BPD Genteng Kulon berikan kado dana pembangunan sebesar Rp.30.000.000,- per RW

Sabtu, 26 Agustus 2017 17:23 Nasional

Bagikan

BPD Genteng Kulon berikan kado dana pembangunan sebesar Rp.30.000.000,- per RW
Rudi Hartono Latif, Dewan Pakar Lembaga Kajian Deaa, Ketua Asosiasi BPD Kab Banyuwangi (LKD/SN)
Gentengkulon,  Semetonnews - Musyawarah Desa Perencanaan Pembangunan Tahun 2018 Desa Gentengkulon diikuti peserta yang memenuhi Balai Desa hingga meluber. Peserta tidak hanya antusias datang, tapi juga benar-benar terlibat aktif dalam permusyawaratannya.

Dalam sambutannya, Pj.Kades Bambang Budiarto menyampaikan apresiasi kepada BPD sebagai penyelenggara Musdes, karena dalam sejarah permusyawaratan yang pernah digelar di Desa Gentengkulon ini merupakan kegiatan dengan peserta terbanyak yang sekaligus berjalan dengan baik.

Peserta Musdes sebelumnya telah ditetapkan melalui Musyawarah BPD yaitu sejumlah 356 orang yang terdiri dari 2 org per RT, yaitu 159 Ketua RT dan 159 perwakilan tokoh masyarakat. Ditambah lagi dengan 18 Ketua RW, 10 org Perangkat Desa, 10 org Anggota BPD, dan Pj.Kepala Desa. Selain itu, nampak hadir pula Anggota BPD dan Pemdes dari beberapa Desa lainnya, yang berniat study banding guna mengadopsi teknis pelaksanaan Musdes untuk diterapkan di Desanya. Bahkan salah satu bakal calon Kepala Desa dari Desa Sepanjang turut hadir yang katanya untuk belajar, meskipun tanpa diundang.

Sebelum sidang Musdes dimulai, Sunyoto,S.Pd sebagai Ketua Panitia Musdes yang juga Sekretaris BPD melaporkan dalam sambutannya bahwa yang sudah menandatangani daftar hadir sejumlah 284 peserta, melampaui quorum 2/3 dari jumlah peserta sebagaimana yang diatur dalam Tata Tertib Musdes.

"Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para tokoh masyarakat peserta Musdes atas kehadiran dan partisipasi aktifnya dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh BPD kali ini, karena ini merupakan hajat permusyawaratan tertinggi masyarakat Desa yang wajib diselenggarakan dalam upaya membahas hal-hal strategis terutama dalam hal Perencanaan Pembangunan".

Sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku, Musdes Perencanaan menjadi kewajiban BPD untuk menyelenggarakannya, sebagai bahan penyusunan rancangan RKPDes oleh Pemdes yang berikutnya dibahas bersama BPD untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa Rencana Kerja Pemerintah Desa. Kemudian dari Perdes RKPDes inilah pada nantinya Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ditetapkan.

Saat acara dimulai dengan sambutan Panitia Musdes, pembacaan Pandangan Resmi BPD, dan sambutan Pj.Kades sekaligus penyampaian hal-hal strategis, ternyata masih banyak lagi peserta yang hadir terlambat, sehingga jumlah tingkat kehadiran peserta pada akhirnya mencapai lebih dari 91%.

Pada saat pandangan Resmi BPD disampaikan oleh Wakil Ketua BPD Drs. Totok Hariyanto, M.Si. BPD menyampaikan informasi APBDes tahun 2017 dengan menjunjung tinggi hak warga masyarakat atas keterbukaan informasi publik. Pendapatan Desa dari Dana Desa (DD) sebesar Rp.1.063.234.000,- Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp.777.195.009,- SILPA tahun 2016 sebesar Rp.76.601.589,- pun disampaikan dengan gamblang. Tidak ketinggalan pula Pendapatan Asli Desa yang dinyatakan semakin meningkat signifikan dari tahun-tahun sebelumnya yaitu kini sebesar Rp.255.250.000,- disampaikan dengan rinci. PADes yg selama ini sangat sedikit orang yang tahu karena seolah menjadi rahasia, dalam kesempatan ini oleh BPD dibuka. Sekarang khalayak tahu bahwa sebenarnya Desa Gentengkulon memiliki 14,25 bahu Tanah Kas Desa ex Bengkok yang mnghasilkan pendapatan sebesar Rp.145.750.000,- hasil sewa bangunan milik Desa berupa Ruko dan Gedung Serbaguna sebesar Rp.19.500.000,- hasil sewa lapangan sebesar Rp.20.000.000,- dan pendapatan dari kekayaan Desa lainnya yang sah sebesar Rp.70.000.000,- Peserta pun nampak antusias saat mendengarkannya, bahkan tidak sedikit yang menyempatkan mencatat.



BPD juga menyampaikan apresiasi kepada Pemdes yang telah memajang informasi APBDes pada baliho sangat besar di pintu masuk Kantor Desa. Akan tetapi dalam kesempatan itu juga  BPD mendesak kepada Pemdes untuk segera memasang papan informasi APBDes serupa di beberapa tempat strategis lainnya dengan item informasi pendapatan maupun peruntukan anggaran yang lebih terperinci dan disertai kontak pengaduan masyarakat. Hal ini senada dengan garis kebijakan Pemerintah serta dinyatakan sebagai permintaan para tokoh masyarakat yang disampaikan kepada BPD pada saat kegiatan serap aspirasi.

"Jika pada tasyakuran HUT RI tahun 2016 BPD memberikan kado berupa Perdes Pungutan yang menggratiskan berbagai layanan masyarakat di Kantor Desa, maka pada peringatan 72 Tahun HUT RI kali ini BPD memberikan kado kemerdekaan berupa alokasi dana pembangunan sebesar Rp.30.000.000,- per RW", lanjut Totok dalam Pandangan Resmi BPD, yang langsung mendapatkan tepuk tangan meriah dari peserta Musdes.

Acara inti permusyawaratan yang dipimpin langsung oleh Ketua BPD Rudi Hartono Latif yang juga Ketua Asosiasi BPD Kabupaten Banyuwangi berjalan cukup menarik. Layaknya sidang paripurna DPR, Rudi mengawali dengan penyepakatan penetapan Tatib. Yang kemudian mendapatkan respon aktif dari beberapa peserta adalah ketika Pimpinan Sidang menawarkan apakah sidang membahas skala prioritas kebutuhan di tingkat Desa kemudian menetapkan rencana kegiatan pembangunan bersama, atau berbasis Dusun, atau menerima dan menyepakati rekomendasi BPD tentang 30 juta per RW. Beberapa interupsi pun muncul. Setelah diberi kesempatan menyampaikan pendapatnya dan dijelaskan oleh pimpinan sidang serta dikembalikan keputusannya kepada musyawirin, akhirnya disepakati rekomendasi BPD menjadi keputusan Musdes.


"Dengan ini kita tetapkan alokasi dana pembangunan per RW di tahun 2018 sebesar tiga puluh juta rupiah, dengan mengutamakan pembahasan peruntukannya mendahulukan skala prioritas urgensi dan ketermendesakan kebutuhan di tingkat dusun". Seketika malam pun pecah dengan gemuruh persetujuan segenap peserta dan tepuk tangan serta sorak bernada bahagia.

Lalu sidang diskors 30 menit untuk memberi kesempatan kepada peserta yang sejak awal tempat duduknya sudah diatur mengelompok menjadi 5 Dusun, untuk melakukan musyawarah. Dusun Krajan memutuskan rehab Balai Dusun dengan dana patungan per RW 3 juta sehingga terkumpul 12 juta, kemudian sisa pagunya menjadi hak masing2 RW. Sesaat kemudian suasana begitu dinamis. Masing-masing RW berkumpul melakukan permusyawaratan, untuk membahas penentuan kegiatan apa yang akan dibangun dengan dana sebesar 30 juta tersebut.

Ketika skorsing dicabut, masing-masing RW maju untuk membacakan hasil musyawarah. Berbagai variasi kegiatan yang muncul menandakan bahwa kebutuhan warga atas infrastruktur dasar tidaklah mungkin bisa disama ratakan, misalnya dengan dalam satu tahun anggaran Desa memutuskan menghabiskan dana untuk pavingisasi disemua wilayah.

"Ini baru pas. Kami diberi kewenangan merencanakan, dan katanya nanti panitia pembangunannya juga dibentuk dari kami sendiri sampai pada pelaksanaannya yang didampingi oleh Pemdes. Meskipun terbatas cuma 30 juta tapi kami marem," kata Bintang Ketua RT 2 RW 5 Dusun Kopen.(LKD/SN)