Pansus Aset DPRD Bali Made Suparta yang juga hadir pada Rapat tersebut menganggap ada yang janggal dengan persoalan aset Bali Hyatt Sanur. "Ini ada persekongkolan dan saya sebagai rakyat kecil tidak akan pernah bisa terima," ujarnya. 

Dirinya menceritakan, dalam keputusan Pansus Aset dahulu, sudah dijelaskan bahwa aset Bali Hyatt Sanur dalam status quo. Dengan demikian, seharusnya Dinas Perizinan Kota Denpasar tak boleh menerbitkan IMB atau ijin apapun. "Kalau izin sudah keluar, ini ada apa? Ini menguntungkan orang-orang yang punya duit dan menguntungkan orang orang yang berkuasa tetapi merugikan rakyat," tandasnya.

Reporter ; Hariz Ibrahim