Pelaku Pengeroyokan Bule di Seminyak Anggota Ormas , Proses Hukum Tetap Berjalan

Kamis, 12 Januari 2017 22:24 Hukum & Kriminal

Bagikan

Pelaku Pengeroyokan Bule di Seminyak Anggota Ormas , Proses Hukum Tetap Berjalan
Kapolresta Denpasar, Kombes Pol Hadi Purnomo & Kasat Reskrim Kompol. Reinhard Habonoran, (dok-SN))

Denpasar, Semetonnews - Terkait dengan keterlibatan organisasi kemasyarakatan dalam peristiwa di La Favela, dikatakan oleh Kapolresta Denpasar, Kombes Pol. Hadi Purnomo, pihaknya beserta jajaran berupaya bahwa tindakan main hakim sendiri tidak berlanjut, pihaknya pun masih mendalami keterlibatan dari ormas mana para pelaku tersebut.

Kedepannya, Hadi mengatakan bahwa penegakan hukum tetap berjalan,"pelaku ada 3 orang,dari ormas mana saya belum tahu, kedepan kita cek kedepannya, “ujarnya.

Ijin La Favela dinilai rancu oleh penyidik, ketidakjelasan inilah yang memicu adanya tindakan main hakim sendiri, karenanya ijin La favela kedepannya menjadi sorotan pihak penyidik, Kapolresta menegaskan harus jelas ijin tkp," rumah makan apa diskotik, karena 2 kali sudah kejadian, yang menjadi catatan kepolisian, kita koordinasi dengan pemerintah daerah,” tegasnya.


Polda Bali : Preman Tidak Boleh Atur Institusi Negara


Sedangkan Polda Bali, melalui Kabid Humas Akbp Hengky Widjaja, menegaskan bahwa fenomena kekerasan ormas menjadi perhatian pihak Polda Bali, “ ditekankan sama bapak Kapolda yang lama, jangan buat gaduh lagi, kembalilah ke niat awal pembentukan ormas itu untuk apa,” kata Kabidhumas.


Ditambahkannya, Polda Bali bersama dengan instansi lainnya terus melakukan upaya pendekatan, sedangkan penegakan hukum dilakukan untuk semua pihak, termasuk ormas seperti yang dilakukan oleh Polresta Denpasar, “ormas itu boleh saja didirikan , karena mereka ada ijinnya, asalkan mereka tidak menganggu, perlu diingat pendirian ormas itu, apabila oknum atau institusi ormas itu melampaui tujuan atau menyimpang, itu kita penegak hukum juga wajib meluruskan, untuk hal pelanggaran hukum,”tegasnya.


Ditekankan Kabidhumas Polda Bali, bahwa pada dasarnya preman tidak boleh mengatur negara, menurutnya bahwa intitusi artinya institusi negara pun tidak bisa disetir oleh ormas, " jadi kita akan lakukan tindakan tegas,”tutupnya. (WAN-SN)