"Disekolahkan" Pejabat Yang Tidak Laksanakan Program Strategis Nasional

Kamis, 17 Maret 2016 09:40 Nasional

Bagikan

Dirjen Kementrian Dalam Negeri. (Semetonnews)
Denpasar, Semetonnews – Diah Indrajati, Plt Dirjen Bina Bangda Kemendag RI disela acara "Rapat Kordinasi Nasional (Rakornas) Perencanaan, Evaluasi, dan Informasi Pembangunan Daerah Tahun 2016" di Kuta, Kamis (16/3/2016) mengatakan, sesuai dengan UU No.23 Th 2014 sudah sangat jelas disebutkan bahwa penyelenggara daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

"Terkait dengan pemerintahan daerah melaksanakan program strategis nasional, dalam pasal 68 sudah sangat jelas jika tidak melaksanakan program itu maka seperti yang termaktub di pasal 67, maka akan diberikan sanksi admistrasi berupa teguran pertama, kedua, dan ketiga," katanya tegas.

Namun apabila belum juga mematuhi, maka yang bersangkutan akan dipanggil ke Jakarta untuk "disekolahkan".

"Kalau sampai teguran ketiga dan dipanggil ke Jakarta lantas belum juga ada perubahan maka yang bersangkutan akan diberhentikan hak haknya," tandasnya.

Penulis : ‎ Rifky