Politisi Apkir Bicara Tolak Reklamasi ?

Jumat, 14 Juli 2017 09:00 Politik

Bagikan

Politisi Apkir Bicara Tolak Reklamasi ?
Seorang Bocah Dalam Aksi BTR di Desa Adat Intaran (dok-SN)
Denpasar, Semetonnews - Mengatakan secara lantang Isu Tolak Reklamasi, ibarat uji nyali bagi seorang calon/ kandidat PILGUB Bali ke publik hari ini.Bahkan kemunculannya, secara terang terangan dipublish oleh media massa. Terlepas dari itu, publik yang berada didalam barisan Pasubayan Desa Adat  Bali Tolak Reklamasi, hari ini wajib jeli dalam menyambut kehadiran figur Calon Gubenur.

Proses panjang  yang terjadi selama 4 tahun ini, membuktikan mana yang palsu dan mana yang asli dalam kata, laku, dan sikap. Tak hanya warga ForBALI, namun juga rakyat secara umum yang tidak ikut serta barisan BTR harus cerdas berpolitik, meneliti jualan apa yang disuguhkan, keberpihakan apa yang kini dipertontonkan, agar peroleh dukungan rakyat dalam pilgub Bali mendatang.

Gerakan rakyat, selama 4 tahun lebih menolak rencana investor untuk mengurug Teluk Benoa ternyata berdampak positif, isu BTR seksi banget dipakai lips service para kandidat. Ada yang sudah lama mendompleng, ada yang baru baru nongol, ada pula yang menjawab dengan "sssst", karena diduga telah terima upeti.

Rakyat pun semakin tau konsistensi politisi, baik secara individu maupun gerbong mereka hari ini, rata rata berlomba raih simpati, sesuai arahan konsultan politiknya, sekalipun itu tipu tipu, kan politik seni menipu, seperti pekak bilang?

Hal lain fenomena yang muncul adalah intimidasi, meski sudah lama namun berbeda modusnya, jika biasanya baliho BTR di sobek oknum, kini justru baliho BTR ditutup oleh Baliho Calon, nah jelas bahwa gambaran ini menunjukan aspirasi rakyat semakin terhimpit.Parahnya aparat menutup mata akan situasi ini, padahal di sosial media netizen fokus mengulasnya, semoga rakyat dewasa menyikapi, dan sadar bahwa rakyat adalah objek semata. 


Pada 4 Juli lalu, prediksi atas situasi ini sudah diutarakan oleh saudara Wayan Gendo Suardana, selaku Koordinator Forum Rakyat Bali Tolak Reklamasi dalam laman facebooknya menulis betapa seksinya ISU Bali Tolak Reklamasi dipakai oleh para kandidat.

BTR Di Pusaran PILGUB

Sebentar lagi pilkada akan meramaikan situasi politik di Bali. Situasi yang kisruhnya akan jauh melebihi kisruh peristiwa politik lainnya. Bahkan akan melebihi gelegar gerakan BTR selama 4 tahun.

Bukan berarti isu BTR dan Pilkada akan terlepas begitu saja. Justru prediksi saya, isu ini akan menguat dan akan digunakan oleh para kandidat Cagub untuk menaikkan elektabilitasnya. Tentu saja dengan berbagai manuver yang dilakukan, tergantung dari mazhab para konsultan politiknya. 

Sebenarnya akan sangat gampang menebak manuver para Calon Gubernur tersebut nantinya:

1. Mereka rata-rata akan menggunakan isu BTR sebagai kampanye politik. Artinya, dengan isu BTR yang masih seksi maka pilihan pragmatis politisi adalah menyelaraskan muatan kampanye dengan logika publik.

Sampai saat ini logika publik masih pada titik bahwa reklamasi Teluk Benoa itu buruk sehingga harus ditolak. Pada titik itu, politisi (bahkan yang pro sekalipun) akan memilih isu BTR sebagai cara pragmatis untuk meraih dukungan publik, cara-caranya:

A) Membuat kontrak politik (jika sudah resmi sebagai calon).

B) Membuat deklarasi sikap menolak reklamasi (jika sudah resmi sebagai calon)

C) Menyiapkan jawaban yang sangat tegas atau paling jelek adalah pernyataan diplomatis dalam debat terbuka yg menyiratkan calon tersebut menolak reklamasi.

Kenapa hal itu penting dilakukan? Selain sebagai taktik pragmatis menaikan elektabilitas, hal yg lebih penting adalah manuver tersebut dapat menaikkan moral dari pendukungnya, setidak-tidaknya bisa memberi amunisi bertahan ke pendukungnya jika diserang dengan isu sosok yg pro reklamasi.

2. Berikutnya adalah, bermanuver ke desa-desa pesisir Teluk Benoa (baik daerah terdampak langsung di Kabupaten Badung dan kota Denpasar maupun daerah pesisir tak langsung dari Gianyar sampai Karangasem) baik melalui program-program maupun simakrama.

Tentu saja , ini adalah teknik penggalangan dukungan untuk memperkuat nantinya, jika manuver deklarasi sikap atau kontrak politik tolak reklamasi dilakukan.

Untuk apa? Setidaknya program-program sekarang ini akan menjadi penawar/daya tawar kepada publik yang selama ini antipati pada tokoh-tokoh yg maju pilkada namun selama ini abai dengan perjuangan rakyat.

