Buka Posko Pengaduan, ForBALI Pertanyakan Pelanggaran Penggunaan Atribut BTR

Kamis, 22 Juni 2017 06:34 Hukum & Kriminal

Bagikan

Buka Posko Pengaduan, ForBALI Pertanyakan Pelanggaran Penggunaan Atribut BTR
Konferensi Pers , Tim Hukum ForBali Made Ariel Suardana (ForBali-SN)
Denpasar,Semetonnews - Masifnya pengekangan terhadap aktivitas Bali Tolak Reklamasi oleh aparatur negara disikapi secara serius oleh Forum Rakyat Bali Tolak Reklamasi Teluk Benoa (ForBALI) dengan membuka Posko Pengaduan Pengekangan Aktivitas Bali Tolak Reklamasi. Pembukaan Posko dilakukan karena selama ini Aparat Negara secara agresif melakukan pengekangan terhadap  aktivitas Bali Tolak Reklamasi berupa larangan penggunaan atribut tolak reklamasi Teluk Benoa termasuk adanya larangan untuk menyuarakan tolak reklamasi Teluk Benoa. Pembukaan Posko Pengaduan oleh ForBALI diungkapkan di dalam konferensi pers yang digelar pada hari Rabu 21 Juni 2017 di Taman Baca Kesiman.

 

Koordinator Divisi Advokasi Politik ForBALI, Suriadi Darmoko, menyampaikan, “pembukaan posko pengaduan ini dilatarbelakangi oleh tindakan Aparatur Negara terutama Kepolisian yang sangat masif dalam melakukan pengekangan terhadap aktivitas BTR”. Pengekangan tersebut menurutnya saat ini terjadi setiap saat dan setiap kesempatan. Berdasarkan catatannya, Kepolisian telah melakukukan tindakan pelucutan atribut tolak reklamasi Teluk Benoa pada saat berlangsungnya Semarapura Festival. Tindakan pelucutan kembali berulang pada saat gelaran Gianyar Youth Festival, namun pada saat kejadian Gianyar, Kepolisian mengubah pola, mereka menekan panitia acara untuk melarang orang yang menggunakan baju tolak reklamasi untuk memasuki lokasi acara. Saat ini pihak Kepolisian secara lisan memberikan syarat bagi para pemohon ijin keramaian membuat surat pernyataan pelarangan penggunaan atribut dan larangan untuk menyuarakan tolak reklamasi Teluk Benoa. “pengekangan terhadap aktivitas tolak reklamasi teluk benoa adalah upaya dari kepolisian untuk membangun citra buruk terhadap gerakan tolak reklamasi teluk benoa, dan dalam jangka panjang orang antipati dengan gerakan tolak reklamasi teluk benoa. Bahkan saya melihat adanya upaya untuk menciptakan konflik antara sipil dengan sipil” ujarnya.

 

Keterlibat Kepolisian khususnya dalam pengekangan kebebasan berekspresi sangat masif dilakukan dan telah berlangsung sejak gerakan BTR ada. Peristiwa-peristiwa pengekangan terhadap aktivitas penolakan reklamasi Teluk Benoa yang dilakukan secara masif menurut Suriadi adalah bentuk teror untuk menciptakan ketakutan, seolah-olah menggunakan baju dan atribut lain yang bertemakan Bali tolak reklamasi Teluk Benoa adalah tindakan kriminal dan pantas diperlakukan tidak manusiawi. “Penciptaan ketakutan secara sistematis oleh kepolisian dengan melarang menyuarakan tolak reklamasi teluk benoa, melarang memasang dan menggunakan atribut tolak reklamasi teluk benoa dan bahkan dalam beberapa kejadian sampai melakukan tindakan pelucutan terhadap pengguna atribut tolak reklamasi teluk benoa adalah teror untuk menciptakan ketakutan seolah-olah mengekspresikan penolakan reklamasi Teluk Benoa adalah tindakan kriminal. Tindakan-tindakan Kepolisian tersebut tidak berdasarkan hukum dan penciptaan rasa takut ditujukan untuk penghancuranterhadap gerakan tolak reklamasi teluk benoa” tudingnya.

 

Direktur WALHI Bali tersebut juga menjelaskan bahwa tindakan kepolisian yang melakukan pengekangan, pembungkaman dan intimidasi terhadap aktivitas gerakan tolak reklamasi Teluk Benoa telah diatensi oleh Komnas HAM. Dalam catatan ForBALI, Komnas HAM telah 2 (dua) kali mengirimkan rekomendasi tertanggal 28 November 2016 dan 28 Februari 2017 kepada Kepolisian. Namun, hingga saat ini Kepolisian tetap melaukan upaya-upaya pengekangan terhadap gerakan tolak reklamasi Teluk Benoa. ForBALI menyimpulkan bahwa tindakan Kepolisian yang melakukan pembungkaman tehadap aktivitas tolak reklamasi Teluk Benoa adalah tindakan secara sewenang-wenang dengan kekuasannya tanpa memperhatikan rekomendasi Komnas HAM. “Tindakan kepolisian bagi kami adalah tindakan secara sewenang-wenang dan bertentangan dengan rekomendasi komnas HAM”, ujarnya.

 

Sementara itu, I Made Ariel Suardana, selaku Koordinator Divisi Hukum ForBALI menyampaikan bahwa pengekangan terhadap aktivitas tolak reklamasi Teluk Benoa adalah persoalan yang serius. Ariel juga mengatakan bahwa keterlibatan Polisi dalam pengekangan aktivitas tolak reklamasi Teluk Benoa dilakukan berulang-ulang dan dokumentasinya ada. “Keterlibatan polisi ini sudah terang dan dokumentasinya jelas, aktivitasnya pun dilakukan berulang-ulang kali”, paparnya.

 

Ariel juga meminta penjelasan dari Kapolda Bali dan jajarannya terkait pengekangan terhadap aktivitas tolak reklamasi Teluk Benoa yang dilakukan oleh Kepolisian. Kapolda Bali dan jajarannya juga ditantang oleh Ariel untuk menyebutkan bentuk pelanggaran dari atribut Tolak Reklamasi Teluk Benoa. “Kami juga menantang mereka untuk menyebutkan bentuk pelanggaran atribut gambar, baju, poster dan balihonya. Kami menantang kapanpun mereka untuk menjelaskan itu”, tantangannya.

 

Berbagai pengekangan terhadap aktivitas tolak reklamasi Teluk Benoa tersebut menjadi dasar bagi ForBALI untuk membuka posko pengaduan pengekangan Aktivitas BTR. Untuk itu, Ariel menyerukan kepada semua pihak agar mengadukan kepada posko pengaduan yang dibentuk oleh ForBALI apabila ada pihak-pihak yang melarang untuk menyuarakan penolakan reklamasi Teluk Benoa, “kami menyampaikan kepada semua elemen masyarakat, apabila ada pihak-pihak yang melakukan pengekangan ativitas tolak reklamasi Teluk Benoa, dipersilakan untuk mengadukan hal yang dialami ke posko pengaduan yang berlokasi di Jalan Dewi Madri IV No. 2, Renon, Denpasar-Bali, posko terbuka selama 24 jam”, ajaknya.(ForBali-SN)