Pengalihan Penahanan BSW Dipertanyakan

Kamis, 16 Maret 2017 20:29 Hukum & Kriminal

Bagikan

Pengalihan Penahanan  BSW Dipertanyakan
Made Somya (Ist/SN)
Denpasar,Semetonnews-Keputusan Kejaksaan Negeri (Kejari) Denpasar dengan mengalihkan penahanan Bagus Suwitra Wijaya  (BSW) tersangka kasus penipuan, memunculkan sejumlah pertanyaan. Apalagi salah satu poin pengalihan penahan yang sempat disebut Kasi Pidum Kejari Denpasar, Ketut Maha Agung adalah permohanan dari korban. 

Tapi hal ini langsung dibantah oleh Kuasa Hukum salah satu korban, I Made Somya. Pengacara muda ini mengatakan, klienya tidak pernah meminta apalagi memohon kepada Kejaksaan agar tidak menahan tersangka."Klien kami hanya mengatakan menyerahkan sepenuhnya kepada Kejaksaan, bukan meminta agar tersangka tidak ditahan,"jelas Made Somya, Kamis (16/3). 

Apa yang dikatakan Made Somya cukup beralasan. Sebab, sebelum berkas  tersangka yang juga Anggota DPRD Bali dari Fraksi Gerindra itu dilimpahkan ke Kejari Denpasar, pihaknya pernah bersurat ke Kejari agar menahan tersangka. Surat itu, menurut Made Somya juga ditembuskan ke Jaksa Agung Muda Pengawasa (Jamwas)."Surat yang kami sampaikan ke Kejari itu intinya memohon agar dilakukan penahanan terhadap tersangka saat dilimpahkan kasusnya oleh penyidik Kepolisi,"jelasnya. 

Tapi saat ditanya terkait adanya perdamaian antara tersangka dengan korban, dibenarkan oleh Made Somya."Kalau perdamaian memang ada, itu setelah tersangka berjanji akan mengembalikan semua uang milik klien kami,"pungkasnya. Seperti diberitakan Bagus Suwitra Wirawan tersangka kasus penipuan CPNS (Calon pegawai Negeri Sipil) mendapat keistimewaan oleh Kejari Denpasar karena tidak ditahan oleh Kejari Denpasar setelah kasusnya dilimpahkan ke Kejari. 

Sebagaimana tertuang dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) menyebutkan perkara ini berawal pada Maret 2012 lalu. Saat itu korban bernama I Wayan Ariawan bertemu dengan I Dewa Made Suryarata (tersangka dalam berkas terpisah) yang menawarkan korban untuk bisa masuk sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) Departemen Perhubungan Udara.

Korban dijanjikan masuk sebagai PNS melalui bantuan anggota DPRD Bali, bagus SuwitraWirawan Karena tertarik, korban lalu diminta memberikan uang pelican sebesar Rp 150 juta. Karena tidak punya uang cash sebanyak itu, korban lalu membayar uangn muka Rp 50 juta. Selanjutnya korban kembali membayar Rp 35 juta dan Rp 50 juta secara berturut-turut kepada Suryarata yang ditranfer ke rekening Suwitra.  

Namun hingga tahun 2014, SK PNS korban tak kunjung turun. Malah Suiwtra sepat menghubungi korban untuk minta uang ke Jakarta mengurus penempatan korban agar dapat bertugas di Bandara Ngurah Rai. Saat itu tersangka Suiwtra meminta uang Rp 25 juta untuk penempatan. Setelah membayar, korban tak kunjung mendapatkan SK PNS tersebut dan memilih melaporkannya ke Polresta Denpasar. Kasus ini sendiri sempat tarik ulur hingga akhirnya dinyatakan P-21 (berkas lengkap) dan dilimpahkan Selasa kemarin.(MG/SN)