Ribuan Nelayan Banyuwangi Dicuekin Bupati Akhirnya Mengadu Ke DPRD

Selasa, 18 Juli 2017 08:08 Nasional

Bagikan

Ribuan Nelayan Banyuwangi Dicuekin Bupati Akhirnya Mengadu Ke DPRD
Ketua DPRD Banyuwangi, Made Cahyana Negara saat temui Nelayan (eks-Wawan Nike /SN)
Banyuwangi, Semetonnews - Ribuan nelayan Banyuwangi terpaksa menelan kecewa, niat bertemu kepala daerah untuk mengadukan nasib berujung kegetiran. Pasalnya Bupati Abdullah Azwar Anas yang terkenal ramah di media ini, sedang tak berada di kantornya. 

Dipicu ikan hasil tangkapan yang menurun drastis dalam dekade 10 tahun terakhir, di wilayah pantai selatan Banyuwangi, kesulitan ekonomi dialami nelayan. Situasi inilah yang membuat ribuan nelayan Pancer, Muncar, lampon dan grajagan melakukan unjuk rasa di kantor Bupati.

Dalam orasinya Siswoyo, koordinator aksi nelayan Banyuwangi umbar kekecewaan, pasalnya lagi lagi Bupati dan wakil pemerintah enggan menemui massa.

“Kita terakhir melakukan aksi di depan Pemkab. Namun yang saya sayangkan beliau beliau tak ada yang mau menemui perwakilan nelayan dari kita,” Kata Siswoyo, Senin (17/7/2017)

Akhirnya, perwakilan nelayan menyampaikan uneg unegnya, kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Banyuwangi.

Hasil penelitian ITB, pun menjadi rujukan nelayan dalam dialog itu, dari data ITB disebutkan bahwa pantai selatan terancam 35 tahun tidak ada ikan, situasi ini telah berjalan dua tahun terakhir untuk wilayah Muncar.

Kesulitan bertambah manakala, Permen KP no 56 /2017 tentang larangan menangkap lobster sengsarakan nelayan. Benih lobster yang diatur sesuai ukuran tertentu dilarang untuk diperjualbelikan.Menurut nelayan bukan solusi baik, pasalnya investor takut dan nelayan kesulitan penuhi kebutuhan.

Suharsono salah satu nelayan Pantai Lampon mengatakan, dengan iklim sekarang kondisi tangkapan lobster besar seperti dalam aturan menteri sulit didapatkan. Ia pun meminta agar penangkapan nelayan dihentikan.

"Selama susi belum menemukan cara penetasan lobster, mohon agar tidak ada penangkapan nelayan,"pungkasnya.

Penangkapan lobster dengan berat 2 ons kebawah dilarang oleh peraturan menteri kelautan dan perikanan, padahal menurut Siswoyo, nelayan, ia mengaku untuk menutup cost operasional saja nelayan kesulitan, ditambah adanya larangan penangkapan benur (baby lobster).

"Kalau boleh dibudidayakan (baby lobster) di Indonesia nelayan tidak akan menyelundupkan ke luar negeri, sudah sering kali ada penangkapan,alternatifnya karena ikan dipantai jawa sudah mulai habis, akhirnya menangkap benur untuk kehidupan nelayan Banyuwangi, untuk nelayan di Pantai selatan, mulai Pangandaran sampai Banyuwangi saat ini bergantung pada benur."

Made Cahyana Negara, Ketua DPRD Banyuwangi yang berdialog langsung dengan rakyat menyampaikan keprihatinan atas situasi ini, ia pun menyatakan sikap bahwa usulan perubahan kebijakan atas permen kementrian kelautan telah disampaikan ke Pemerintah pusat.

"Kita pimpinan dewan dan semua pimpinan fraksi sudah menyampaikan ke pemerintah pusat, khususnya kementrian KKP beserta surat aspirasi dari nelayan, salah satu  kewenangan kita disini adalah penyambung aspirasi dan itu sudah dilakukan,"ujar Made.

Usai berdialog, dihadapan ribuan massa di parkir barat DPRD, Ketua DPRD Banyuwangi menjelaskan apa langkah DPRD selanjutnya atas kondisi ini,"kita wajib menyampaikan kepada kementrian dan pemerintah pusat, harapan kita kebijakan janganlah berdampak terhadap masyarakat kecil,"jelasnya.(WN-SN).