Dituntut 13 Tahun, Terdakwa Melawan dan Minta Dibebaskan

Senin, 15 Mei 2017 19:48 Hukum & Kriminal

Bagikan

Dituntut 13 Tahun, Terdakwa Melawan dan Minta Dibebaskan
Terdakwa Mohamad Faliq Bin Nurdin (kanan) saat mendengarkan tuntutan jaksa beberapa waktu lalu.(MG/SN)
Denpasar,Semetonnews-Meski dituntut 13 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) I Dewa GD Ngurah Sastradi, tapi tidak membuat terdakwa Muhammad Faliq Bin Nordin, warga negara Singapura yang menjadi terdakwa dalam kasus narkotika itu, menyerah. 

Buktinya, pada sidang, Senin (15/5/2017), terdakwa Nordin melalui kuasa hukumnya, Andri Rachmad Martanto mengajukan pembelaan (pledoi). Dihadapan majelis hakim pimpinan Gede Ginarsa, pengacara yang akrab disapa Andre dalam pembelaannya banyak mematahkan pendapat Jaksa. 

Salah satunya terkait uraian JPU dalam surat tuntutannya yang menyebut bahwa, para saksi ahli yang dihadirkan dalam persidangan memberi kesaksian tanpa didukung dengan alat bukti berupa rekam medis/catatan riwayat penyakit terdakwa. Terkait hal ini, Andre dalam pembelaannya menyatakan bahwa, saksi dokter yang dihadirkan telah membacakan hasil rekam medis tentang riwayat penyakit yang diderita oleh terdakwa. 

"Saksi dokter yang hadir resmi mewakili institusi resmi dari rumah sakit besar serta terikat dengan kode etik kedokteran pada saat memberikan keterangan di muka sidang. Dan dalam menerangkan, bukan merupakan karangan tetapi berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan terhadap diri terdakwa,"sebut pengacara asal Surabaya itu. 

Sementara terkait saksi ahli pidana, Andre dalam pembelaannya menyebut, saksi ahli pidana yang dihadirkan, jelas tidak memiliki rekam medis terdakwa karena mereka (saksi ahli pidana) bukan bukan doketer ahli di bidang medis. Sementara itu, terkait kondisi terdakwa seperti keterangan keterangan saksi yaitu pengidap Bipolar (gangguan kejiwaan) Andre menyebut tidak bisa dipidanakan. 

Hal ini seperti tertuang dalam KUHP terjemahan Moeljatno, dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP yang menyebut, barang siapa yang melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya disebabkan karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan (gebrkkige ontwikkeking) atau gangguan karena penyakit (ziekeliljk storing) tidak dipidana. 

Hal ini perkuat dengan pengakuan saksi ahli kejiwaan yang menyebut bahwa perbuatan seseorang yang dinyatakan mengidap Bipolar tidak dapat dipertanggungjawabkan. Sementara terkait unsur menguasai yang termuat dalam pasal 112 ayat (2) UU RI. No. 35 tahun 2009, dalam pembelaannya Andre menyebut, dua ahli pidana yaitu DR. I Gusti Ketut Ariawan dan Prof. DR Nur Basuki Minarno harus mempertimbangkan hal yang mendasar.

"Terdakwa menguasai atau memiliki barang tersebut harus dibuktikan apakah terdakwa memiliki niat untuk menguasai atau tidak,"sebut Andre dalam pembelaannya. Atas pertimbangan itulah, Andre diakhir pembelaannya menyatakan agar majelis hakim menyatakan, tuntutan JPU tidak terbukti, membebaskan terdakwa dari segala tuntutan dan dakwaan, menyatakan terdakwa menderita Bipolar."Apabila majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya,"pungkas Andre.(MG/SN)