Satu Aksi Pertanyakan Legal Standing Perkara Aridus Jiro

Rabu, 23 November 2016 17:07 Nasional

Bagikan

Satu Aksi Pertanyakan Legal Standing Perkara Aridus Jiro
Pembacaan Replik Satu Aksi, Rabu (23/11) (mar-SN))

Denpasar , Semetonnews - Solidaritas Advokat untuk Kebebasan Berekspresi ( SATU AKSI ) menuntut dihadirkannya Polda Bali sebagai termohon, dan Dewa Gede Mahendra selaku Pelapor Kasus Don Bingin.


Diungkapkan oleh Tim Kuasa Hukum (Pemohon) Agus Samijaya, SH yang membacakan tuntutan Pra peradilan Made Sudira, bahwa penetapan status hukum atas tersangka menjadi ganjil, satu hal diantarannya adalah penggunaan pasal 27 ayat 3 UU ITE. 

Hal lain yang diungkap oleh Agus Samijaya, Polda Bali (termohon) sudah melakukan gelar perkara internal dan eksternal, dimana dalam hal ini Direktorat Kriminal Khusus Polda Bali sudah menyatakan tidak cukup bukti. "yang kesimpulannya dalam bentuk SP2HP kepada Pelapor (Dewa Gede Mahendra),SH , MH) bahwa laporan tidak memenuhi unsur pidana karena tidak cukup bukti sehingga atas fakta dasar hukum tersebut maka dihentikan.”ujar Agus.


Meski Tim Kuasa Hukum Polda Bali sebagai terlapor telah menyatakan dalam jawabannya, bahwa semua prosedur telah sesuai dengan aturan yang berlaku, bahkan mendalilkan dalam persidangan bahwa penetapan tersangka aridus sesuai dengan pasal 184 KUHAP, Jo Putusan Mahkamah Konstitusi 21/PUU-XII/2014, Jo Pasal 5 ayat (1), (2),UU RI No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik, tetap ditolak oleh Pemohon melalui TIm Kuasa Hukumnya.

  

Dalam sidang dengan agenda pembacaan replik, terungkap alasan penolakan terhadap Tim kuasa hukum termohon, mempertanyakan kualitas alat bukti, salah satunya adalah  kapasitas dan kedudukan hukum Dewa Gede Mahendra Putra sebagai pelapor, jika ia sebagai penerima kuasa dari subyek hukum I Made Mangku Pastika logika hukumnya, bagaimana subyek hukum antara pemberi kuasa dan penerima kuasa bertindak sebagai saksi dalam satu perkara ?


Bantahan lain disampaikan pula oleh Tim Hukum Made Sudira, Agus Samijaya, SH MH, kepada wartawan mengurai legal standing perkara ini, " intinya pelapor tidak memiliki legal standing, bukan hanya penetapan tersangka, namun laporan pun tidak sah, sangat jelas pasal 27 ayat 3 dan pasal 28 ayat 2 itu adalah delik aduan, hingga yang melapor adalah orang yang menjadi korban, perasaan seseorang itu tidak dapat diwakilkan, jadi dari aspek legal standing saja perkara ini tidak layak dilanjutkan,” ungkapnya , Rabu (23/11)

 

Agus bahkan menambahkan bahwa unsur pemaksaan dalam kasus ini cukup kental sekali dalam terbitnya Sp2hp,” jawaban mereka sudah jelas dan eksplisit mengatakan proses perkara ini tidak cukup bukti dan harus dihentikan, kenapa tiba tiba ada perubahan baru penambahan pasal dan ujug ujug ditetapkan tersangka, kita melihat ini bagian kriminalisasi dan abuse of power penyalahgunaan kekuasaan dalam hukum, “ tutup Agus. (SN)