Apakah sikap penolakan nantinya akan serius dilanjutkan saat yang bersangkutan menang? Sepertinya agak sulit jika memperhatikan selama ini rata-rata kontrak politik berhenti sebagai jargon dan kampanye politik. Lalu menguap saat menjabat.

Yah bagaimana lagi, sistem politik dan kualitas politikus kita hanya baru sampai di situ saja. Situasi ini makin dipertahankan oleh politisi karena keadaan masyarakat kita yang sudah diketahui "CEPAT LUPA" dan secara politik sangat pemaaf. Sangat susah mencari peristiwa seorang politisi dihukum secara politik dalam elektoral. Yang ada biasanya adalah pemaafan. 

Ahhh jangan dimasukkan ke hati ya. Ini kan cuma prediksi saja. Belum tentu benar. Satu-satunya yang saat ini benar adalah, barisan rakyat terus bergerak menolak reklamasi sebesar apapun manuver politik kekuasaan yang menggunakan isu ini sebagai lompatan taktis.

#ReGet
#RenunganGreget

Seperti dilansir oleh Berita Bali, rupanya apa yang dikhawatirkan oleh Wayan Gendo Suardana terbukti, baru baru ini Politisi Golkar Bali, I Ketut Sudikerta mengaku bahwa dirinya tidak abu abu dalam menyuarakan penolakan atas rencana reklamasi teluk benoa. Ditulis oleh media Bali berkarya, bahwa I Ketut Sudikerta justru  lantang dan tegas menolak rencana reklamasi Teluk Benoa.

Jika selama ini banyak tokoh politik di Bali bersikap "abu-abu" untuk menyuarakan penolakan Reklamasi Teluk Benoa, namun Ketua DPD Partai Golkar Bali, I Ketut Sudikerta dengan lantang dan tegas menyuarakan penolakannya terhadap rencana Reklamasi di Teluk Benoa tersebut.

Penolakan Reklamasi di Teluk Benoa oleh Sudikerta yang juga Wakil Gubernur Bali itu bukanlah tanpa alasan. Menurut Sudikerta, proyek reklamasi yang banyak ditentang rakyat Bali itu jika dipaksakan dilanjutkan akan menimbulkan banyak permasalahan krusial di Bali seperti persaingan yang tidak sehat antar pariwisata Bali, menimbulkan kekroditan ruas jalan, dan parahnya kata Sudikerta adalah tidak akan terjadi pemerataan pembangunan di Pulau Bali. 

Tak hanya sekedar menolak, Sudikerta pun memberikan solusi terkait rencana reklamasi itu yakni membiarkan kawasan Teluk Benoa seperti sedia kala dan dirawat hutan mangrovenya sehingga tertata lingkungan dan habitatnya dengan baik. Jika ngotot ingin melanjutkan mega proyek itu, Sudikerta memberi alternatif lain demi keadilan dan pemerataan pembangunan di Pulau Bali maka kanalisasi dan reklamasi sebaiknya dilakukan di Bali utara atau di Kabupaten Buleleng. 

"Solusinya biarkan itu biarkan itu Teluk Benoa dirawat dan dijaga dengan baik, jangan dirusak dan diotak atik. Kalau mau membangun proyek besar di Buleleng barat itu ada tanah Pemda seluas 600 hektar, itu saja dibangun seperti di BTDC Nusa Dua sebagai bentuk alternatif destinasi pariwisata baru untuk menghadapi 10 destinasi pariwisata baru di Indonesia. Sehingga di Pulau Bali ini bener-bener terjadi keseimbangan, keadilan dan pemerataan pembangunan," saran Sudikerta.

Sudikerta kembali menegaskan dirinya menolak reklamasi Teluk Benoa dan memberi solusi agar pembangunan destinasi pariwisata Baru di bangun di Bali utara khususnya di Buleleng barat karena Buleleng timur rencananya nanti akan dibangun bandara Buleleng. Baginya, jika sekarang di Teluk Benoa dipaksakan di reklamasi dan dibangun maka di Bali Selatan akan penuh sesak, terjadi persaingan tidak sehat, krodit terjadi dimana-mana. 

"Kalau di Bali selatan rusak dan krodit terus siapa nanti bertanggungjawab?. Ngapain kita harus reklamasi dan ngurug laut lagi kalau lahan lain tersedia di Bali," sentilnya. 

Alasan mendasar lainnya, Sudikerta menolak keras Reklamasi Teluk Benoa lantaran ia ingin melakukan keadilan dan pemerataan pembangunan di Pulau Bali. Namun yang perlu dilakukan, lanjutnya, adalah pembangunan kanalisasi di Bali utara untuk menyeimbangkan kehidupan masyarakat Bali. 

"Saya tokoh yang tidak abu-abu, kalau hitam saya katakan hitam. Jadi jelas saya katakan dan tegas saya sampaikan bahwa tidak perlu ada reklamasi di Teluk Benoa," tandasnya mengakhiri. 

Bali butuh sosok yang miliki Rasa 
sebab rakyat tak butuh pendusta
Bali butuh pencipta bukan pengikut.
Bali butuh pemimpin bukan pemimpi. Bali butuh sosok tak sekedar figur.
Sosok baru, tentu bukan yang kadaluarsa, karena Bali adalah titipan dewata. (BB/WN/SN).