Tim Kuasa Hukum Aridus : Pejabat Dan Masyarakat Sama Kedudukannya Dalam Hukum

Kamis, 24 November 2016 18:51 Hukum & Kriminal

Bagikan

Tim Kuasa Hukum Aridus : Pejabat Dan Masyarakat Sama Kedudukannya Dalam Hukum
Pembuktian Perkara Kamis (24/11) (MG-SN)

Denpasar,Semetonnews- Kasus Don Bingin memasuki babak pembuktian, Tim Kuasa Hukum Pemohon  (Made Sudira) menyatakan bahwa tentu pihaknya juga masih merahasiakan siapa saksi yang akan hadir. Sidang lanjutan pada besok  Jumat (25/11) namun demikian, Agus Samijaya memastikan bahwa, saksi yang dihadirkan sangat berkaitan dengan permohonan dan replik yang diajukan.


Menyikapi strategi persidangan, Agus justru memohon agar kasus ini berkeadilan, sebaiknya terlapor (Polda Bali ) menghadirkan penyidik dan saksi korban, ”sebaiknya dan sepatutnya penyidik ini dihadirkan, saksi korban dihadirkan, bukan pelapor, prinsipnya harus yang melapor,  siapa yang menjadi korban dihadirkan, agar hakim tau dia merasa terhina atau tidak,” tegas Agus. 


Beda Kasus Aridus Dengan Prita 


Dalam duplik yang diberikan oleh terlapor atas jawaban replik, Valerian Libert Wangge salah satu tim kuasa hukum Made Sudira kembali menegaskan, terkait duplik yang diajukan termohon dari yurisprudensi kasus Prita Mulyasari dianggap sudah tidak relevan karena kasus Prita ini terjadi tahun 2008, dimana pasal 316 kuhp telah direvisi sesuai putusan MK No. 31 tahun 2015,“ pada intinya menyamakan kedudukan pejabat dan masyarakat di muka hukum,”jelasnya. 

Sementara menyangkut soal bukti-bukti yang diajukan dimuka sidang, Agus Samijaya mengatakan ada 20 bukti yang sudah diajukan. Ia menyebut, semua bukti yang ajukan sengat relevan dengan dalil-dalil yang diajukan. Baik itu soal legal standing, maupun terkait Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (2) UU ITE."Selain itu kami juga menyertakan bukti berupa adanya revisi UU ITE terutama Pasal 27 ayat (3). Mudah-mudahan ini menjadi pertimbangan hakim,”pungkasnya. (SN/ WN)