Cok Ratmadi Sesalkan Penjaringan Cagub Bali Tidak Dilaksanakan Sesuai Prosedur

Minggu, 09 Juli 2017 20:33 Politik

Bagikan

Cok Ratmadi Sesalkan Penjaringan Cagub Bali Tidak Dilaksanakan Sesuai Prosedur
A.A Ngurah Oka Ratmadi, Tokoh Dewan Pertimbangan DPD PDI Perjuangan Bali

Denpasar, Semetonnews - Tokoh PDI Perjuangan Bali AA Ngurah Ratmadi,S.H. sangat menyesalkan langkah DPD PDI-P Bali dalam menyikapi pilkada serentak 2018 ini yang tidak menjalankan instruksi partai (DPP). Bahkan tokoh Puri Satria ini menduga ada unsur kesengajaan untuk membendung calon lain bisa maju dalam PIlgub Bali 2018 mendatang. Padahal tambah Cok Rat sapaan akrab AAN Ratmadi saat ditemui di kediamannya Puri Satria, Minggu (9/7/2017) , instruksi partai No. 2706 DPP PDI-P tanggal 21 April 2017 itu secara jelas menginstruksikan kapada DPD/DPC partai yang melaksanakan pilkada serentak 2018 agar melakukan penjaringan dengan sistem jemput bola. Jemput bola  dimaksud yakni partai mendatangi para tokoh, menanyakan apa punya calon atau tidak. “Tapi hal ini tak dijalankan. Ini sangat saya sesalkan,” jelasnya bernada kesal.

Mestinya tokoh-tokoh yang memiliki massa yang kuat dan nasionalis yang sejalan dengan visi PDI-P Perjuangan didatangi dan ditanya, apa punya calon. Tapi ini tak dilakukan DPD.Cok Rat mengatakan apa yang terjadi tersebut bisa merupakan suatu kesengajaan. Yang jelas sampai sekarang tak ada instruksi partai itu dilaksanakan. Padahal menurut Cok Rat instruksi itu keluar ada dasarnya, DPP sudah ngerti banyak terjadi kekalahan di Tanah Air karena kurangnya jemput bola itu.

Selain tokoh, sistem jemput bola itu juga dilakukan kepada pejabat-pejabat di daerah untuk ikut penjaringan di internal PDI Perjuangan. Cok Rat mengingatkan PDI-P bukan milik partai tapi milik rakyat. Partai jangan sampai kalah kejujurannya, sudah tak menjalankan mekanisme, tokoh-tokoh juga tak tahu. Maka akan mudah dikalahkan. Kalau sudah benar maka akan sulit kalah, tegasnya. Ditambahkan Cok Rat dengan dilakukan penjaringan terhadap sejumlah nama-nama, kemudian dilakukan survey.  Ada tujuh lembaga survey yang bonafide. “Ini yang dijadikan acuan. Hasil survey akan menentukan. Sekarang ini kan tak ada survey. Calonnya sedikit. Semestinya sejak dulu survey  sudah dilaksanakan yakni 16 Juni. Tapi sampai sekarang tak ada,” tegasnya. Sebagai Dewan Pertimbangan Partai, Cok Rat mengaku sangat keberatan tidak dilaksanakannya mekanisme tersebut. Apa yang terjadi ini harus diketahui rakyat, disampaikan kepada rakyat bahwa ada mekanisme tak dilaksanakan organisasi. “Biar rakyat mengerti,” lanjutnya. Ditanya kenapa mekanisme jemput bola tidak dilakukan karena pengurus ikut nyalon gubernur, Cok Rat mengatakan berbagai kemungkinan penyebabnya. “Macam-macamlah, pura-pura tak ngerti, ingin membendung orang lain maju, sengaja menutupi surat edaran itu. Jangan sampai internnya sudah dikorupsi. Ini istilahnya dikorupsi. Mekanisme saja dikorupsi, tak dijalankan. Apalagi nanti sampai ngisiang gumi, mekanisme saja sudah dikorupsi,” tuturnya dengan wajah kesal. Tokoh Puri satria itu juga mengingatkan dengan sudah lahirnya bakal calon Gubernur maupun bakal calonb wakil gubernur yang disampaikan ke DPD PDI-P, nantinya jangan sampai ada main coret-coret calon. “Semua calon harus disetor ke pusat,” tegasnya. (Wan-SN)