MENGUATKAN JIWA PANCASILA

Sabtu, 10 Juni 2017 13:20 Kolom Opini

Bagikan

MENGUATKAN JIWA PANCASILA
Hary Priyanto, Kepala Pusat Studi Pancasila dan Kebijakan, Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi (dok-SN)
MENGUATKAN JIWA PANCASILA
Oleh:
HARY PRIYANTO *)

“Dasar-dasar negara telah saya usulkan. Lima bilangannya. Inikah Panca Dharma? Nama Panca Dharma tidak tepat disini. Dharma berarti kewajiban, sedangkan kita membicarakan dasar, saya senang kepada simbolik. Kita mempunyai Panca Indra. Apalagi yang lima bilangannya? Pandawa limapun orangnya, sekarang banyak prinsip: kebangsaan, internasionalisme, mufakat, kesejahteraan dan ke-Tuhanan, lima pula bilangannya. Namanya bukan Panca Dharma, tetapi saya namakan ini dengan petunjuk seorang teman kita ahli bahasa namanya ialah Pancasila, sila artinya asas atau dasar, dan diatas kelima dasar itulah kita mendirikan Negara Indonesia, kekal dan abadi.” (Soekarno, 1945)

Sepenggal pidato Soekarno didepan sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) adalah cikal bakal yang menempatkan Pancasila sebagai Dasar Negara Indonesia, atau kata orang Belanda sebagai philosofische groundslag. Oleh karenanya Pancasila selayaknya dimaknai sebagaimana kedudukannya yang tegas dan jelas dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini mengandung konsekuensi dalam bidang hukum negara, bahwa Pancasila merupakan dasar hukum, dasar moral, kaidah fundamental bagi peri kehidupan bernegara di Indonesia. 
Akan tetapi dengan datangnya modernisasi yang begitu hebat, Pancasila tidak sekedar simbolik, tetapi lebih cenderung ditinggalkan! Nyatanya, banyak diantara kita sebagai masyarakat Indonesia yang tidak hafal teks Pancasila, baik penempatan sila yang berlompatan (misalnya sila ke 3 ditempatkan sebagai sila ke 2) atau bahkan kalimat yang tidak lengkap dalam sila (khususnya pada sila ke 4). Makanya kemudian tidak salah kalau masyarakat Indonesia benar-benar terjebak dalam ideologi sosial media yang mengajarkan paham anthroposentric (memandang kehidupan secara sempit), padahal pesan kemerdekaan yang disampaikan oleh pejuang bangsa adalah tidak menjadi nasionalis (baca: jiwa) yang sempit, chauvinist, tetapi nasionalis yang Pancasilais yang anthropocosmic (memandang kehidupan secara menyeluruh).

