Divonis Setahun, Terdakwa Patra Belum Bersikap

Jumat, 31 Maret 2017 12:27 Hukum & Kriminal

Bagikan

Divonis Setahun, Terdakwa Patra Belum Bersikap
Terdakwa Gusti Made Patra (tengah) akhirnya divonis 1 tahun penjara oleh majelis hakim tipikor (MG/SN)
Denpasar, Semetonnews-Majelis Hakim Tipikor pimpinan Sutrisno akhirnya menjatuhkan vonis 1 tahun penjara terhadap terdakwa kasus mark up perjalanan dinas (Perdin) DPRD Kota Denpasar I Gusti Made Patra. Selain dijatuhi hukum penjara, pada sidang, Kamis (30/3) majelis hakim juga menjatuhkan pidana denda sebesar Rp 50 juta subsider satu bulan penjara. 

Dalam sidang yang digelar hingga pukul 19.00 Wita itu, mejalis hakim dalam amar putusnya menyatakan sependapat dengan tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Denpasar yang menyebut terdakwa terbukti melakukan tindak pidana korupsi, setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporiasi. 

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 3 Jo Pasal 17 UU RI No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tidak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI. No. 20  tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang tipikor Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP."Menjatuhkan hukuman kepada terdakwa dengan pidana penjara selama satu tahun,"tegas Hakim Sutrisno dalam amar putusanya. 

Majelis dalam amar putusanya menyatakan tidak sependapat dengan lamanya hukuman yang dimohonkan oleh JPU. Dimana pada sidang sebelumnya, tim JPU Kejari Denpasar menuntut agar terdakwa dihukum penjara selama 1,5 tahun, denda Rp 50 juta subsider 6 bulan penjara. Sebelum menjatuhkan putusan, majelis terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringakan. 

Hal yang memberatkan, perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas korupsi, terdakwa ikut menikmati fasiltas karena pernah ikut melakukan kegiatan perjalanan dinas.  Sedangkan hal yang meringakan, terdakwa belum pernah dihukum, dan sudah ada pengembalikan kerugian negara. 

Dalam amar putusanya disebutkan pula, terdakwa bersalah karena membaut laporan sesuai dengan tagihan yang dijukan oleh trevel tanpa melakukan pengujuian meteril terkait tagihan yang ajukan oleh travel. Selain itu mejelis juga menyebut, dalam menggunakan jasa travel selama melakukan perjalanan dinas tanpa dibekali perjanjian kerja sama sebagaimana diatur dalam peraturan menteri keuangan.

Sementara atas putusan itu, terdakwa yang didampingi Suroso, selaku kuasa hukumnya menyatakan pikir-pikir. Hal yang sama juga menjadi sikap JPU, Aggung Jayalantara, Dewa Lanang dan Dewa Narapati."Kami pikir-pikir yang mulai,"sebut JPU Kejari Denpasar itu. Sementara dalam dakwaan jaksa  menyebutkan, angka kerugian negara tersebut diambil dari realisasi pembayaran Rp 12.263.641.875,  pengeluaran yang sesuai ketentuan Rp 9.881.249.979 dan kerugian keuangan negara Rp 2.452.391.896. Jumlah tersebut dikurangi pengembalian sesuai audit BPK Rp 160.123.726.

Polanya, dalam dokumen pelaksana anggaran (DPA) Sekretariat Dewan (Sekwan) Kota Denpasar, 2013 pada program peningkatan kapasitas lembaga DPRD, terdapat anggaran perjalanan dinas yang dimuat dalam DIPA Sekwan dengan rincian pembahasan rancangan Perda Rp 4.321.200.000, kunjungan kerja untuk peningkatan wawasan alat-alat kelengkapan dewan Rp 6.329.550.000. 

Selanjutnya dalam APBD perubahan yang tercantum dalam DIPA Sekwan tanggal 23 September 2013, nilai anggaran kegiatan tersebut berubah menjadi Rp 19.177.205.000. Sebelum perdin terlaksana, diusulkan oleh komisi kemudian usulan komisi dibawa ke rapat pimpinan (rapim) yang diikuti pimpinan komisi, pimpinan badan, pimpinan fraksi, dan pimpinan dewan. Setelah agenda sesuai dalam rapim, barulah usulan perdin disahkan badan musyawarah (bamus).

Setelah menetapkan jadwal, barulah ditunjuk PPTK, yang bertugas dalam pengelolaan keuangan daerah antara lain mengendalikan pelaksana kegiatan, melampirkan perkembangaan pelaksana kegiatan, menyiapkan dokumen pelaksana kegiatan, dan dokumen lain yang berkenaan dengan realisasi pelaksana kegiatan, lalu berkoordinasi dengan lembaga yang dikunjungi.

Atas tugas tersebut, terdakwa kemudian berkoordinasi dengan Gede Wira Kusuma Wahyudi, untuk mengkoordinasikan dengan  Sunda Duta Tour & Travel dan Bali Daksina Wisata. Travel itu kemudian mengajukan paket perjalanan sesuai daerah tujuan perdin DPRD Kota Denpasar. Terdakwa kemudian mempersiapkan surat perintah tugas dan surat perintah perdin. 

Lalu, terdakwa membuat daftar penerimaan biaya perdin yang kemudian diajukan ke Bagian Keuangan Sekretaris DPRD Kota Denpasar. Dalam perdin, mereka dapat uang harian (uang makan dan uang saku), biaya transport pegawai, biaya penginapan, uang representative,  sewa kendaraan dalam kota, plus sopir dan bbm dibayarkan secara lumpsum.

Atas pebutanan terdakwa ini  telah menyebabkan memperkaya pihak travel agen yakni Sunda Duta Tour & Travel dan Bali Daksina Wisata dan orang lain, yang mengakibatkan kerugian keuangan negara Rp Rp 2.292.268.170.(MG/SN)