Putusan Praperadilan Aridus, Ujian Kredibilitas Polda Bali

Minggu, 27 November 2016 10:55 Hukum & Kriminal

Bagikan

Putusan Praperadilan Aridus, Ujian Kredibilitas Polda Bali
Valerian Libert Wangge, Jubir Satu Aksi (Dok-SN)

Denpasar, Semetonnews - Sidang praperadilan Made Sudira alias Aridus Jiro dengan agenda pembacaan putusan akan digelar di Pengadilan Negeri Denpasar, Senin (28/11/2016). Sidang yang mendapat perhatian publik luas tanah air ini, dipimpin hakim tunggal, I Ketut Suarta berlangsung sejak Senin, (21/11/2016). 

Putusan sidang praperadilan kali ini akan berdampak sangat serius bagi kredibilitas Polda Bali sekaligus memberikan kepastian hukum mengenai keabsahan sebuah laporan pidana untuk delik aduan dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE dan Pasal 310 KUHP. 

Kuasa Hukum Made Sudira (Aridus), Valerian Libert Wangge, mengungkapkan bila pihaknya, sejak pertama kali mendampingi kliennya melalui LBH HAMI Bersatu Bali telah berupaya sangat maksimal mengingatkan penyidik mengenai delik aduan untuk pasal yang dilaporkan tersebut.

“Subyek yang merasa nama baiknya dihina atau dicemarkan boleh dan berhak untuk membuat aduan ke Polisi. Syaratnya sederhana, aduan tidak bisa diwakilkan, meskipun subyek tersebut seorang pejabat. Ini ada aturannya dalam undang-undang, bukan kami yang mengarang-ngarang demi membela klien” Ungkapnya, *Minggu (27/11/2016)*.

Juru Bicara Solidaritas Advokat untuk Kebebasan Berekspresi (Satu AKSI) ini, tidak mau sesumbar bila gugatan praperadilan kliennya tersebut akan diterima. “Saya tidak punya kapasitas untuk memastikan hal ini. Seluruh kewenangan hukum ada pada pengadilan melalui hakim tunggal yang memimpin persidangan. Sejak awal saya dan 86 pengacara SATU AKSI, siap menerima apapun putusan nanti, baik yang tidak menguntungkan kami ataupun sebaliknya”.

Ditegaskan bila fokus praperadilan kali ini untuk menguji keabsahan penetapan status tersangka terhadap kliennya. Sehingga bila berkaca pada proses persidangan sejak agenda permohonan, jawaban, duplik, replik, pembuktian dan kesimpulan, maka ia dan tim menyatakan optimis, kalau hakim akan mengabulkan gugatan praperadilan tersebut. 

“Permohonan yang kami ajukan, secara konsisten telah kami buktikan melalui bukti P-1 hingga P-23, serta menghadirkan saksi ahli bahasa dan saksi fakta. Sebaliknya, pihak termohon dinilainya tidak maksimal dalam pembuktian, antara lain klaim adanya surat kuasa bernomor: 183/1005/Hk, tertanggal 08 Juli 2016 dari saksi korban kepada pelapor justru tidak ada” Ujar Faris sapaannya. 

Ditambahkan Faris, bukti BAP saksi korban (T-8) justru “cacat formil”, sehingga secara hukum tidak layak dipakai sebagai acuan. Tidak bisa dibenarkan dalam sebuah BAP, subyek yang diperiksa berbeda nama orangnya dengan subyek yang menandatangani.  

“Malah bukti surat SP2HP yang diakui dalam duplik termohon sebagai hasil sementara, justru tidak disertakan dalam sidang pembuktian. Bila tidak ada bukti surat, mestinya termohon menghadirkan saksi fakta baik penyidik maupun yang membuat SP2HP dimaksud. Ini sangat prinsipil untuk meyakinkan hakim pemeriksa” 

Selain itu, menurut Faris pihaknya telah secara meyakinkan berhasil membuktikan bila kualitas dari alat bukti dari termohon layak dipertanyakan. Termohon menurutnya dalam penetapan tersangka hanya menyertakan keterangan bukti surat ahli digital forensik, sementara keterangan ahli bahasa yang justru paling menentukan untuk menguji unsur pidana dalam teks tidak pernah ada. “Keterangan ahli digital forensik bukan tidak penting, tokh klien kami sudah mengakui bila akun beserta postingan status facebook @Aridus Jiro itu memang miliknya dan diposting oleh dirinya” 

Sehingga bagi Juru Bicara SATU AKSI ini, rujukan hakim pada akhirnya hanya pada keterangan ahli bahasa yang telah dihadirkan pihaknya di pengadilan, dimana saksi ahli bahasa telah secara gamblang menyimpulkan bila postingan facebook kliennya itu hanya wujud kegelisahan budaya dan kritik sosial dari seorang warga adat, tidak ada unsur penghinaan, pencemaran nama baik atau ujaran kebencian berdasarksn SARA"

Sementara keterangan saksi fakta yang disampaikan dalam persidangan dapat disimpulkan bila perbuatan kliennya itu bukanlah sebuah fitnah. Saksi fakta membenarkan bila pihak (Banjar Tampakgangsul) pada tahun 2015, memindahkan upacara Ngangget Don Bingin ke Puri Jero Kuta karena keadaan daun pohon beringin di Jayasabha yang tidak bisa digunakan untuk ritual karena terpangkas. 

Meski praperadilan belum diputuskan, Tim Pengacara SATU AKSI mengaku puas untuk proses persidangan yang berjalan damai, saling menghargai antar pihak, serta ketegasan hakim yang memimpin persidangan, 

“Hakimnya bagus, punya jejak rekam yang mumpuni, berani dan sarat pengalaman. Kami percaya, beliau akan secara obyektif menilai dan memberikan putusan sesuai fakta-fakta dalam dalam persidangan. Kiranya praperadilan Aridus Jiro dapat dilihat sebagai kontrol publik yang positif sekaligus sumbangan berharga demi mewujudkan Reformasi Polri menjadi institusi yang Profesional, Berintegritas dan Berkeadilan” Tutup Sekjen HAMI Bersatu Bali ini. (SN)