Ketua DPRD Bali, Mendukung Evaluasi Ulang Operasional Trans Sarbagita

Jumat, 24 Februari 2017 11:47 Nasional

Bagikan

Ketua DPRD Bali, Mendukung Evaluasi Ulang Operasional Trans Sarbagita
Transrbagita moda transportasi publik, (ist-SN)
Denpasar,  Semetonnews – Nyoman Adi Wiryatama Ketua DPRD Bali menyatakan sangat mendukung dengan adanya evaluasi dari sejumlah fraksi di DPRD Bali, terhadap angkutan publik Trans Sarbagita. 

Menurutnya, selain menggerus APBD karena operasional armada yang tinggi dan tak sebanding dengan pemasukan, evaluasi terhadap Trans Sarbagita itu karena keberadaan armada publik ini justru dinilai sebagai biang macet.


“Saya sudah sempat bicara dengan gubernur, bapak gubernur juga setuju untuk dilakukan evaluasi dan memang kita sudah rasakan, sudah tidak efektif dan membuat kemacetan,”ujar Adi Wiryatama di loby DPRD Bali, Kamis (23/2).

Dijelaskan, terkait pembiayaan operasional bus Trans Sarbagita, saat ini pemerintah melalui APBD menganggarkan sebesar Rp 17 miliar. Padahal lanjut dia, pemasukan dari Trans Sarbagita yang masuk hanya sebesar Rp 2 miliar.
 

“Tentu akan lebih baik dana sebesar itu dimanfaatkan untuk program pembangunan Bali lainnya seperti pengentasan kemiskinan dan kesehatan. Sehingga Trans Sarbagita yang tidak efektif dan membuat kemacetan di kota ini memang sudah seharusnya segera dievaluasi,”tandasnya.

 
Lebih lanjut terkait evaluasi,  mantan bupati Tabanan ini menyatakan bahwa evakuasi bukan untuk menghentikan keseluruhan melainkan di sejumlah koridor yang memang sepi penumpang dan pemicu kemacetan.

 
“Apalagi ini kabarnya pusat mau kirim bantuan bus lagi, ya sementara kondisinya makin tambah macet dan operasionalnya besar sekali. Tentu kami akan evaluasi mana saja yang tidak atau kurang efektif, dievaluasi, kalau tidak berguna buat apa? Kita akan lakukan survey, kalau tidak efektif lebih baik dihentikan saja,”pintanya.

Lalu siapa yang akan melakukan survey, lanjut Adi Wiryatama akan menyerahkan pada Komisi IV DPRD Bali.

Menurutnya, survei akan dilakukan dalam waktu dekat dengan melibatkan tim ahli yang ada. “Komisi IV bisa melakukan kajian terhadap survey yang dilakukan, bilamana memerlukan atau diperluas, Komisi IV bisa melibatkan perguruan tinggi di Bali. Hasil survenya dibahas bersama apakah berguna untuk rakyat, atau sebaliknya hanya membuat kemacetan dan penumpangnya hanya ada stau dua orang tidak ada peningkatan,”pungkasnya.(KB/SN)