Ini Tanggapan Semeton Jokowi Bali Atas Keinginan SBY Bertemu Presiden RI Joko Widodo

Rabu, 01 Februari 2017 18:34 Politik

Bagikan

Ini Tanggapan Semeton Jokowi Bali Atas Keinginan SBY Bertemu Presiden RI Joko Widodo
Presiden Keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono, Rabu (1/02)
Jakarta,  Semetonnews - Dalam siaran langsung di media televisi, Presiden Keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono mengaku akan bicara blak-blakan dan mengklarifikasi soal berbagai isu. 

SBY berencana membicarakan berbagai isu mulai dari demonstrasi 4 November 2016 hingga terkait makar.

”Kalau bisa bertemu, saya ingin bicara dengan beliau blak-blakan siapa yang beri info intelijen kepada beliau, aksi 411, menunggangi, pemboman dan urusan makar,” kata SBY saat menggelar jumpa pers di Wisma Proklamasi, Jakarta Pusat, Rabu (1/2).

“Saya ingin melakukan klarifikasi secara baik, dengan niat dan tujuan yang baik supaya tidak menyimpan, baik saya dan Pak Jokowi, prasangka, praduga, perasaan enak tidak enak, dan saling curiga," kata SBY lebih lanjut.

SBY mengadakan konferensi pers khusus menanggapi sidang Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, Selasa (31/1) kemarin. Dia menyebutkan penyadapan ilegal sebagai kejahatan serius. 

“Saya soroti masalah itu. Kalau benar percakapan saya dengan Ma’aruf atau dengan siapa saja disadap tanpa dibenarkan undang-undang, itu namanya penyadapan ilegal,” kata SBY di Wisma Proklamasi, Jakarta, Rabu (1/3).

Dalam sidang Ahok kemarin, kuasa hukum Humphrey Djemat menuding Ketua MUI Ma'ruf Amin mendapat telepon dari SBY yang meminta MUI mengeluarkan fatwa soal ucapan Ahok yang mengutip surat Al Maidah ayat 51. Fatwa tersebut dikeluarkan pada Oktober 2016. 

Sementara tanggapan atas permintaan Presiden Keenam SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) untuk bertemu Presiden Jokowi, mendapat reaksi dari relawan pendukung Jokowi di Bali.

Ketua Dewan Pembina Semeton Jokowi Bali, Nyoman Gde Sudiantara, usai melihat siaran langsung konferensi pers yang digekar Presiden Keenam SBY, menilai jika posisi SBY sebagai warga negara, beliau sah sah saja mengajukan permintaan," SBY (boleh) sebagai warga dan mantan presiden, tapi apakah secara prosedural dan proporsional seperti itu (bertemu Presiden) ?, jelasnya. Rabu (01/02).

Nyoman Gde Sudiantara, atau pria akrab disebut Ponglik justru menilai bahwa secara struktural presiden kan punya menteri, soal kebijakan dan gerak tiap menteri punya kewenangan, dalam hal ini tak harus Presiden yang harus menanggapi. 

"Jangan terkesan kesalahan person to person semua harus ditanggapi oleh presiden,"pungkasnya. 

Ia pun menyayangkan sikap Tim Kuasa Hukum Ahok yang terkesan menggunakan aji mumpung, Semeton Jokowi merupakan tim pemenangan Presiden RI Joko Widodo saat Pilpres lalu, organ relawan ini menganggap persoalan yang muncul sebaiknya diselesaikan kepada pihak yang bersangkutan, tidak harus ditanggapi Presiden, sesuai fungsi dan Struktural kenegaraan. (Wan-SN)