Ahli Sebut Pasal 112 UU Narkotika Pasal Keranjang Sampah

Jumat, 14 April 2017 12:55 Hukum & Kriminal

Bagikan

Ahli Sebut Pasal 112 UU Narkotika Pasal Keranjang Sampah
Prof. Nur Basuki Minarno (kiri) dan Dr. I Gusti Ketut Ariawan saat memberikan keterangan di PN Denpasar (MG/SN)
Denpasar,Semetonnews-Kuasa hukum, Muhamad Faliq Bin Nordin, terdakwa kasus narkotika pada sidang, Kamis (13/4) kembali mendatangkan saksi ahli. Bila pada sidang sebelumnya saksi ahli kejiwaan dan saksi ahli forensik psikiatri yang dihadirkan, kali ini dua  ahli hukum pidana yang pernah bersaksi untuk kasus-kasus besar di Indonesia dihadirkan.
 
Kedua saksi ahli ini itu adalah, I Gusti Ketut Ariawan, pakar hukum pidana dari Universitas Udayana dan Prof.Nur Basuki, guru besar Universitas Airlangga (Unair) Surabaya. Kedua saksi ini banyak ditanyai soal pasal 112 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Nakotika. Diketahui Pasal 112 ini adalah salah satu pasal yang didakwakan jaksa kepada terdakwa, warga negara Singapura ini.

Ketut Ariawan ahli yang bernah bersaksi untuk perkara penodaan agama dengan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menuturkan, merujuk pada putusan Mahkamah Agung (MA) No.1071K/Pidsus/2012, yang menyebut Pasal 112 UU No 35 tahun 2009 ini adalah pasal keranjang sampah atau pasal karet.  Karena ini, jika untuk membuktikan penguasaan atau menguasai yang tertuang dalam pasal ini harus dikaitkan juga dengan fakta-fakta lainya. 

Artinya, kata Gusti Ariawan, bila suatu barang adal dalam penguasaan seseorang, harus dibuktikan dan ditelusuri bagaimana barang itu bisa dikausi oleh orang tersebut."Artinya niat dan maksud seseorang dalam penguasaan barang tersebut harus diketahui,"sebut Gusti Ariwan. 

Atas keterangan itu, Andre Rahmat, kuasa hukum terdakwa lalu bertanya kepada saksi. Andre bertanya soal kasus yang menimpa terdakwa. Dimana, terdakwa ditangkap karena mengambil paket di kantor pos yang sepengetahuan terdakwa paket yang dikirim dari Inggris yang ditujukan kepada Ko Buraom adalah berisikan lilin.

"Ada seseorang mengambil paket di kantor pos atas permintaan orang lain. Orang yang meminta untuk mengambilkan paket itu mengatakan paket yang akan diambil adalah lilin. Saat mengambil paket itu, pengambil paket sudah membekali diri dengan surat kuasa dari penerima paket. Pertanyaan saya, apakah si pengambil paket ini bisa dikatakan menguasai atas barang yang diambilnya, karena ternyata isi dari paket itu tidak seperti apa yang ada dalam surat kuasa bersebut"tanya Andre kepada ahli.

Ditanya begitu, ahli menjawab bahwa pengambil paket tidak bisa dikatakan menguasai barang tersebut. Apalagi isi dari paket yang diambil berbeda dengan apa yang tertuang dalam surat kuasa tersebut."Semua harus dikuatkan dengan fakta, tapi jika dalam surat kuasa disebut lilin dan ternyata isinya bukan, maka pengambil paket tidak bisa dikatakan menguasai,"jawab ahli. "Lalu siapa yang bertanggung jawab atas isi paket itu,"tanya Andre yang dijawab saksi, yang bertanggung jawab penuh adalah pemberi kuasa. 

Prof.Nur Basuki Minarno, guru besar Universitas Airlangga (Unair) Surabaya yang juga dimintai pendapatnya, dihadapan majelis hakim pimpin Gede Gianrsa terkait unsur  menguasai dalam Pasal 112 UU Norkotia, juga berpendapat sama dengan saksi Gusti Ariawan. Ahli yang pernah bersaksi untuk kasus mobil listrik yang menjerat Dahlan Iskan itu mengatakan bahwa, Pasal 112 UU Narkotika adalah pasal keranjang sampah.  

Dikatanya, unsur penguasaan itu tergantung pada niat seseorang. Dia mengatakan, jika ada seseorang yang ternyata dalam sakunya ditemukan narkotika dan orang itu tidak punya niat untuk memiliki, apa bisa dikatakan menguasai?."Artinya apa, semua harus dibuktikan, apakah ada niat untuk memiliki atau tidak,"sebut ahli.

Andre Rahmat tidak hanya bertanya soal unsur menguasai dalam Pasal 112 UU No. 35, tapi juga bertanya soal layak atau tidaknya sesorang yang sudah divonis dokter menderita gangguan kejiwaan berat yang tidak bisa disembuhkan untuk dipidanakan. Ditanya begitu, ahli menjawab, jika ditinjau atau mengacu pada Pasal 44 KUHP, maka orang yang sudah dinyatakan mengalami gangguan kejiwaan oleh ahli medis, maka orang tersebut tidak bisa dipidana."Mungkin ada perbuatan pidana, tapi orang dengan gangguan kejiwaan tidak bisa dimintai pertanggungjawaban secara pidana,"pungkasnya.(MG/SN)