Eks Sekwan Denpasar Rai Suta Ditahan, Pengacara : Ini Ranahnya Perdata Bukan Pidana.

Jumat, 24 Februari 2017 16:42 Hukum & Kriminal

Bagikan

Eks Sekwan Denpasar Rai Suta Ditahan, Pengacara : Ini Ranahnya Perdata Bukan Pidana.
Rai Suta( Eks Sekwan) & Kuasa Hukumnya, Di Kejaksaan Negeri Denpasar, Jumat (24/3)
Denpasar, Semetonnews -  Setelah menjalani pemeriksaan pertama sebagai tersangka selama 9 jam, akhirnya mantan Sekretaris DPRD Kota Denpasar, I Gusti Rai Suta ditahan Kejari Denpasar, Kamis petang (23/2/2017). 

IG Rai Suta dikenai pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 UU Tipikor No.31/1999, sebagaimana diubah dalam UU Tipikor No.20/2001. 

Sosok yang baru saja menikmati masa pensiun ini, diduga menyalagunakan kewenangan dalam kasus Perjalanan Dinas (Perdin) DPRD Kota Denpasar tahun 2013. 

Dalam siaran pers usai mendampingi Rai Suta, tim pengacara Rai Suta yang dikoordinir I Ketut Rinata menyesalkan penetapan jaksa untuk kliennya itu,

"Untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka bukan sesuatu yang gampangan. Ada parameter yang ketat terutama mengenai unsur-unsurnya. Penyidik harus cermat, apakah memang ada perbuatan melawan hukum, serta itikad klien kami untuk memperkaya diri sendiri, orang lain serta korporasi. Jika memang tidak ada, ya jangan dipaksakan,"ujar Ketut.

Menurutnya, apa yang dialami kliennya itu, justru semakin melegitimasi anggapan keliru selama ini, apabila ada temuan kasus mark-up anggaran, maka pejabat berwenang otomatis terlibat. 

Padahal kata Rinata, dalam tupoksi kerja sudah ada proses pendelegasian kewenangan dari Sekwan kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan atau PPTK yang bertanggung jawab terhadap segala kegiatan Perdin DPRD keluar daerah.

"Selain itu untuk meneliti dokumen tagihan pembayaran sebelum adanya Surat Perintah Membayar atau SPM, didelegasikan kepada Bendahara Pengeluaran dan Pejabat Penausahaan Keuangan (PPK) untuk meneliti kebenaran dokumen. Proses ini adalah filtersisasi sebelum dokumen ditanda tangani Sekwan."ujarnya. 

Pengacara lainnya, Valerian Libert Wangge menegaskan bila memang dari hasil temuan BPKP dan penyidikan Kejari ada potensi kerugian negara sebagai akibat dari adanya tanda tangan Sekwan saat itu, maka yang harus didalamin secara cermat adalah unsur mens reanya. 

"Aneh, kesalahan administratif yang ranahnya perdata dipaksakan ke ranah pidana. Semestinya penyidik berani menerapkan pasal 32 ayat (1) UU Tipikor, - dalam hal penyidikan menemukan dan berpendapat bahwa satu atau lebih unsur tindak pidana korupsi tidak terdapat cukup bukti, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara untuk dilakukan gugatan perdata atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk mengajukan gugatan"

Menurutnya, penetapan dan penahanan IG Rai Suta seperti teror yang akan menimbulkan keraguan bahkan ketakutan bagi para pejabat untuk menandatangani segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan negara. 

Kuasa hukum Rai Suta dari Yudhistira Accociates yakni I Ketut Rinata, Valerian Libert Wangge, Pande M. Sudiartha, IKS.Nirasaputra dan Gede K.Nugraha langsung mengajukan surat permohonan penangguhan penahanan kepada Kepala Kejari Denpasar setelah adanya perintah penahanan. (Wan-SN)