Desak POLRI Tuntaskan Perkara Munarman FPI, Ribuan Warga Akan Datangi Polda Bali.

Minggu, 14 Mei 2017 09:09 Hukum & Kriminal

Bagikan

Desak POLRI Tuntaskan Perkara Munarman FPI, Ribuan Warga Akan Datangi Polda Bali.
Denpasar,  Semetonnews – Berlarut-larutnya proses penegakan hukum terhadap Jubir FPI Munarman, tersangka penistaan pecalang di Bali memancing reaksi yang beragam dari masyarakat. Melalui pernyataan persnya, Tokoh Komponen Rakyat Bali (KRB) I Gusti Agung Ngurah Harta mengajak masyarakat untuk terus mengawal perkara ini hingga tuntas. 

“Ini murni kasus hukum bukan perkara politik, sehingga sudah selayaknya mekanisme hukum berjalan secara transparan dan obyektif sebagaimana seharusnya. Untuk itu kami akan datangi POLDA Bali, pada hari Senin, 15 Mei 2017 nanti dalam Aksi Damai untuk meminta penjelasan resmi dari Polda Bali” Ungkapnya  di Denpasar, Sabtu (13/5/2017). 

Menurut Pinisepuh Sandhi Murti ini, pihaknya terus menerus dihujani pertanyaan dari masyarakat, “Ada bermacam-macam pertanyaan yang datang kepada kami, namun yang memiliki otoritas untuk menjawab dan memberikan kepastian itu khan Polda Bali. Sehingga dalam Aksi Damai nanti, kami ingin bertatap muka dan mendengarkan penjelasan langsung ” Tegas Turah Harta. 

Terpisah, Sekretaris Gerakan Advokat Bhinneka Tunggal Ika (GAB) Bali, Valerian Libert Wangge, menyatakan bila pihaknya telah melayangkan surat resmi kepada Kapolda Bali untuk bertatap muka dan surat pemberitahuan akan adanya aksi damai di Markas Polda Bali, sejak Jumat, kemarin (12/5/2017). 

“Syukurlah, surat kami sudah direspon hari ini oleh pihak POLDA Bali. Kami akan mendampingi pelapor, saksi-saksi dan unsur masyarakat dalam tatap muka tersebut. Intinya, semua berharap agar perkara ini segera dituntaskan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar. Tidak ada alasan hukum apapun untuk menganulir perkara ini, apalagi memindahkan lokasi ke wilayah hukum lain” Ujar Valerian. 

Ditambahkannya, bila menghitung waktu, maka perkara ini sudah cukup lama tersendat, namun kami tidak tahu persis dimana kendalanya. “ Munarman dilaporkan klien kami tanggal 16 Januari 2017, lalu POLDA Bali melalui serangkaian gelar perkara sudah menetapkan Munarman sebagai tersangka terhitung sejak tanggal 17 Februari 2017 dan Hakim Tunggal PN Denpasar sendiri dalam sidang terbuka di PN Denpasar tertanggal 20 Februari 2017 telah menerima pencabutan permohonan gugatan pra-peradilan yang diajukan Munarman. Nah, ini sudah lebih dari 3 bulan waktu menunggu, ada kendala apa? Bukankah Polda Bali sudah sangat kuat mengantongi alat bukti?” Tanya Valerian yang juga Sekjen Himpunan Advokat Muda Indonesia (HAMI) Bersatu Bali ini.     

Juru Bicara Gerakan Advokat Bhinneka Tunggal Ika (GAB)-Bali, Teddy Rahardjo menambahkan bila penetapan tersangka terhadap Munarman oleh POLDA Bali sudah memenuhi prosedur KUHAP, “ Apabila Munarman maupun penasihat hukumnya terus berdalih, ya silahkan lakukan pembelaan maksimal dalam sidang yang menyidangkan pokok perkara. Ini negara hukum, mari sama-sama kita menghormati hukum. Sehingga POLRI kami harapkan untuk bertindak tegas agar tidak menimbulkan rumors yang justru menyulitkan institusi POLRI sendiri” Tutup Teddy.

Sebagaimana yang diberitakan jauh sebelumnya, Munarman dilaporkan ke POLDA Bali oleh Zet Hassan seorang warga Muslim di Denpasar 16 Januari 2017, yang berdasarkan alat bukti dari kanal youtube berdurasi 1:24:18 detik dari website milik FPI, Markaz Syariah, berjudul “FPI Datangi & Tegur Kompas terkait Framing Berita Anti Syariat”

Dalam video tersebut, Munarman membuat pernyataan yang sangat tendensius di kantor redaksi Kompas tanggal 16 Juni 2016, “.... Kompas tidak penah mengkritik pecalang-pecalang di Bali, yang kadang-kadang melempari rumah penduduk, melarang orang shalat jumat, enggak pernah ada kritik dari Kompas, bertahun-tahun itu sudah kita saksikan”. POLDA Bali melalui serangkaian pemeriksaan terhadap terlapor dan didukung sejumlah alat buktu, telah menetapkan Munarman  sebagai tersangka tanggal 07 Februari 2017 yang diduga melanggar Pasal 28 Ayat 2 juncto Pasal 45 a Ayat 2 UU No 19 tahun 2016 tentang ITE juncto Pasal 55 dan atau Pasal 156 KUHP.  (hms-SN)