Menurut  MacIver (dalam Budiardjo, 2006:34), “masyarakat adalah sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem yang saling berinteraksi antar individu yang berada dalam kelompok tersebut.” Jika diperhatikan bahwa teori terebut menempatkan interaksi sebagai tujuan, namun tidak menutup kemungkinan akan terdapat persinggungan antar masyarakat, langsung maupun tidak langsung. Dan jika persinggungan tersebut tidak diselesaikan dengan baik, maka akan mengarah kepada persinggungan yang lebih luas dan bahkan mengarah kepada perpecahan bangsa. Hal tersebut lebih dikarenakan didalam lingkup persinggungan terdapat dukung-mendukung. Oleh karenanya pada titik dukung-mendukung tertentu bisa melahirkan suatu paham, dan itu ternyata radikal!
Diskursus untuk menangkal radikalisme yang terus berkembang subur di Indonesia sebenarnya terus dilakukan oleh berbagai pihak. Mulai oleh lembaga-lembaga negara, lembaga pendidikan/perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, hingga partai politik. Dan rupanya thesis untuk menangkal radikalisme adalah menempatkan ideologi Pancasila sebagai jiwa yang terus bergelora, khususnya kepada generasi muda. Karena dengan menempatkan Pancasila sebagai jiwa, sama halnya dengan menggelorakan nilai-nilai universal, yaitu tentang keberadaban, penghormatan terhadap HAM, kesejahteraan, perdamaian, dan keadilan. Oleh karenanya sangat tepat ketika Negara melalui Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2017, membentuk lembaga khusus yang bernama Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP). Dimana unit kerja tersebut merumuskan arah kebijakan umum pembinaan ideologi Pancasila dan melaksanakan koordinasi, singkronisasi dan pengendalian pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan.
Memang kemudian ada pertanyaan: apakah radikalisme itu karena keberadaan Pancasila sehingga membuat mereka itu tidak nyaman? Atau sesungguhnya Pancasila hanya sasaran kemarahan kelompok radikal dari suatu sebab untuk mengambil alih Negara Kesatuan Republik Indonesia? Karena jika ditarik dari ciri-ciri dalam interaksinya, maka kemarahan kelompok radikal tersebut lebih kearah patologi karena gagal menghilangkan Pancasila sebagai ideologi bangsa. Atas dasar itulah, saya sangat yakin bahwa seberapapun kuat ajaran radikalisme, pasti akan mati dengan ideologi Pancasila. Oleh karenanya Pancasila harus ditempatkan sebagai salah satu solusi terhadap berbagai persinggungan, baik itu jangka pendek, menengah dan panjang sehingga celah masuk paham radikal menjadi tertutup. Atas dasar keyakinan tersebut, maka kita semua harus memberi pemahaman dan penguatan kepada segenap anak bangsa tentang nilai luhur Pancasila sebagai pengikat persatuan. Tentunya bukan sebatas hafalan semata, tetapi lebih dari itu, yaitu: diimplementasikan sebagai jiwa yang dimiliki manusia individu, manusia yang berkelompok (baik keluarga maupun lingkungan lebih besar), maupun sebagai manusia yang beragama. 

Hal ini menjadi penting karena Pancasila memiliki takdir sebagai morfologis (makna secara abstrak) tetapi bisa diwujudkan dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara. Coba saja direnungkan makna filsafati dari lima sila yang ada. Ketika kita bertafakur tentang sila Ketuhanan maka kita akan percaya dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, hormat dan menghormati antara pemeluk agama dan penganut kepercayaan sehingga terbina kerukunan hidup, saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, dan tidak memaksakan suatu agama atau kepercayaannya kepada orang lain. 

Ketika kita memperbincangkan sila Kemanusiaan, maka kita akan diperintah untuk mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan persamaan kewajiban antara sesama manusia, saling mencintai sesama manusia, mengembangkan sikap tenggang rasa, tidak semena-mena terhadap orang lain, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, berani membela kebenaran dan keadilan, Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari masyarakat Dunia Internasional dan dengan itu harus mengembangkan sikap saling hormat-menghormati dan bekerjasama dengan bangsa lain. 

Jika kita merenungkan makna dari sila Persatuan maka semangat kita akan mempatkan sebagai penjaga persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia, rela berkorban demi bangsa dan negara, cinta akan Tanah Air, bangga sebagai bagian dari Indonesia yang ber-Bhinneka Tunggal Ika. Dan apabila kita memikirkan hakikat dari sila Kerakyatan / Permusyawaratan maka prinsip kita akan mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, mengutamakan budaya rembug sampai mencapai mufakat yang diliputi semangat kekeluargaan. Dan apabila kita memimpikan makna sila Keadilan, maka kita pasti akan menempatkankan diri agar bersikap adil terhadap sesama, menghormati orang lain termasuk hak-haknya, menolong sesama hingga melakukan pekerjaan yang berguna bagi kepentingan umum dan bersama.
Saya Indonesia, Saya Pancasila !

 *) Kepala Pusat Studi Pancasila dan Kebijakan, Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi