Bahas Ideologi sampai Freeport,Kelompok Cipayung Diskusi Bersama Jokowi

Selasa, 21 Februari 2017 18:08 Nasional

Bagikan

Bahas Ideologi sampai Freeport,Kelompok Cipayung Diskusi Bersama Jokowi
Ahmad Basarah, Ketua DPP PA GMNI, Selasa (21/2)(net-SN)
Jakarta,Semetonnews.com - Sejumlah tokoh nasional yang tergabung dalam Alumni Kelompok Cipayung bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka. Pembicaraan berawal dari soal ideologi sampai Freeport.

"Diskusi kami dengan Presiden cukup lama, kira-kira 1,5 jam. Banyak yang dibicarakan, tapi salah satu hal yang tadi hampir menjadi kesepakatan bersama adalah bahwa kita perlu menguatkan ideologi, sebagai pijakan kita bernegara-berbangsa, yaitu Pancasila sebagai dasar ideologi negara kita yang salah satu elemen utamanya adalah kesadaran pluralisme," kata Koordinator Presidium Majelis Nasional KAHMI Mahfud Md seusai pertemuan di Istana Negara, Jl Veteran, Jakarta Pusat, Selasa (21/2/2017).

Pluralisme yang dimaksud tetap berpegang pada nasionalisme dan ideologi. Dengan begitu, kehidupan demokrasi di Indonesia, menurut Mahfud, akan semakin kuat. 

Kelompok Cipayung terdiri dari 5 organisasi kemahasiswaan, yakni HMI, GMNI, PMII, GMKI, dan PMKRI. Ketua Umum PB IKA PMII Akhmad Muqowam lalu menggarisbawahi soal pernyataan Presiden Jokowi yang senang ketika diberi masukan positif seperti ini.

"Maka kami sepakat hal-hal yang bersifat mendasar: Pancasila, RI itu perlu penebalan dan kita mengapresiasi juga yang disampaikan Presiden, katanya, dengan Unit Kerja Presiden dalam rangka pemantapan ideologi. Saya kira ini saling bersambut antara apa yang dimaui program Presiden dengan yang kita lakukan selama ini," kata Muqowam.

Sementara itu, Ketua Umum DPP PA GMNI Ahmad Basarah menyoroti soal nasionalisme yang menipis akhir-akhir ini. Bangsa Indonesia menurutnya tengah mengalami ujian nasional soal kebangsaan.

"Maka dari itu, karena ini menjadi ujian nasional ujian bangsa, maka kami yang tergabung dalam Forum Komunikasi Alumni Kelompok Cipayung sebagai bagian penting dari sejarah bangsa ini, apalagi sejarah perjalanan organisasi kami telah ikut dalam dinamika dan dialektika bangsa Indonesia sejak awal berdirinya organisasi kami," kata Basarah. 

Mereka juga menyampaikan catatan yang ditulis dalam Komunike Bersama Alumni Kelompok Cipayung. Inilah isi pernyataan mereka:

Mencermati perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara dewasa ini, kami Alumni Kelompok Cipayung (KAHMI, IKA PMII, PA GMNI, PNPS GMKI, FORKOMA, PMKRI) sebagai bagian dari anak bangsa menyampaikan pokok-pokok pikiran sebagai berikut:

1. Bahwa tata kelola kehidupan berbangsa dan bernegara harus bersendikan pada konsensus final benegara yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Oleh karena itu, kami mengharapkan konsensus bernegara tersebut dapat diimplementasikan secara efektif dalam semua dimensi kehidupan berbangsa dan bernegara. 

Kebijakan Pemerintah yang akan membentuk Unit Kerja Presiden bidang Pemantapan Ideologi Pancasila (UKP PIP) merupakan langkah konkret dalam memantapkan kembali konsensus bernegara Indonesia. 

Kami Alumni Cipayung mendukung penuh langkah tersebut sebagai komitmen kita dalam mewujudkan Indonesia yang dicita-citakan negara Proklamasi 17 Agustus 1945. Komitmen ini menguatkan kembali apa yang menjadi kesepakatan Cipayung untuk mencapai "Indonesia yang kita cita-citakan" pada 22 Januari 1972 di cipayung, Jawa Barat yang menjadi cikal bakal Kelompok Cipayung.

2. Bahwa praktik demokrasi politik yang kita laksanakan saat ini telah membuka peluang terjadinya artikulasi politik yang sangat ekstrem seperti liberalisme, fundamentalisme, komunisme, sektarianisme, radikalisme dan terorisme serta ajaran lainnya yang bertentangan dengan ideologi Pancasila. 

Penyimpangan dari praktik demokrasi ini mengambil bentuk nyata dalam menguatnya politisasi SARA dan fenomena hoax dalam proses pembangungan demokrasi saat ini. 

Fenomena ini tentu tidak hanya dapat mengoyak sendi-sendi kerukunan hidup berbangsa dan bernegara, tetapi juga berpotensi menimbulkan segregasi sosial yang kontra produktif bagi pemantapan integrasi sosial politik sebagai fondasi dalam mewujudkan pembangunan nasional yang kita cita-citakan. 

Karena itu, diperlukan langkah-langkah, evaluatif terhadap pelaksanaan sistem demokrasi kita saat ini agar bersesuaian dengan jati diri dan karakter bangsa Indonesia sesuai dengan prinsip Trisakti yakni Berdaulat dalam bidang Politik, berdikari dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam bidang budaya yang menjadi platform pemerintahan saat ini.

3. Bahwa dinamika geopolitik global terus berkembang secara dinamis yang pada ujungnya akan berimplikasi pada kehidupan berbangsa dan benegara. Implikasi tersebut tak terhindarkan sebagai konsekuensi negara Indonesia hidup dalam pergaulan internasional yang mana menuntut Indonesia tetap cerdas dan cermat dalam memfilter global yang dapat kontra produktif bagi upaya melindungi kepentingan nasional Indonesia. 

Fenomena transmational crimes seperti Narkoba, ancaman proxy war dan bentuk kejahatan lintas batas lainnya harus menjadi perhatian serius dari pemerintah.

4. Bahwa Indonesia dianugerahi kekayaan alam yang luar biasa. Anugerah tersebut tentu tak dimiliki semua negara. Atas dasar tersebut, sebagai bangsa tentu kita patut bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dengan memanfaatkan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. 

Modal sumber daya strategis yang dimiliki oleh Indonesia harus menjadi aset yang dapat dimanfaatkan untuk peningkatan, pemerataan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Indonesia secara adil, mengentaskan kemiskinan dan menutup jurang ketimpangan ekonomi antarmasyarakat dan antar daerah, serta mendukung bangkitnya daya saing kekuatan-kekuatan ekonomi dalam negeri. 

Oleh karena itu, kami mendukung langkah-langkah Presiden untuk memperkuat kehadiran negara di dalam pengelolaan sumber-sumber daya strategis dalam menjamin terwujudnya kemajuan bangsa dan kesejahteraan rakyat termasuk mengakhiri hegemoni kapitalisme asing seperti freeport.

5. Bahwa keanekaragaman yang melekat pada bangsa Indonesia merupakan jatidiri sekaligus entitas Indonesia sebagai suatu bangsa. Keanekaragaman tersebut telah menyatu dalam kehidupan bermasyarakat dan menjadi simbol kerukunan serta keharmonisan masyarakat Indonesia. 

Untuk itu, kami mendukung langkah-langkah pemerintah dalam mengambil kebijakan tegas terhadap segala upaya memecah belah persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Demikian komunike bersama ini kami nyatakan bagi kemakmuran rakyat, kemajuan bangsa dan kepentingan nasional bangsa Indonesia. Semoga Tuhan Yang Maha Esa meridhoi perjuangan bangsa Indonesia.

Pernyataan ini ditandatangani Koordinator Presidium Majelis Nasional KAHMI Mahfud Md, Ketua Umum PB IKA PMII Akhmad Muqowam, Ketua Umum DPP PA GMNI Ahmad Basarah, Ketua Umum PNPS GMKI Bernard Nainggolan, dan Ketua Umum Forkoma PMKRI Hermawi Taslim. (GMNI-SN)