Selain Bangun Kapal Tanpa Izin, Saat Ditangkap Dukumen Pelayaranya Juga Bermasalah

Jumat, 14 Juli 2017 21:28 Hukum & Kriminal

Bagikan

Selain Bangun Kapal Tanpa Izin, Saat Ditangkap Dukumen Pelayaranya Juga Bermasalah
Cahyadi T Anak dari Opah (kanan) saat sidang di PN Denpasar (MG/SN)
Denpasar,Semetonnews-Siidang kasus pembangunan kapal tangkap ikan tanpa izin dengan terdakwa Cahyadi T Anak dari Opeh (42), Jumat (15/7) kembali dilanjutkan. Sidang pimpinan Hakim Made Sukereni itu masuk pada agenda pemeriksaan saksi. Dalam sidang, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Dewa Narapati dkk., menghadirkan satu orang saksi, dia adalah Daru, saksi dari Meber Polair. 

Dimuka sidang, saksi Daru menuturkan, penangkapan terhadap terdakwa berawal dari kecurigaan petugas saat melakukan Patroli. Saat itu petugas melihat ada yang tidak beres dengan kapal penangkap ikan bernama Nagas Mas Perkasa 2."Kami lalu melakukan pemeriksaan terhadap dokumen kapal tersebut,"kata saksi Daru. 

Kecurigaan petugas Polair akhirnya terbukti saat dilakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan/dokumen kapal."Setelah kami lakukan pemeriksaan, ternyata dokumen yang digunakan adalah dokumen milik kapal Bintang Nusantara, bukan kapal Naga Mas Perkasa,"sebut saksi.

Dikatakan pula, setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, ternyata selain dokumen pelayaran beda, pembangunan kapal juga tidak mengantongi rekomendari dari Kemeterian Kelautan dan Perikanan (KKP) terkait pembangunan atau pembuatan kapal Naga Mas Nusantara 2 tersebut."Padahal untuk membangun kapal, harus memiliki rekomendasi dari KKP. Nah kapal Naga Mas Perkasa milik terdakwa ini tidak memiliki rekomendasi,"pungkas saksi. 

Sebagaimana dalam dakwaan JPU, James Edy Sadikin memarpakan, peristiwa yang membuat Cahyadi menjadi terdakwa ini berawal saat terdakwa yang beralamat di Jln. Mertasari Gang Kelana, Banjar Graha Santi, Sidekarya menghungi Kusnadi Kuncoro yang tinggal di Pekalongan, Jawa Tengah. Terdakwa menghunbungi kusnadi Kuncoro untuk dibuatkan kapal penangkap ikan yang kemudian diberi nama Naga Mas Perkasa-20. 

Kuncoro lalu menyanggupi dan terdakwa memasan kapal dengan spesifikasi panjang 23,00 M, lebar 5,70 M dan dalam 2,10 M. Namun sebelum memasan kapal, terdakwa tidak pernah mengajukan izin kepada Meteri Kelautan dan Perikanan. Selain itu terdakwa juga tidak pernah mengajukan pormohonan rekomendai teknis kapal perikanan.

"Sehingga pembuatan kapal yang dibuat oleh Kusnadi Kuncoro yang dipesan terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kelautan dan Perikanan,"sebut jaksa dalam dakwaanya. Dalam dakwaan disebut pula, berdasarkan Pasal 35 ayat (1) UU No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan yang telah diubah dengan UU RI. No. 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI. No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan dijelaskan, bahwa setiap orang yang mengadakan kapal wajib terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Menteri. 

Atas perbuatan itu, terdakwa kelahiran 19 Februari 1975 itu dijerat dengan Pasal 95 UU RI. No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan yang telah diubah dengan UU RI. No. 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI. No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan. Terdakwa terancam hukuman 1 tahun penjara dan denda sebesar Rp 600 juta.(MG/SN)