HTI Bubar, G R A K Dukung Langkah Hukum Pemerintah Bubarkan Ormas Intolerans

Senin, 08 Mei 2017 20:30 Nasional

Bagikan

HTI Bubar,  G R A K Dukung Langkah Hukum Pemerintah Bubarkan Ormas Intolerans
Pemerintah Melarang HTI
Denpasar,  Semetonnews - Pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia,  yang dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Menkopolhukan Wiranto,direspon positif oleh publik, Rabu (8/5).

Di Pulau Dewata, sejumlah elemen kepemudaan, seperti, Ansor, Banser, Baladika Bali, Badan Eksekutif mahasiswa,  Eksponen Jurnalis Bali,PMII, GMNI,KNPI, serta organisasi kemasyarakatan yang lain, yang mensinergikan diri dalam GRAK (Gerakan Anti Khilafah) mendukung sikap pemerintah. 

GRAK merupakan Gerakan Anti Khilafah pertama yang dibentuk di Indonesia, oleh sejumlah elemen secara taktis bertujuan  untuk menghadang, segala upaya aksi dan kegiatan yang berujung pada rongrongan ideologi Pancasila,  Bhinneka Tunggal Ika,  NKRI,  dan UUD 1945. 

Nyoman Mardika, selaku Korlap GRAK mengungkapka,  momentum ini merupakan hal yang sangat tepat dengan rencana aksinya,  "GRAK dibentuk atas dasar keprihatinan terhadap Ideologi negara, Pancasila yang mulai dirongrong, pembiaraan atas sikap kelompok intolerans, yang cukup lama dibiarkan oleh pemerintah,  justru menjadi dasar kami untuk bergerak, Khilafah sendiri merupakan ideologi atas dasar agama tertentu yang mana menjadi dasar dalam menjalankan pemerintahan, itu bertentangan dengan Pancasila," ujarnya di kubu kopi,  Rabu siang. (8/5)

Sementara itu, Sekretaris Koordinator cabang GP.Ansor Denpasar, Muhamad Rohimin mengungkapkan,  bahwa kelompok intolerans yang menggunakan paham radikal dalam menjalankan Islam memang perlu kekuatan bersama untuk menghadapinya. 

"Kami sendiri butuh bantuan teman teman sekalian, khususnya hindu di Bali,  untuk menghadapi kelompok intolerans ini, karena kami sendiri mendapatkan intruksi khusus agar NU tetap menjaga Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika,  NKRI, dan Undang undang dasar 1945." Muhamad Rohimin, Sekkorcab GP Ansor Denpasar,  Rabu (8/5).
Senada dengan hal diatas, dalam Forum Diskusi GRAK sendiri,  respon positif atas Sikao Pemerintah, tentang larangan atas organisasi ini disambut positif. 

GRAK MENDUKUNG LANGKAH LANGKAH HUKUM PEMBUBARAN ORMAS HIZBUT TAHRIR INDONESIA 

1. Sebagai ormas berbadan hukum, HTI tidak melaksanakan peran positif untuk mengambil bagian dalam proses pembangunan guna mencapai tujuan nasional.

2. Kegiatan yang dilaksanakan HTI terindikasi kuat telah bertentangan dengan tujuan, azas, dan ciri yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas.

3. Aktifitas yang dilakukan nyata-nyata telah menimbulkan benturan di masyarakat yang dapat mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat, serta membahayakan keutuhan NKRI.

4. Mencermati berbagai pertimbangan diatas, serta menyerap aspirasi masyarakat, Pemerintah perlu mengambil langkah–langkah hukum secara tegas untuk membubarkan HTI.  

5. Keputusan ini diambil bukan berarti Pemerintah anti terhadap ormas Islam, namun semata-mata dalam rangka merawat dan menjaga keutuhan NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Jakarta, 8 Mei 2017
        Tertanda

Menko Polhukam

Inisiator GRAK, Nyoman Gde Sudiantara, mengatakan, bahwa  jelas semuanya jika kita berbicara dasar negara, ada elemen bangsa atau bagian sistem ketatanegaraan ini, melakukan sesuatu yang sifatnya merongrong, merubah keinginan dasar negara adalah bentuk gagal paham.

Proses penetapan Pancasila sebagai Dasar Negara, sudah dilakukan dengan proses panjang dan final, perubahan piagam jakarta dalam sila pertama, bukti sejarah, bahwa mayoritas Islam disana legowo, sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa disepakati, dalam prosesnya BPUPKI jelas tidak sekedar memutuskan. 

Globalisasi yang sekarang terjadi, memudahkan akses informasi , dan itu memudahkan orang melihat contoh bagaimana Syiria, apakah hal itu tidak cukup berikan gambaran bagaimana ideologi keyakinan tertentu bisa menghancurkan kehidupan ?.

Nyoman Gde Sudiantara, mengatakan G R A K dibuat sebagai pembuktian, bahwa di Bali anak bangsa meyakini serta ngin mempertahankan Ideologi Pancasila, hal ini menurutnya, masih relevan sebagai Ideologi bangsa yang benar," jika tafsir orang orang tertentu yang berada dalam konteks mayoritas dan minoritas, mestinya mereka sadar, Islam sebagai mayoritas haruslah menjadi pelindung minoritas, disini kita buktikan Indonesia hari ini mampu menjaga perbedaan, baik itu suku, ras,  agama dan golongan untuk hidup berdampingan didalamnya."

Ketua GRAK Bali,  Rofiqi Hasan  menambahkan bahwa GRAK akan bekerja lebih ke penyebaran virus ideologi Pancasila, penguatan pemahaman ideologi, kepada elemen lapisan masyarakat, "kita bergerak untuk selanjutnya bekerja sama dengan pihak terkait,  baik itu pemerintah daerah, perguruan tinggi dan sekolah, untuk memperkuat paham ideologi kebangsaan dengan cara yang kreatif, "ujarnya. 

Rencananya, GRAK akan menggelar dialogis kebangsaan, bertempat di Hotel Inna Bali, pada peringatan hari kebangkitan nasional 20 Mei mendatang di Denpasar Bali, acara skala nasional ini akan berakhir dengan penandatangan Maklumat Pemuda Bali.(SN)