Damantra Ingatkan Agar Pembangunan Harus Berbasis Kearifan Lokal

Minggu, 27 November 2016 13:33 Politik

Bagikan

Damantra Ingatkan Agar Pembangunan Harus Berbasis Kearifan Lokal
Nyoman Damantra saat menggelar reses di Tabanan. (Ist/Semetonnews.com)
Denpasar, Semetonnews - Anggota DPR RI Fraksi PDIP Nyoman Damantra mengatakan wujud nyata reformasi dalam sistem pemerintahan adalah pembangunan yang berbasis pemberdayaan masyarakat. Namun hal tersebut tidak serta merta terjadi di Bali. Dan bahkan terjadi sebaliknya, dimana pembangunan kian memarginalisasi, meminggirkan dan memiskinkan rakyat, baik secara politik, ekonomi, sosial-budaya dan lingkungan hidup. 

Fakta menunjukan kian tingginya animo rakyat untuk bertransmigrasi, pengangguran, putus sekolah, konflik sosial, atau bahkan premanisme. Hal ini dikatakan anggota DPR RI Dapil Bali tersebut dalam Reses dan Penyerapan Aspirasi, jum'at (25/11) di Balai Desa Belalang. Kec. Kediri, Tabanan. Turut hadir dan mendampingi acara Nyoman Arnawa, Ketua Fraksi PDI-P DPRD Tabanan, yang sekaligus Sekretaris DPC PDI-P Tabanan, Nyoman Sukanada, selaku Ketua PAC PDI-P Kediri, Tabanan, Wayan Jona, selaku Perbekel Desa Belalang, dan I Made Sirna selaku Bendesa Adat Kedungu serta ratusan warga.

Lebih lanjut Dhamantra menyatakan, salah satu yang menjadi titik tumpu adalah pembangunan masyarakat mandiri Desa, sebagaimana amanat UU No. 6 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Desa. Perlu dicatat, Desa di Bali menjadi hal yang sangat unik sistemnya, seperti tercantum dalam pasal 18 UUD 1945, karena ada desa Dinas (otonom), dan desa Adat (mandiri). Namun, terkait masyarakat Adat/Pekraman yang mayoritas penduduknya memiliki solidaritas alamiah (organik), perlu ada pengaturan atau payung hukum tersendiri. 

"Sayangnya, pengembangan yang mengedepankan aspek kearifan lokal Bali kini dihadapkan dengan berbagai UU yang justru mengancam eksistensi orang Bali. Dimana telah lahir berbagai ketentuan, aturan dan kebijakan seperti UU Pornografi, Produk Halal, dan sejenisnya. Di sisi lain, UU Investasi sangat liberal. Hal ini tidak boleh dibiarkan, karena dapat membahayakan ke-Bhineka Tunggal Ika-an NKRI, serta meminggirkan dan memiskinkan rakyat Bali, " papar Damantra.

Disamping itu, kata Dhamantra, budaya dan kearifan lokal yang ditunjukan sebagai unsur yang paling utama untuk penunjang sektor pariwisata, justru kini kian membebani masyarakat. Sebagai daerah yang memiliki pantai indah dari segi geografis, serta budaya yang beragam harus diperhatikan oleh pemerintah dalam mensejahterakan rakyat. Bukan dikapling-kapling untuk kepentingan investasi, yang menggusur rakyat seperti kasus Bakrie Nirwana Resort (BNR) di Tanah Lot.

Menanggapi penyampaian Dhamantra, segenap warga sangat mengapresiasi, dan sekaligus siap memberi dukungan. 
"Sudah sejak lama kami menunggu wakil rakyat yang "saja lan seken" (sungguh-sungguh dan serius bertindak) seperti pak Nyoman Dhamantra. Benar, rakyat hanya mendapat sampah-sampah saja, ditambah dengan segala kemacetan akibat pariwisata," kata Wayan Santa, warga desa Beraban.

Sementara Wayan Bebas, warga Desa Pangkung Tibah, yang mempertanyakan soal munculnya sengketa/konflik di masyarakat, mulai dari soal batas desa, pembagian waris keluarga, alih fungsi tanah dan sejenisnya.
Adapun Wayan Moni, warga desa Kedungu, pariwisata telah membuat rakyat perlahan tapi pasti akan mati. Ibarat ayam yang mati di lumbung, diikuti dengan kerusakan infrastruktur publik, "jalan benyah latig" (rusak parah) dan potensi wisata di pantai Kedungu dan sekitar tidak terurus.


Menanggapi pertanyaan dan usulan yang disampaikan, Nyoman Damantra, Nyoman Arnawa dan Nyoman Sukanada bersepakat untuk menjadikan Desa Kedungu sebagai Desa Wisata, dengan pembagian kerja sesuai dengan kewenangan yang ada.

"Perlu segera mengatasi segera mengatasi sengketa dan konflik terkait dengan batas desa. Diikuti dengan pemberdayaan masyarakat menuju desa wisata berbasis kearifan lokal dimana pelestarian budaya, pertanian, budidaya kelautan, dan industri kreatif menjadi penting di desa Kedungu. Artinya, dimulai dengan perbaikan infrastruktur jalan, saluran air, pasar dan sejenisnya. Di ikuti dengan pembuatan Badan Usaha Milik Desa/Adat (Bundes/Bunda), dalam pelatihan dan penciptaan lapangan kerja dan berusaha serta meningkatkan pendapatan masyarakat," ajak Nyoman Dhamantra. 

Sumber  : Damantra Center
editor      : Robinson Gamar