Wahana Tani Mandiri Gandeng Stake Holder Dalam Program Right to Food

Kamis, 13 Juli 2017 19:06 Nasional

Bagikan

Wahana Tani Mandiri Gandeng Stake Holder Dalam Program Right to Food
Diskusi program Right To Food, di kantor DPRD Sikka (WTM- SN)
Sikka, Semetonnews - Wahana Tani Mandiri (WTM) dalam kerja samanya dalam Program "Right to Food" dengan Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) yang didukung Oxfam dalam Program Right to Food menyelenggarakan dialog dengan kaukus perempuan DPRD Sikka, agar tercapainya perlindungan negara atas pemenuhan hak-hak dasar perempuan nelayan. 

Karena itu, WTM menyelenggarakan Diskusi untuk Ikatan Perempuan Nelayan Sikka bersama Kaukus Perempuan DPRD di Aula Hendrik, Puskopdit Maumere (12/07/17). Kegiatan yang difasilitasi oleh Winfridus Keupung (Direktur) dihadiri oleh Rafael Raga (Ketua DPRD Sikka) dan M. Angelorum Mayestati (anggota DRPD Sikka dari Fraksi Golkar, M. Alxia Meso (Kepala Bidang Pemerdayaan Perempuan dari Dinas P2KBP3A (Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan dan Perlindungan Anak), Susan Herawati (Kiara), Widiyanto (PM. Right to food Oxfam). 

Carolus Winfridus Keupung (Direktur WTM) dalam pembukaan acara kegiatan tersebut memberi apreseasi kepada para perempuan nelayan yang siap berdialog dengan Kaukus Perempuan DPRD. Selain itu, Win menyebutkan bahwa kegiatan ini adalah sebuah upaya dimana mendorong agar adanya kebijakan baik di DPRD maupun di tingkat eksekutif agar melihat kelompok perempuan sebagai sebuah kelompok yang perlu mendapatkan perhatian dari negara (Pemerintah). Susana Herawati (Sekjen Kiara) dalam sambutannya mengatakan bahwa Perempuan Nelayan adalah sebuah komunitas yang perlu diperjuangkan hak-hak mereka. Karena perempuan nelayan merupakan bagian dari lingkaran nelayan yang sering rentan terhadap berbagai permasalahan. Bahwa seorang perempuan itu tentunya menjadi tonggak dalam rumah tangga nelayan yang harus mengatur bagaimana adanya pemenuhan hak-hak dasar. Untuk itu, Perempuan Nelayan menjadi kelompok rentan. 

M. Alxia Meso (Kepala Bidang Pemerdayaan Perempuan dari Dinas P2KBP3A (Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan dan Perlindungan Anak) Sikka mengatakan bahwa sebetulnya momentum hari ini harus melibatkan Dinas Kelautan dan Perikanan serta instansi lain yang punya keterkaitan dengan isu perikanan dan kelautan." Karena, kita harus duduk bersama untuk melihat bersama berbagai permasalahan yang terjadi pada nelayan,"kata Alxia.

Sebelum membuka acara dialog tersebut, Rafael Raga (Ketua DPRD Sikka) menegaskan bahwa sebuah pembangunan harus memperhatikan banyak aspek. Kabupaten Sikka memiliki banyak potensi yang diberdayakan, termasuk kelompok perempuan nelayan. 

"Bahwa, Perempuan pada umumnya itu ampuh dan punya daya juang dan tonggak dalam perubahan. Karena itu, hendaknya Pemkab Sikka dalam mewujudkan program-program unggulannya harus melihat berbagai sektor sebagai hal utama yang akan mendukung pencapaiannya,"papar Ketua DPRD Sikka.

Setelah dilakukan seremonial pembukaan, dilanjutkan dengan penyampaian berbagai permasalahan yang dialami nelayan. Bahwa ada begitu banyak permasalahan yang dialami nelayan diantaranya adalah pemberian bantuan yang tidak dilandasi pada sebuah kebutuhan. Lebih dari itu malah tidak tepat sasar. Yang terjadi bahwa sering bantuan itu hanya datang pada orang yang sama, ujar Margaretha Leny Rihi (ketua IPNeS). 

Kristian Kasa (Nelayan dari desa Sikka) mengusulkan tentang adanya tambatan perahu bagi nelayan di wilayah Sikka Lela. Sedangkan Dahlia (Desa Nanghale) menyinggung tentang permasalahan pabrik es yang ada di wilayahnya dimana hanya melayani kapal motor yang besar sedangkan nelayan kecil malah tidak mendapatkan akses. 

Menanggapi berbagai permasalahan tersebut, M. Angelorum Mayestati (anggota DRPD Sikka dari Fraksi Golkar) mengajak Ikatan Perempuan Nelayan Sikka (IPNeS) untuk melakukan kontrol bersama terhadap berbagai pembangunan yang dilakukan. Bahwa selama ini, perempuan belum memiliki peran yang penting dalam mengontrol dan memonitoring pembangunan. "Harapanku, bahwa ke depan berbagai problem yang dialami itu harus menjadi bahan dalam mengawasi pembangunan yang dilakukan," ujar Mayestati.

Sedangkan, Widiyanto (PM Oxfam) melihat bahwa yang paling utama adalah bagaimana memetakan potensi dan aktor agar mampu menyikapinya dan menjawabnya sehingga upaya perlindungan terhadap perempuan nelayan dapat terwujud. " Ini menjadi urgen karena pemenuhan hak-hak dasar adalah tanggung jawab negara yang harus dipenuhi," pungkasnya.

Lebih dari itu, Susan Herawati menegaskan bahwa Kiara memiliki catatan permasalahan nelayan hampir di seantero Nusantara. Bahwa hampir setiap waktu, tentunya ada permasalahan yang dihadapi nelayan. Untuk itu dibutuhkan sebuah solusi yang didasari pada sebuah pemahaman dan keberpihakan bagi nelayan. " Sekarang malah ada asuransi bagi nelayan, maka memang harus dimanfaatkan oleh nelayan. Karena pangan kita sebetulnya ada di laut, maka nelayan harus dilindungi,"  ujar Sekjen Kiara.( wn/SN)