FBN : Komponen Pariwisata Bali Harus Berperan Peran dalam Bela Negara

Sabtu, 18 Februari 2017 21:04 Nasional

Bagikan

FBN : Komponen Pariwisata Bali Harus Berperan Peran dalam Bela Negara
Ketua FBN Bali, Agustinus Nahak, Sabtu (12/7)
Denpasar, Semetonnews-Pertarungan ekonomi global berimbas kompetisi di tingkat lokal, serangan kapital yang terjadi menggerus sektor Pariwisata di Bali, menangkal hal ini diperlukan kekuatan nasional yang secara massif hingga akar rumput. 

Bali yang menjadi destinasi dunia menjadi magnet bagi pelaku usaha pariwisata, namun sayang hal ini tidak justru membuat kemakmuran secara merata.  

Bela Negara yang terus digalakkan di Tanah Air, menjadi salah satu komponen yang memiliki peran dalam menjaga stabilitas nasional. Sayangnya selama ini banyak yang menafsirkan, jika Bela Negara hanya semata-mata tugas dan tanggung jawab TNI/Polri. Bela Negara pun tidak semata mata berkaitan dengan militeristik. Bela Negara semata-mata tak hanya berkaitan dengan fisik dan perang. 

Ketua Forum Bela Negara Dewan Pimpinan Wilayah (FBN DPW) Bali, Agustinus Nahak, SH.,MH, meluruskan paradigma ini, pandangan ini terungkap saat menyampaikan sambutan pada pembukaan Simposium Bela Negara di Kuta, Sabtu (18/2/17). Simposium dengan melibatkan pelaku pariwisata di Bali itu mengangkat tema 
Optimalisasi Peran Serta Komponen Pariwisata Dalam Upaya Bela Negara. "Padahal seyogyanya Bela Negara merupakan hak sekaligus kewajiban setiap warga negara, sebagaimana diatur dalam UUD. Begitu pula dengan masyarakat Bali, lebih khusus lagi komponen masyarakat pariwisata Bali juga memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam upaya bela negara. Jadi Bela Negara tidak semata-mata berkaitan dengan perang fisik," tegas Agus.

Dijelaskan Agus, tema yang diangkat pada Simposium itu merupakan respon FBN DPW Bali terhadap dinamika lokal. Tema ini merupakan sinergitas FBN Bali terhadap hal-hal yang berkaitan dengan persoalan wilayah. "Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa berbicara Bali tentu tidak bisa dilepaskan dengan sektor pariwisata. Sektor ini merupakan sektor utama sebagai penyokong perekonomian masyarakat Bali," ujarnya.

Agus, yang juga menjabat ketua Himpunan Advokat Muda Indonesia (HAMI) Bali, ini mengatakan, berbicara pariwisata tentu tak bisa lepas dari migrasi atau perpindahan warga negara di dunia ini. "Proses perpindahan tersebut tentu membawa berbagai macam budaya. Membawa berbagai macam pengaruh. Baik pengaruh positif maupun pengaruh negatif. Di sinilah inti dari peran serta komponen pariwisata dalam upaya bela negara. Komponen pariwisata yang dimaksud, baik para pengusaha, para pekerja dibidang pariwisata dan berbagai komponen pendukung lainnya," tegas Agus.

Lebih lanjut ia berharap komponen pariwisata mau bekerja keras untuk meningkatkan kinerja mereka. Ia juga barharap segala lini dapat dimanfaatkan dan dirasakan oleh orang Indonesia sendiri. Ia menyebut ada banyak sektor di industri pariwisata yang telah dikuasai oleh asing. "Pariwisata juga harus memberikan kesempatan kepada masyarakat lokal. Contoh, General Manager / GM hotel silakan disurvei, itu mayoritas orang luar semua, jarang orang lokal. Nah ini harus kita kembalikan," ujarnya.

Hal lainnya terjadi pada unit usaha travel agent.‎ Agus menilai banyak agen travel yang telah dikuasai oleh bangsa asing. "Contoh lain travel. Orang lokal sudah tidak dapat apa-apa. Dia datang dari luar, travel dia, penginapan dia, semua dia sikat, sementara kita hanya jadi sopir, pengantar saja. Ini harus dibenahi. Ini aset kita dan pintu menuju kesejahteraan kita," tegasnya.‎"Warga negara memiliki potensi untuk menjadi pemimpin di negeri sendiri. Supaya kita jangan diatur oleh asing. Kami ingin sampaikan dalam hal bela negara semua unsur, termasuk pelaku pariwisata itu wajib bela negara. Bali ini harus benar-benar dijaga," pungkas Agus.

Simposium Bela Negara yang dibuka oleh wakil gubernur Bali I Ketut Sudikerta itu tak hanya menghadirkan pelaku pariwisata, namun juga dihadiri Ketua FBN RI, perwakilan dari
Pandam IX Udayana, Polda Bali, PPTP Kementerian Pertahanan Provinsi Bali, pejabat pemerintahan Provinsi Bali dan Kabupaten Badung. (Wan-SN)