Fasilitas dan Pelayanan RSUD Blambangan Dipertanyakan ?

Selasa, 01 Agustus 2017 15:25 Nasional

Bagikan

Fasilitas dan Pelayanan RSUD Blambangan Dipertanyakan ?
Salah Satu Pasien Yang Mendaftarkan Anaknya di Poli Anak RSUD Blambangan, Selasa 1/8
Banyuwangi, Semetonnews -  Pelayanan RSUD Blambangan, Banyuwangi mengecewakan, situasi ini dialami salah satu pasien yang berobat ke Poli Anak pada hari Selasa, 1 Agustus 2017 pagi.

Diceritakan oleh orang tua pasien Ernawati (30), didampingi oleh Endras Pujo Yuwono, saat kepada Semetonnews.

Peristiwa ini berawal Ernawati antar anaknya berobat ke RSUD sejak pukul 07.00 WIB, lalu sesuai prosedur, ia pun ke loket dengan membayar Rp.10.000,- untuk peroleh karcis antre di Poli Anak. 

Lama waktu berselang, salah satu Dokter spesialis anak baru masuk ruangan sekitar pukul 09.16 WIB, hingga akhirnya Erna dan anaknya sebagai pasien baru bisa mendapat giliran pemeriksaan pada pkl 09.30 WIB.

Erna menjelaskan, lamanya waktu antrean tak sesuai dengan yang diharapkan, ia pun tak mendapatkan penjelasan detail tentang penyakit yang diderita pasien.

"Hak kita loh orang tua untuk tahu apa penyakit yang diderita oleh anak, tapi ga ada penjelasan sama sekali, ga seimbang dengan lamanya waktu kita menunggu," ujar Erna kepada Semetonnews.

Penyakit yang diderita pasien berumur 1 tahun ini tidak masuk kategori parah, namun RSUD yang berulang kali menerima penghargaan ini justru tak memiliki fasilitas pelayanan lengkap, pasalnya obat tak tersedia untuk pasien ini.

"Kita pasien umum kan bayar, bukan pakai BPJS, malah obatnya ga tersedia,"kata Ibu dua anak ini.

Endras Puji Yuwono, Ketua Lemlit Merah Putih, saat mendampingi warga Glagah ini menganggap hal ini tidak wajar.

Dikatakannya, fasilitas dan ketersediaan obat saja tidak seperti apa yang dipublish." Artinya fakta ini membuka aib ke mata publik, bahwa apa yang terkesan baik belum tentu sempurna, penghargaan yang diterima pun kita pertanyakan, "kata Endras dirumah orang tua pasien.

Selain itu menurut Endras, "dokter datang jam 09.00 WIB itu sudah korupsi waktu, selaku PNS kan ikuti aturan sesuai sumpah janjinya, ini implikasinya ke pasien, ga malah menyembuhkan ini justru menyengsarakan, fasilitas dilantai dua itu kamar mandinya juga tidak bisa dipakai, karena digembok dari luar, air tidak mengalir di wastafel, kalau warga jompo bagaimana,"terang Endras ketus.

Disinggung Semetonnews langkah yang akan dilakukan, Endras melalui lembaganya Lemlit Merah Putih akan mengajukan hearing ke DPRD Banyuwangi terkait ketidaknyamanan itu. "Kita akan hearing aja soal ini, saya tadi sudah koordinasi ketua,"katanya.

Dikonfirmasi terpisah, Ketua DPRD Banyuwangi, Made Cahyana Negara, membenarkan adanya permohonan hearing tersebut.(WN/SN)