Dituntut 7 Tahun, Mantan Bupati Jembrana Masih Bisa Tersenyum

Jumat, 28 April 2017 23:05 Hukum & Kriminal

Bagikan

Dituntut 7 Tahun, Mantan Bupati Jembrana Masih Bisa Tersenyum
Mantan bupati Jembarana, I Gede Winasa (SN/MG)
Denpasar,Semetonnews-Meski dituntut cukup tinggi yaitu 7 tahun penjara, mantan bupati Jembrana, I Gede Winasa yang menjadi terdakwa kasus dugaan korupsi perjalanan dinas (Perdin) fiktif di Jembrana  masih bisa tersenyum. Dalam sidang, Jumat (28/4), Winasa malah menuding tuntutan jaksa sarat dengan muatan politik.

Dalam tuntutan Jaksa Ni Wayan Merathi dkk yang dibacakan di hadapan majelis hakim pimpinan Wayan Sukanila dengan tegas menyatakan terdakwa Winasa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, korporasi yang dapat merugikan keuangan negara. 

Perbuatan terdakwa Winasa melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

 “Memohon kepada majelis hakim untuk menjatuhkan pidana penjara selama tujuh tahun dengan perintah tetap dalam tahanan,” tegas JPU membacakan tuntutan. Selain itu, Winasa juga dikenakan denda Rp 200 juta subsider 1 tahun penjara dan diwajibkan mengganti kerugian negara Rp 797 juta. 

“Dengan perintah  jika Winasa tidak membayar uang pengganti, maka harta bendanya disita dan dilelang oleh jaksa. Jika harta bendanya tidak mencukupi membayar denda, maka diganti dengan pidana penjara selama dua tahun,” lanjut JPU.

Usai pembacaan tuntutan, Winasa yang didampingi kuasa hukumnya Simon Nahak dkk langsung menyatakan akan menyampaikan pledoi pada sidang berikutnya Jumat (5/5) mendatang. Sementara itu, Winasa yang ditemui usai sidang langsung tersenyum ketika ditanya tuntutan jaksa. 

Namun seharusnya jaksa menggunakan logika hukum dalam penuntutan ini. Winasa mengatakan dalam perkara ini yang melakukan kelengkapan dan perjalanan dinas hingga menerima uang perjalanan dinas yaitu ajudan dan Sekertaris Prbadi (Sekpri). 

Lalu anggaran Perjalanan Dinas tersebut juga diverifikasi dan dikoreksi oleh PPTK (Pejabat Pelaksan Teknis Kegiatan. “Tapi kenapa yang melakukan koreksi tidak tersentuh dan malah saya yang dijadikan terdakwa,” terangnya.

Winasa menganggap kasus ini kental dengan nuansa politis. Dijelaskannya, kasus ini terjadi pada 2009 berbarengan dengan kasus korupsi beasiswa yang akhirnya menjadikan dirinya terpidana 3,5 tahun penjara. “Ini kan kasusnya sama-sama terjadi 2009, tapi kenapa dipisah. Kenapa harus selesai pilkada baru disidang. Ini erat hubungannya (dengan Pilkada),” tegasnya.

Seperti diketahui, perbuatan yang dilakukan terdakwa Winasa dilakukan pada 2009-2010. Pada 2009, Pemkab Jembrana menganggarkan biasa perjalanan dinas untuk luar daerah sebesar Rp 850 juta yang diperuntukkan bagi Bupati dan Wakil Bupati.

Dalam perjalanan dinas selama satu tahun tersebut, Winasa menandatangani 38 Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) atas nama terdakwa. Namun ternyata Winasa tidak pernah melakukan perjalanan dinas tersebut. Untuk menyamarkan perbuatannya, SPPD fiktif tersebut dilengkapi dengan tiket pesawat dan boarding pass fiktif untuk kelengkapan bukti pertanggungjawaban.

Pada tahun 2010, Pemkab Jembrana kembali menganggarkan biaya perjalanan dinas sebesar Rp 800 juta. Sama seperti di tahun 2009, Winasa menandatangani 19 lembar SPPD fiktif atas namanya sendiri dan seolah-olah melakukan perjalanan dinas. Perbuatan terdakwa I GedeWinasa telah memperkaya diri sendiri dan telah merugikan keuangan negara (keuangan Pemkab Jembrana) sebesar Rp 829.787.150.(MG/SN)