Proses Hukum Munarman Mandul, Gerakan Advokat Bhinneka Tunggal Ika Datangi Polda Bali

Jumat, 24 Maret 2017 13:25 Hukum & Kriminal

Bagikan

Proses Hukum Munarman Mandul,  Gerakan Advokat Bhinneka Tunggal Ika Datangi Polda Bali
Anak Agung Made Sudarsa,SH,MH; Agustinus Nahak,SH,MH; Valerian Libert Wangge,SH dan baju merah Teddy Raharjo,SH (Tim Gerakan Advokat Bhinneka Tunggal Ika) (ist-SN)
Denpasar,  Semetonnews -Setelah kuasa hukum tersangka Munarman mencabut permohonan praperadilan, serta telah ditetapkan pencabutan itu oleh Hakim tunggal PN Denpasar lebih dari sebulan lalu tepatnya 20/2/2017, maka proses hukum seharusnya memang berlanjut. 

Proses hukum atas kasus ini yang disinyalir mandul,  Gerakan Advokat Bhinneka Tunggal Ika kembali mendatangi Ditreskrimsus Polda Bali, Jumat (24/03/17) , untuk mempertanyakan kelanjutan kasus penghinaan terhadap pecalang yang telah menetapkan Munarman sebagai tersangka. 

Valerian Libert Wangge,  SH sebagai anggota tim Gerakan Advokat Bhinneka Tunggal Ika menyayangkan jika proses tidak berlanjut, "satu pekan terakhir ini, klien kami (pelapor), saksi-saksi serta masyarakat ingin memperoleh kepastian ini, sehingga selalu muncul pertanyaan dari mereka kepada kami, apalagi mulai muncul spekulasi di masyarakat seolah olah kasus ini akan didiamkan begitu saja,"ujar Varis kepada wartawan. 

Analisa Hukum pun mengerucut pada kesimpulan bahwa kepastian hukum terhadap proses ini harus berjalan. Teddy Raharjo,  SH selaku juru bicara Gerakan Advokat Bhinneka Tunggal Ika yang menangani kasus ini, berharap Polda Bali khususnya Ditreskrimsus setidaknya tidak miss koordinasi. Menurutnya kepastian hukum hanya bisa diperoleh institusi hukum.

"Yang paling bisa memberikan jawaban pasti mengenai sudah sejauh mana proses hukum ini berjalan hanyalah institusi hukum yang menangani langsung kasus ini yakni Polda Bali, dan kalau memang sudah dilimpahkan ke pihak Kejaksaan apakah masih P-19 atau sudah P-21. Inikhan perlu dicek langsung,"ujarnya.

Sementara itu Agustinus Nahak,SH,MH keoada Semetonnews menegaskan bahwa kasus ini ia meyakini tetap berjalan.

"Kami sendiri meyakini kalau proses hukum akan tetap berlanjut, sehingga maksud kedatangan ke Polda Bali untuk memastikan langsung hal ini. Untuk juga menjaga agar kondusifitas dalam masyarakat tetap terjaga, aman damai dan percaya sama proses hukum yang tengah berjalan,"pungkasnya. 

Namun karena pihak Polda Bali tidak bisa memberikan konfirmasi atas kasus ini kepada Tim Hukum Advokat Bhinneka Tunggal Ika, maka diputuskan adanya pernyataan sikap diantaranya, Meminta Polda Bali untuk menyampaikan informasi resmi ke publik (transparan) mengenai perkembangan kasus ini, Meminta Polda Bali untuk mengeluarkan SP2HP (Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan) kepada Pelapor, Menyatakan komitmen dan penegasan untuk terus mengawal kasus ini hingga selesai, demi tegaknya hukum dan keadilan. (SN)