Prof. DR. Mudzakkir Sebut Travel Tidak Dapat Dipresalahkan

Sabtu, 07 Januari 2017 19:40 Hukum & Kriminal

Bagikan

Prof. DR. Mudzakkir Sebut Travel Tidak Dapat Dipresalahkan
Prof.DR. Mudzakkir (kanan) bersama kuasa hukum Bali Daksina Tour dan Sunda Duta (ist/SN)
Denpasar,Semetonnews-Segala upaya terus dilakukan oleh pihak trevel untuk lepas dari kasus dugaan mark up perjalanan dinas (Perdin) DPRD Kota Denpasar. Sebagai pihak yang selama ini menangani perjalanan dinas para wakil rakyat itu, wajar bila pihak travel yaitu Bali Daksina Wisata Tour dan Travel (BDW) serta Sunda Duta Tour dan Travel keder juga. 

Karena itu, kuasa hukum kedua travel tersebut, yaitu Made "Ariel" Suardana mengambil langkah cepat dengan meminta pendapat hukum atau legal opinion (LO) ke beberapa ahli hukum pidana. Kali ini, seorang ahli hukum pinana dari Universitas Islam Indonesia (UII) Prof. DR. Mudzakkir, SH.,M.H yang dimintai pendapatnya.

Bahkan untuk meminta pedapat Mudzakkir yang pernah bersaksi dalam kasus pembunuhan Wayan Mirna serta kasus yang membelit Basuki Tjandara Purnama alias Ahok, Suardana harus terbang ke kota gudeg, Yogyakarta. 

Menurut Suardana, setelah Prof. Mudzakkir mempelajari berkas-berkas kasus Perdin, langsung berpendapat bahwa, kedua travel tersebut tidak ada kaitanya dengan Perwali tahun 2010 mengenai Perdin. Alasanya, Perwali terebut bersifat terbatas dan tidak ada kewajiban bagi masyarakat Denpasar untuk mengetahui isi dari Perwali tersebut. 

"Perwali tersebut hanya mengikat pejabat negara, pegawai negeri sipil dan pegawai tidak tetap dilingkungan pemerintah kota Denpasar,"sebut Suardana mengutip perkataan Prof. Mudzakkir, Jumat (6/1/2017). Dikatakan pula, menurut Prof. Mudzakkir, hubungan hukum antara sekretariat dewan atau PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) dengan pihak travel adalah murni hubungan keperdataan.

"Dimana pihak sekretaris dewan dan PPTK yang tunduk pada hukum adminitrasi negera, sedangkan pihak travel bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan hukum korporasi,"sebut Suardana. 

Dikatakan pula, apabila dalam melayani perjalanan dinas dan travel mendapat keuntungan, maka travel tidak bisa dimintai pertanggungjawaban secara pidana karena terikat dalam kontrak pernawaran."Jadi Prof. Mudzakkir mengatakan, apa yang travel berikan berupa paket dan penawaran dalam perjalanan dinas itu adalah perjanjian lisan antara para pihak,"jelas Suardana. 

Kemudian, mengenai paket pernawaran tentang harga dan lainya itu, Suardana menyebut, dari pendapat Prof. Mudzakkir itu menjadi tanggujawab PPTK dan tanggungjawab pelaku perjalanan dinas."Kerena itu terhadap kebijakan double anggaran travel tidak terikat, karena travel memberikan fasilitas. Selain itu keuntungan yang didapat travel tidak ada perbuatan melawan hukumnya. Sehingga keuntungan itu sah sebagai perbuatan yang dilakukan atas jasa yang diberikan kepada pihak pelaku perjalanan dinas,"kata Suardana. 

Sementara menyinggung soal travel yang menaikan harga hotel, Suardana mengatakan, menurut Prof. Mudzakkir, sifat menaikan harga itu bukan sifat tercela atau perbuatan melawan hukum. Tetap menggabungkan beban biaya pelayanan tambahan. "Jadi penggabungan dari beban pelayanan tabahan yang merupakan fasilitas yang diberikan,"ungkapnya. 

Suardana juga mengatakan, menurut Prof. Mudzakir, paket perjalanan yang ditawarkan oleh travel, juga ada resikonya. Resiko yang dimaksud disini adalah apabila adanya perbuahan harga kamar hotel maupun perubahan harga tiket pesawat."Kalau harga hotelnya tiba-tiba naik, maka itu menjadi beban atau resiko travel,"kata Suardana. 

Dikatakan pula, jika melihat apa yang tertuang dalam Pasal (22) yang tertuang dalam Perwali soal perjalanan dinas. Dimana dalam pasal itu menyebutkan, bahwa perjabat yang berwenang yang melakukan perjalanan dinas, maka pejabat atau yang melakukan perjalanan dinas inilah yang harus bertanggungjawab. 

"Itu yang harus ditekankan, sebab yang diutamakan dalam penegakan korupsi itu adalah penyelenggara negara. Bukan pihak lain yang dicari-cari atau dipojokan dengan cara-cara yang tidak tepat,"pungkasnya. MG/SN